Catatan untuk Revitalisasi Tanah Abang: Siapkan Hunian Sementara, Libatkan Warga Terdampak

Revitalisasi Tanah Abang Perlu Menjamin Perlindungan Warga

Pondokkebaikan.com – Rencana pembenahan kawasan padat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang ditargetkan berjalan pada 2027 mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Namun, modernisasi kawasan seluas sekitar 2,3 kilometer persegi itu dinilai harus dibarengi perlindungan nyata bagi warga yang tinggal di lokasi proyek.

Penataan tersebut mencakup tiga kelurahan, yaitu Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Republik Korea untuk mengembangkan revitalisasi kawasan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Teknologi itu direncanakan membantu proses perancangan ruang, pemetaan wilayah, serta penerapan sistem pengawasan melalui CCTV cerdas. Di tengah rencana penggunaan teknologi tersebut, kebutuhan dasar warga tetap menjadi perhatian utama, terutama bila pembangunan fisik mengharuskan penghuni meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu.

Hunian Transit Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menekankan bahwa konsep penataan tanpa penggusuran tetap harus didukung solusi tempat tinggal sementara. Warga yang perlu mengosongkan rumah selama proyek berlangsung tidak seharusnya dibiarkan mencari penampungan sendiri.

“Tanpa penggusuran bisa saja dilakukan. Tapi Pemda atau Dinas Perumahan harus menyiapkan tempat penampungan sementara sampai kawasan tersebut bisa tertata dengan baik,” katanya, Jumat (9/10/2026).

Hunian transit penting karena revitalisasi bukan hanya soal perubahan bangunan, jalur lingkungan, atau sistem pengawasan. Proyek semacam ini juga menyangkut keberlanjutan kehidupan sehari-hari warga. Tempat tinggal sementara yang layak dapat membantu keluarga tetap menjalankan aktivitas, menjaga keamanan, dan mengurangi ketidakpastian selama pembangunan dilakukan.

Penataan yang tidak berujung pada penggusuran memberikan harapan agar warga dapat tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang rinci, khususnya terkait kapan warga harus berpindah sementara, ke mana mereka ditempatkan, serta bagaimana mereka dapat kembali setelah kawasan selesai ditata.

Komunikasi Langsung Tidak Bisa Digantikan Teknologi

Ida mendukung penggunaan AI dalam agenda modernisasi kawasan. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pemerintah menyusun desain dan memahami karakter wilayah yang padat. Namun, perangkat digital tidak menggantikan kebutuhan untuk berbicara langsung dengan masyarakat yang terdampak.

“Pemda punya tugas memberikan pengertian kepada warga, agar mereka tidak terkaget-kaget dan bisa menyiapkan diri,” tutur Ida.

Komunikasi sejak awal menjadi bagian penting dari revitalisasi permukiman. Warga perlu memahami tahapan proyek, perubahan yang mungkin terjadi di lingkungannya, serta bentuk dukungan yang tersedia ketika pekerjaan fisik dimulai. Penjelasan yang terbuka juga dapat mengurangi kekhawatiran dan memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Dalam kawasan padat, perubahan tata ruang dapat menyentuh banyak aspek kehidupan sekaligus. Akses menuju rumah, kegiatan usaha kecil, hubungan antarwarga, dan rutinitas keluarga dapat terpengaruh ketika pembangunan berlangsung. Karena itu, pelibatan masyarakat tidak cukup dilakukan setelah keputusan utama dibuat, melainkan perlu hadir dalam proses persiapan dan pelaksanaan penataan.

Modernisasi Harus Bermuara pada Kesejahteraan

DPRD DKI Jakarta mendukung pembaruan tata ruang di tiga kelurahan tersebut selama tujuan akhirnya benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Revitalisasi dinilai perlu menghasilkan lingkungan yang lebih tertata tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan itu.

Rencana kolaborasi dengan Republik Korea memperlihatkan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menangani persoalan perkotaan. AI dapat digunakan untuk mendukung pengolahan data wilayah dan penyusunan rancangan penataan, sementara CCTV cerdas direncanakan menjadi bagian dari sistem pengawasan di kawasan revitalisasi.

Namun, keberhasilan proyek tidak hanya dapat diukur dari kecanggihan teknologi yang diterapkan. Hasil penataan juga perlu dirasakan warga melalui kepastian tempat tinggal, proses relokasi sementara yang manusiawi bila diperlukan, dan informasi yang mudah dipahami.

“Dengan kondisi AI yang sekarang sedang berkembang, saya pikir tidak ada salahnya Indonesia bekerja sama dengan siapa saja, selagi tujuannya untuk memajukan daerah dan masyarakat,” pungkasnya.

Catatan DPRD tersebut menempatkan warga sebagai unsur utama dalam revitalisasi Tanah Abang. Ketika pengerjaan direncanakan untuk 2027, persiapan hunian transit dan pola komunikasi yang jelas menjadi dua hal yang perlu diperhatikan sejak dini. Modernisasi kawasan akan memiliki arti lebih kuat apabila teknologi, desain ruang, dan kebijakan perumahan bergerak bersama untuk melindungi serta meningkatkan kehidupan masyarakat di Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang.