Jelang Muktamar NU Ke-35, Mohammad Nuh Jawab Isu Penyanderaan SK PCNU

ateri Muktamar NU Ke-35 di Surabaya Pondokkebaikan.com – Jelang Muktamar NU Ke 35 Mohammad Nuh bersama tim Steering Committee telah menyelesaikan

Proses Finalisasi Materi Muktamar NU Ke-35 di Surabaya

Pondokkebaikan.com – Jelang Muktamar NU Ke 35 Mohammad Nuh bersama tim Steering Committee telah menyelesaikan tahap-tahap penting dalam persiapan sidang utama. Kegiatan pra-muktamar yang diselenggarakan di Surabaya menjadi wadah strategis untuk memastikan seluruh materi siap dibahas secara komprehensif. Melalui pendekatan bertahap ini, PBNU berharap sidang dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Selain itu, forum pra-muktamar juga memberikan kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan organisasi di era modern.

Klarifikasi Isu Penyanderaan SK PCNU dan PWNU

Mohammad Nuh, yang juga menjabat sebagai Khatib Aam PBNU, memberikan penjelasan mendalam mengenai isu yang berkembang seputar penyanderaan Surat Keputusan kepengurusan. Menurutnya, proses penerbitan SK berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur penahanan yang bertujuan memengaruhi keputusan dalam muktamar. Tim panel PBNU telah menyelesaikan penanganan lebih dari 180 SK dari total sekitar 500 kepengurusan yang menjadi tanggung jawab mereka. Kepengurusan yang masa khidmatnya berakhir pada bulan Juli telah mendapatkan perpanjangan agar tetap memiliki hak penuh sebagai peserta muktamar.

Kami menegaskan bahwa SK merupakan hak bagi PCNU maupun PWNU, sementara bagi PBNU hal tersebut merupakan kewajiban untuk menerbitkannya selama persyaratan organisasi terpenuhi. Isu penyanderaan SK tidak memiliki dasar yang kuat.

Inovasi Kepemimpinan dan Transformasi Digital

Dalam konteks kepemimpinan organisasi, Mohammad Nuh mengemukakan bahwa mekanisme pemilihan Rais Aam tetap mengacu pada sistem Ahlul Halli wal Aqdi. Namun, untuk posisi Ketua Umum PBNU terdapat usulan perubahan menuju kepemimpinan kolektif yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas organisasi yang semakin meningkat. Di sisi lain, pengembangan jam’iyah berbasis digital menjadi prioritas utama mengingat dominasi generasi digital native yang memerlukan strategi komunikasi dan organisasi yang sesuai.

Pembahasan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga telah disiapkan secara matang. Perubahan ini tidak akan menjadi bagian dari usulan terbuka yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses muktamar. Seluruh materi yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat telah dibahas terlebih dahulu pada tahap pra-muktamar sehingga pembahasan di sidang utama dapat berjalan lebih kondusif.

Persiapan yang matang memungkinkan kami untuk tidak membebani sidang utama dengan materi yang terlalu banyak. Pembahasan yang soft dan terstruktur akan menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas.

Mohammad Nuh juga menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, kiai, dan berbagai elemen masyarakat lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan transparansi dan inovasi sebagai fondasi utama, PBNU optimis bahwa Muktamar Ke-35 akan menghasilkan langkah-langkah strategis yang membawa Nahdlatul Ulama menuju perkembangan yang lebih baik.