Indeks Demokrasi Kalbar Tertinggi di Kalimantan

Key Strategy – Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sorotan dalam peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025. Wilayah ini mencatatkan skor tertinggi di Pulau Kalimantan, sekaligus berada di posisi keempat secara nasional. Prestasi ini mencerminkan peningkatan kualitas demokrasi yang signifikan, yang mencakup kebebasan sipil, partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta efektivitas lembaga pendukung demokrasi di daerah.

Upaya Kolaboratif yang Menghasilkan Kinerja Positif

Kepuasan atas pencapaian ini diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam sebuah pernyataan di Kota Pontianak. Menurutnya, IDI tahun 2025 menjadi bukti bahwa kemajuan demokrasi di Kalbar tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari realitas lapangan. “Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kalbar terus meningkat, baik dalam aspek kebebasan berbicara maupun dalam pemilihan yang aman dan transparan,” katanya.

“Demokrasi yang baik harus seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah,” jelas Ria Norsan.

Penghargaan IDI yang diterima Kalbar diserahkan langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, pada acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI tahun 2025 di Kota Semarang, Kamis (21/5). Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk menilai berbagai indikator demokrasi secara komprehensif, termasuk keberhasilan dalam menciptakan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga.

Kualitas Demokrasi yang Membawa Perubahan Nyata

Ria Norsan menegaskan bahwa indikator-indikator IDI mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah, membangun toleransi sosial, serta meningkatkan keterbukaan proses demokrasi. “Keberhasilan ini bukan sekadar capaian angka, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Kalbar semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” ujarnya.

“Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan kita terus membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan,” tambah Ria Norsan.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan demokrasi berkaitan erat dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kalbar saat ini mencapai angka 72,09, dengan target peningkatan hingga 75 dalam beberapa tahun ke depan. “Dengan IPM yang optimal, kita yakin kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” kata Ria Norsan.

Evaluasi Nasional sebagai Penyemangat Kemajuan

Kegiatan evaluasi IDI nasional bertujuan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, menyoroti peran IDI dalam menilai kemajuan demokrasi secara sistematis. “Evaluasi ini memungkinkan kita mengukur kemajuan demokrasi sekaligus merancang strategi untuk meningkatkan kualitasnya,” ujarnya.

“Melalui forum evaluasi nasional, kita bisa melakukan penilaian berkesinambungan terhadap indikator demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Lodewijk.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah alat ukur resmi yang digunakan oleh BPS RI bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan instansi terkait lainnya. Sebagai instrumen penilaian, IDI membantu memantau dinamika demokrasi di seluruh provinsi, termasuk Kalbar, sebagai bentuk komitmen menuju Indonesia Emas 2045.

Langkah-Langkah untuk Memperkuat Demokrasi

Ria Norsan mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar berencana memperkuat pendidikan politik masyarakat dan transparansi pemerintahan. Langkah ini dilakukan guna menjamin terciptanya demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. “Kolaborasi dengan media massa dan lembaga swadaya masyarakat menjadi komponen penting dalam meningkatkan partisipasi warga,” katanya.

“Kualitas demokrasi tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” lanjut Ria Norsan.

Menurut Ria Norsan, peningkatan kualitas pendidikan, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat akan menjadi pendorong utama dalam menjaga kestabilan demokrasi. “Kita perlu terus memperluas akses informasi dan memberikan pelatihan politik agar masyarakat mampu memahami mekanisme demokrasi,” katanya.

Kemajuan Kalbar sebagai Contoh Nasional

Capaian Kalbar dalam IDI 2025 menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi contoh dalam membangun sistem demokrasi yang mandiri. Angka 86,17 mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan politik yang harmonis, sekaligus menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. “Kita harus terus berinovasi untuk memastikan demokrasi Kalbar tetap relevan dan berdaya guna,” pungkas Ria Norsan.

Secara umum, keberhasilan Kalbar dalam IDI menegaskan bahwa peningkatan kualitas demokrasi tidak bisa tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah menilai bahwa keberhasilan ini sebagian besar berkat kerja sama antara lembaga pemerintah, media, dan masyarakat sipil. “Setiap peran dalam komunitas demokrasi sangat penting, dan Kalbar telah membuktikan bahwa kolaborasi ini bisa menghasilkan keberhasilan nyata,” katanya.

Peran IPM dalam Membangun Sistem Demokrasi

Menurut Ria Norsan, IPM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Peningkatan IPM Kalbar dari angka sebelumnya ke 72,09 menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia. “Kami berharap angka tersebut bisa terus meningkat hingga mencapai 75 dalam lima tahun ke depan,” jelas Ria Norsan.

Ia menegaskan bahwa perbaikan IPM akan menjadi dasar untuk memperkuat kemampuan warga dalam berpartisipasi pada proses demokrasi. “Dengan SDM yang lebih berkualitas, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengawasi pemerintahan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan,” katanya.

BPS RI, dalam kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, terus melakukan penilaian yang berbasis data untuk memastikan keberlanjutan demokrasi. “Hasil evaluasi ini akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih progresif,” ujar Sonny Harmadi, yang hadir dalam acara penyerahan penghargaan.

Kemajuan Kalbar sebagai Investasi untuk Masa Depan

Kalbar dianggap sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk menjadi model demokrasi yang berkualitas. Penilaian IDI yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah menghasilkan dampak positif dalam mengembangkan partisipasi publik dan memperkuat keterbukaan pemerintahan. “Kita harus terus berinvestasi pada pendidikan dan pelatihan politik agar masyarakat muda memiliki kekuatan dalam menggerakkan perubahan,” kata Ria Norsan.

Ia juga mengingatkan bahwa demok