BKPM Cabut Izin Perusahaan 10 Investor Bodong, Modal Rp10 Miliar Cuma Fiktif

BKPM Cabut Izin Perusahaan 10 Investor Bodong, Modal Rp10 Miliar Fiktif Pondokkebaikan.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi melalui Badan

BKPM Cabut Izin Perusahaan 10 Investor Bodong, Modal Rp10 Miliar Fiktif

Pondokkebaikan.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mencabut izin usaha bagi sepuluh entitas bisnis yang dikelola oleh warga negara asing. Langkah ini diambil setelah terungkap adanya pelanggaran serius berupa tindak pidana investasi fiktif. Para investor tersebut tidak hanya gagal menjalankan operasional perusahaan, tetapi juga tidak memenuhi kewajiban modal asing yang seharusnya mencapai sepuluh miliar rupiah.

Langkah tegas ini diambil karena berbagai temuan bahwa perusahaan-perusahaan bersangkutan tidak menunjukkan aktivitas bisnis yang nyata. Selain itu, mereka juga mengabaikan surat peringatan yang telah dikirimkan oleh BKPM sebelumnya. Kini, berkas perkara lengkap dan siap diproses lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

Proses Pencabutan dan Pembekuan Perusahaan

Direktur Wilayah V Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, Ady Soegiharto, menjelaskan bahwa pihaknya telah membekukan seluruh perusahaan yang terhubung dengan para tersangka. Pembekuan ini dilakukan setelah ditemukan bukti kuat bahwa perusahaan yang dicantumkan tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya kegiatan bisnis yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Ady, selain tidak memiliki aktivitas operasional, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak memenuhi syarat minimal jumlah penyertaan modal asing. Jumlah modal yang seharusnya disetorkan mencapai Rp10 miliar, namun kenyataannya modal tersebut hanya bersifat fiktif. Para investor bodong ini juga tidak menanggapi dengan serius surat peringatan yang telah dilayangkan oleh BKPM.

Ady Soegiharto juga mengapresiasi langkah Ditjen Imigrasi yang telah berhasil melengkapi berkas penyelidikan perkara. Proses hukum kini tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Ia berharap langkah ini memberikan efek jera bagi calon-calon investor yang berencana berinvestasi di Indonesia, sehingga iklim investasi tetap kondusif.

“Mudah-mudahan ini bisa ada efeknya kepada calon-calon investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Supaya iklim investasi kondusif,” kata Ady saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Berita Lengkap dari Ditjen Imigrasi

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa berkas penyelidikan terhadap sepuluh warga negara asing investor bodong telah dinyatakan lengkap atau P-21. Berkas ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Kasus ini bermula dari operasi mandiri yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Tangerang pada tanggal 19 November 2025.

Dalam operasi tersebut, pihak Imigrasi menemukan adanya aktivitas mencurigakan dari delapan warga negara Pakistan dan dua warga negara Irak. Kesepuluh orang ini mengaku menggunakan izin tinggal sebagai investor, namun kenyataannya mereka menetap di sebuah apartemen yang tidak layak. Hendarsam menjelaskan bahwa kesepuluh orang tersebut diduga melakukan tindak pidana sebagai investor fiktif.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas sistem investasi asing di Indonesia. Para investor bodong ini tidak hanya memanfaatkan izin tinggal, tetapi juga mendapatkan izin usaha perusahaan yang kemudian dicabut. Tindakan BKPM dan Ditjen Imigrasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas iklim investasi nasional.

Dengan pencabutan izin usaha dan pembekuan perusahaan, pemerintah berharap dapat mencegah praktik serupa di masa depan. Para investor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi proses hukum yang ketat. Hal ini juga menjadi peringatan bagi investor asing lainnya untuk memastikan bahwa modal dan aktivitas bisnis mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya transparansi dalam penanganan kasus ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi Indonesia dapat terus terjaga. Langkah-langkah preventif juga akan diambil untuk memastikan bahwa investor yang masuk ke Indonesia benar-benar memiliki modal dan rencana bisnis yang jelas.