Key Strategy: Konflik PT Mayawana, Penggusuran Kuburan, Penindasan Warga, dan Pertanyaan Rantai Pasok APRIL Group
Key Strategy menjadi fokus utama dalam pembahasan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan PT Mayawana Persada. Sejak 2019, perusahaan ini kembali menjadi sorotan publik karena dugaan penggusuran lahan warga dan kuburan leluhur, serta dugaan penindasan terhadap masyarakat yang menentang aktivitasnya. Koalisi organisasi advokasi menyoroti keterlibatan PT Mayawana dalam rantai pasok APRIL Group, yang kini memicu kecurigaan mengenai keadilan dan transparansi dalam pengelolaan lahan di wilayah konsesinya. Perusahaan yang mengoperasikan sekitar 136.710 hektare di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara disebutkan mempercepat konflik karena kebijakan industri yang menekankan pertumbuhan produksi.
Kuburan Leluhru dan Masyarakat Setempat Menjadi Korban Penggusuran
Dalam Key Strategy ini, penggusuran lahan oleh PT Mayawana Persada dinilai merusak situs sejarah dan budaya warga. Berdasarkan laporan koalisi masyarakat, tindakan penggusuran mencakup pemakaman leluhur dan ruang-ruang kultural yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Selain itu, warga yang berdemo juga diduga dikenai tindakan kriminalisasi, seperti pemidanaan atas tindakan penghambatan operasional perusahaan. Contohnya, pada tahun 2022 terjadi penggusuran pondok ladang padi di Desa Kulan Hilir, yang menunjukkan intensitas konflik yang semakin tinggi.
Key Strategy ini juga mengungkapkan bahwa ketegangan antara warga dan perusahaan tidak hanya bersifat agraria, tetapi juga melibatkan perbedaan pandangan mengenai akses pekerjaan, ekosistem lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai desa di sekitar konsesi PT Mayawana Persada melaporkan penggusuran lahan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Koalisi menyebut, kegiatan seperti pembukaan lahan dan pengakuisisiannya menjadi faktor utama dalam memperluas konflik sosial.
Perkembangan Konflik dari Tahun 2010 Hingga 2019
Konflik agraria di area konsesi PT Mayawana Persada sebenarnya sudah berlangsung sejak perusahaan mendapatkan izin operasional pada 2010. Namun, eskalasi konflik meningkat drastis sejak 2019, ketika kegiatan penggusuran dilakukan secara masif. Hamad Syukri, anggota Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (LinkAR), menjelaskan bahwa meski izin telah ada sejak 2010, tindakan perusahaan semakin agresif, memicu ketegangan yang melibatkan sekitar 15 desa.
“Kebijakan SFMP 2.0 yang diterapkan dalam Key Strategy ini berdampak pada percepatan deforestasi dan penggusuran lahan. Perusahaan diberi waktu hingga 2020 untuk menyelesaikan target deforestasi, tetapi kegiatan mereka justru mempercepat proses ini,” tutur Syukri.
Dalam Key Strategy, koalisi masyarakat menyoroti keterlibatan PT Mayawana dalam rantai pasok APRIL Group. Dugaan adanya perusahaan-perusahaan yang menggusur lahan untuk memenuhi kebutuhan industri ini semakin menjadi perhatian. Pemakaman tua yang digusur dan kebun karet yang dirusak pada 2020 dan 2022 menjadi bukti bahwa konflik tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga melibatkan pemenuhan hak atas tanah dan budaya.
Keterlibatan APRIL Group dalam Rantai Pasok dan Dugaan Ketidakadilan
Key Strategy menegaskan bahwa penggusuran lahan oleh PT Mayawana Persada tidak terlepas dari kebijakan industri global yang dijalankan APRIL Group. Kebijakan SFMP 2.0 yang diadopsi mengubah batas waktu deforestasi dari 2015 menjadi akhir 2020, memungkinkan perusahaan mengakselerasi proyek pengelolaan hutan. Koalisi masyarakat menanyakan apakah kebijakan ini benar-benar mendorong keadilan atau justru memperkuat dominasi industri terhadap warga.
“Key Strategy ini menyoroti kecurigaan bahwa APRIL Group memanfaatkan perusahaan pemasok seperti PT Mayawana untuk mempercepat penggusuran lahan. Proses ini dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat,” jelas Syukri.
Dengan Key Strategy ini, berbagai pihak mulai menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan industri. Penindasan terhadap warga, penggusuran kuburan, serta kesenjangan informasi dalam proses pengadilan menjadi tiga aspek utama yang dianalisis. Koalisi advokasi menilai bahwa upaya penyelesaian konflik harus diiringi transparansi dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan terkait konsesi lahan.
Pola Penggusuran dan Dampak Sosial di Kalimantan Barat
Koalisi masyarakat sipil menyoroti pola penggusuran yang dilakukan PT Mayawana Persada, termasuk penggunaan tindakan kriminalisasi untuk menghentikan protes warga. Dalam Key Strategy ini, dugaan adanya kecurangan dalam pengumpulan bukti penyebab pemidanaan warga semakin memicu ketidakpercayaan terhadap perusahaan. Banyak masyarakat adat menilai bahwa lahan mereka didominasi oleh kepentingan bisnis industri, bukan kebutuhan sosial dan lingkungan.
Konflik ini juga menunjukkan bahwa kebijakan industri tidak hanya memengaruhi ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial dan identitas budaya di daerah konsesi. Key Strategy menjadi alat untuk memperkuat kritik terhadap pola penggusuran yang berdampak luas, terutama di tengah tingkat kesadaran lingkungan yang semakin meningkat di masyarakat lokal.
Langkah Tindak Lanjut dan Tantangan Masa Depan
Dalam Key Strategy, koalisi advokasi meminta pihak terkait untuk transparan dalam proses penyelesaian konflik. Warga dan kelompok adat menegaskan bahwa penggusuran kuburan dan lahan milik mereka harus diakui sebagai bagian dari permasalahan agraria yang luas. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan bisa memberikan jawaban atas dugaan pelanggaran hukum dan ekonomi terkait dengan rantai pasok APRIL Group.
“Key Strategy ini menuntut perusahaan untuk menjelaskan kebijakan yang menyebabkan konflik dengan masyarakat. Keterlibatan APRIL Group dalam penggusuran harus dianalisis secara mendalam,” pungkas Syukri.
Dengan Key Strategy yang terus berkembang, masyarakat Kalimantan Barat berharap ada penyelesaian yang
