MA Putuskan Suket SMA Tidak Sah, PDIP Kembali Layangkan Desakan Gibran Mundur!

Putusan MA soal Suket SMA Gibran Picu Desakan Pengunduran Diri

Pondokkebaikan.com – Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah kembali memunculkan tekanan politik. Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, meminta Gibran meninggalkan jabatannya setelah perkara tersebut memperoleh putusan kasasi.

Amar kasasi itu dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Perkara yang diputus berkaitan dengan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat keterangan, atau suket, penyetaraan SMA yang dipakai sebagai salah satu dokumen pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menyatakan suket penyetaraan SMA tersebut tidak sah. Keputusan ini menempatkan kembali dokumen pendidikan yang digunakan saat pendaftaran pencalonan dalam sorotan publik dan politik.

PDIP Minta Gibran Mundur

Andreas menyatakan putusan MA memperkuat keberatan yang telah lama ia sampaikan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia memandang pengunduran diri sebagai langkah yang patut ditempuh oleh Wakil Presiden.

“Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka) mundur,” tegas Andreas, Jumat (30/10/2026).

Ia menyebut isu itu telah menjadi perhatian sejak tahapan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Bagi Andreas, penggunaan surat keterangan penyetaraan dalam proses pendaftaran telah memunculkan pertanyaan mengenai bukti kelulusan pendidikan yang setara dengan SMA.

“Karena penggunaan Suket untuk pendaftaran saja sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan sebenarnya memang tidak punya ijazah yang bisa disetarakan dengan SMA,” jelasnya.

Andreas kemudian menilai amar Mahkamah Agung mempertegas sikapnya. Ia menyatakan putusan tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan tanda kelulusan yang disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia.

“Sehingga dengan keputusan MA ini semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan memang tidak mempunyai tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijasah SMA di Indonesia,” pungkasnya.

Arti Putusan dalam Sengketa Dokumen

Surat keterangan penyetaraan merupakan dokumen yang menjadi bagian dari pembahasan dalam perkara ini. Putusan kasasi MA menegaskan posisi hukum suket yang dipakai Gibran untuk memenuhi salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Karena isu tersebut menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat tinggi negara, putusan itu berpotensi terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik.

Perkara ini juga memperlihatkan bahwa proses pencalonan pejabat publik dapat tetap diuji melalui jalur hukum setelah tahapan pemilihan berlangsung. Fokus sengketa berada pada status sah atau tidak sahnya surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan sekadar perbedaan pandangan politik antarpartai.

Bagi masyarakat, putusan tersebut penting dipahami sebagai hasil pemeriksaan dalam perkara kasasi. Amar putusan Mahkamah Agung menjadi dasar utama untuk melihat status dokumen yang disengketakan, sementara respons politik dari berbagai pihak merupakan konsekuensi lanjutan yang dapat berkembang setelah putusan dibacakan.

Desakan Andreas agar Gibran mundur merupakan sikap politik dari PDIP. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan penilaian bahwa persoalan dokumen pendidikan semestinya mendapat perhatian serius, mengingat dokumen tersebut digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden pada 2024.

Denny Indrayana Konfirmasi Putusan

Sebelum desakan terbaru dari PDIP mengemuka, putusan Mahkamah Agung tersebut juga dikonfirmasi oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana melalui akun X miliknya. Konfirmasi itu disampaikan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Perkembangan ini menambah daftar respons terhadap perkara suket penyetaraan SMA Gibran. Sebelumnya, isu dokumen pendidikan tersebut telah menjadi perbincangan dalam berbagai proses hukum dan politik, termasuk pada masa perselisihan yang terkait dengan Pilpres 2024.

Putusan MA kini menjadi titik penting dalam polemik tersebut. Di satu sisi, terdapat amar pengadilan yang menyatakan suket tidak sah. Di sisi lain, muncul tuntutan politik agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Perdebatan berikutnya akan berkisar pada tindak lanjut atas putusan itu serta respons dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkara.

Dalam konteks demokrasi, perhatian terhadap persyaratan dan dokumen pencalonan memiliki arti penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Kejelasan mengenai dokumen yang dipersyaratkan dan status hukumnya menjadi bagian dari kebutuhan publik untuk memahami bagaimana aturan pencalonan diterapkan.

Hingga putusan kasasi dibacakan, poin utama perkara ini adalah pernyataan Mahkamah Agung bahwa surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024 tidak sah. Sementara itu, Andreas Hugo Pareira menegaskan kembali sikap PDIP yang mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden.