Wamensos Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sarpras Sekolah Rakyat

Wamensos Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sarpras Sekolah: asarana dalam Program Sekolah Rakyat Pondokkebaikan.com – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo

Agus Jabo Priyono Soroti Manajemen Sarana Prasarana dalam Program Sekolah Rakyat

Pondokkebaikan.com – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, secara tegas menyampaikan urgensi pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Rakyat. Menurut beliau, aspek ini memegang peranan krusial dalam mewujudkan keberhasilan program yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh fasilitas yang ada merupakan barang milik negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Kegiatan yang dihadiri oleh Wamensos tersebut merupakan pembukaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola Barang Milik Negara serta Barang Persediaan untuk Program Sekolah Rakyat. Acara ini diselenggarakan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Rapat berlangsung pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026, dan akan dilanjutkan hingga dua hari ke depan, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2026.

Pendekatan Holistik dalam Penyelenggaraan Program

Agus Jabo menjelaskan bahwa kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kualitas pembelajaran atau kompetensi guru. Faktor ketersediaan sarana prasarana juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Negara dituntut mampu menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan secara memadai.

“Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana. Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan,” katanya.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Sosial menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hanya merancang program ini secara konseptual. Dukungan nyata juga diberikan dalam hal penganggaran, penyusunan sistem, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat terhadap program pendidikan tersebut.

“Dan saya pikir, pak presiden sudah mempersiapkan dan sudah terbukti kemudian sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat itu sangat luar biasa,” sambungnya.

Macam-Macam Fasilitas dan Tanggung Jawab Negara

Berbagai jenis sarana prasarana telah disiapkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Mulai dari tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya. Semua aset ini merupakan barang milik negara yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan barang milik negara bukan sekadar urusan administratif belaka. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program kepada negara dan masyarakat luas. Apabila tata kelola dilakukan dengan baik, maka pelayanan kepada peserta didik juga akan optimal. Sebaliknya, jika pengelolaan tidak tertib, kualitas layanan pendidikan akan terdampak negatif.

“Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak,” tegas dia.

Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Delapan Arahan

Wamensos juga menekankan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko. Kedua hal ini diperlukan agar pengelolaan barang milik negara dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Agus Jabo menyampaikan delapan arahan penting kepada seluruh peserta rapat koordinasi.

Pertama, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial diminta segera menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Target waktu harus ditetapkan jelas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Kedua, percepatan proses distribusi barang milik negara harus dilakukan agar tidak ada aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat.

Ketiga, gugus tugas didorong melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh barang milik negara di masing-masing Sekolah Rakyat. Tujuannya adalah memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi aktual di lapangan. Keempat, penyelesaian seluruh dokumen administrasi perlu dilakukan secara menyeluruh.

Langkah-langkah selanjutnya meliputi kodefikasi aset, penyusunan daftar barang, inventarisasi barang, serta pencatatan pada sistem informasi pengelolaan barang milik negara. Termasuk di dalamnya adalah pembuatan berita acara serah terima barang yang harus diselesaikan tepat waktu. Dengan implementasi yang baik, program Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik di seluruh Indonesia.