Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah

MA Kabulkan Kasasi, Suket Penyetaraan SMA Gibran Dinyatakan Tidak Sah

Pondokkebaikan.com – Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara yang mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026, menyatakan dokumen tersebut tidak sah.

Perkara ini berawal dari gugatan dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Subhan. Surat keterangan penyetaraan itu sebelumnya digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Konfirmasi mengenai amar kasasi tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Jumat. Ia mengumumkan hasil perkara itu melalui akun media sosialnya.

“BREAKING NEWS: Gugatan Pak Subhan untuk Kasasi pembatalan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran diputuskan KABUL,” tulis Denny Indrayana.

Dalam gugatan tersebut, penggugat mengajukan tiga permintaan utama kepada pengadilan. Pertama, gugatan diminta diterima seluruhnya. Kedua, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dimohonkan untuk dinyatakan tidak memiliki keabsahan. Ketiga, penggugat meminta dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus di lingkungan Kemendikdasmen.

Persyaratan pendidikan menjadi sorotan

Putusan Mahkamah Agung ini ditempatkan Denny dalam konteks sengketa mengenai syarat pendidikan calon wakil presiden. Ia menyatakan putusan itu sejalan dengan penilaian Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

“Setelah MK dan MA menegaskan syarat pendidikan tidak dipenuhi Gibran, maka hanya ada satu pilihan buat Gibran: MUNDUR!,” tegas Denny.

Dalam pertimbangan hukum perkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa tidak ditemukan bukti dokumen atau ijazah setara SMA milik Gibran yang dipakai sebagai kelengkapan syarat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Surat keterangan penyetaraan memiliki arti penting karena berkaitan dengan pembuktian tingkat pendidikan seseorang ketika ijazah berasal dari jalur atau institusi yang memerlukan pengakuan kesetaraan. Dalam konteks pencalonan jabatan publik, keabsahan dokumen pendukung menjadi bagian dari pemeriksaan administrasi dan dapat berpengaruh pada penilaian terhadap terpenuhinya persyaratan kandidat.

Amar kasasi MA yang menyatakan suket tersebut tidak sah menjadi titik penting dalam sengketa administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran. Putusan itu juga memperluas perhatian publik terhadap proses penerbitan, penggunaan, serta verifikasi dokumen penyetaraan pendidikan.

Gugatan PTUN sebelumnya dicabut

Selain perkara kasasi tersebut, Gibran sebelumnya juga menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sengketa itu sama-sama berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kemendikdasmen dan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden.

Namun, gugatan di PTUN Jakarta itu dicabut pada Kamis, sehari sebelum putusan kasasi MA diumumkan. Penggugat dalam perkara PTUN adalah PT Mercy Toga Kirana.

Gibran menyatakan telah bersiap menghadapi tahap pembuktian sebelum gugatan tersebut ditarik. Ia menyebut seluruh dokumen yang diperlukan telah disiapkan untuk persidangan dan mengaku siap menjelaskan persoalan itu secara terbuka.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur,” kata Gibran seusai Salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober.

Pencabutan gugatan PTUN tidak mengubah fakta bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung kini telah menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut tidak sah. Kedua perkara berada dalam jalur berbeda, tetapi sama-sama menempatkan dokumen pendidikan Gibran sebagai pokok perhatian.

Arti putusan bagi publik

Bagi masyarakat, perkara ini menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan dokumen administrasi yang digunakan untuk kepentingan publik. Dokumen pendidikan bukan sekadar kelengkapan formal, terutama ketika dipakai dalam proses pencalonan pejabat negara. Kejelasan asal dokumen, prosedur penerbitan, dan dasar penyetaraannya menjadi unsur yang menentukan keabsahan administratif.

Putusan pengadilan juga menegaskan bahwa sengketa dokumen dapat diperiksa melalui mekanisme hukum ketika terdapat dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penerbitannya. Dalam perkara ini, MA telah mengambil posisi melalui amar kasasi yang mengabulkan gugatan Subhan.

Perkembangan berikutnya akan menjadi perhatian karena putusan tersebut berkaitan dengan dokumen yang sebelumnya dipakai dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Di sisi lain, pernyataan Gibran mengenai kesiapan membuka dokumen dalam persidangan PTUN memperlihatkan bahwa ia sebelumnya berniat memberikan penjelasan dalam proses pembuktian, meskipun perkara itu akhirnya tidak berlanjut setelah penggugat mencabut gugatan.