Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Topics Covered – Sejumlah mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil mengadakan konsolidasi bersama di lingkungan kampus UI, Depok, pada Rabu (10/6/2026), sebagai respons terhadap melemahnya nilai tukar rupiah nasional. Pertemuan ini menjadi ajang menyatukan aspirasi dari berbagai elemen yang merasa kecewa dengan kondisi ekonomi saat ini.
Tuntutan Utama
Para peserta konsolidasi menyepakati kelima tuntutan yang akan diungkapkan dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026). Tuntutan tersebut meliputi: berhentinya pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penurunan harga barang kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, mereka juga menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan.
Pelemahan rupiah, menurut peserta aksi, bukan hanya isu moneter, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan kebijakan pemerintah. Kondisi ini dianggap sebagai indikator dari krisis struktural yang lebih luas, termasuk ketidakseimbangan dalam tata kelola keuangan negara dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Pemilihan Lokasi Aksi
Koordinator Bidang Sosial Politik, Hafidz Haernanda, menjelaskan bahwa Bundaran HI dipilih sebagai tempat aksi karena dinilai memiliki makna simbolis. Lokasi ini, katanya, menjadi ruang untuk menunjukkan kekuatan massa dan menekankan kebutuhan pemerintah untuk merespons secara transparan.
“Bundaran HI mungkin terkesan mewah atau pesta, tapi kita memilih tempat ini agar pemerintah tahu bahwa kebijakan mereka harus diawasi. Jika aksi dilakukan di DPR, apakah suara kita akan didengar? Ini adalah pernyataan bahwa rakyat sudah tidak sabar lagi,” ujarnya.
Hafidz menegaskan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk memperkuat tekanan pada pemerintah agar segera mengambil tindakan konkret. Ia menekankan bahwa kelemahan nilai tukar rupiah menjadi momentum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dianggap tidak berkelanjutan.
Perspektif Ekonomi
Dalam forum yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menyampaikan pandangan bahwa melemahnya rupiah terkait erat dengan kredibilitas fiskal pemerintah. Ia menilai bahwa penghentian pemborosan APBN adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Jika kita tidak menghentikan pengeluaran berlebihan, kestabilan rupiah tidak akan bertahan. Dengan APBN yang lebih efisien, uang bisa dialokasikan ke sektor produktif, bukan hanya untuk kebutuhan yang terkesan tidak langsung berdampak,” katanya.
Jundi juga mengkritik program KDMP karena dinilai berpotensi menggeser peran pelaku usaha kecil. Menurutnya, koperasi desa ini mendorong ekspansi pemerintah yang bisa menekan investasi swasta. “Rupiah bisa melemah karena kredibilitas fiskal yang rendah dan KDMP yang tidak terarah. Maka, lebih baik kita fokus pada penghentian pemborosan APBN,” ujarnya.
Perbedaan Pendapat dalam Konsolidasi
Konsolidasi di UI berlangsung cukup dinamis, dengan berbagai pandangan yang bertumbuh dalam diskusi. Beberapa peserta menekankan pentingnya aksi yang langsung dan visual, sementara yang lain lebih mengutamakan komunikasi politik yang terstruktur. Meski demikian, semua pihak sepakat bahwa kebijakan ekonomi harus menjadi prioritas dalam perdebatan nasional.
Salah satu isu yang paling menarik adalah kritik terhadap kebijakan energi. Peserta aksi menyebutkan bahwa ketergantungan pada BBM yang terus meningkat berpotensi memperburuk inflasi. Dengan harga bahan bakar yang melonjak, daya beli rakyat terus menurun, sehingga perlu adanya reformasi yang lebih tajam dalam pengaturan subsidi.
Perspektif Prabowo
Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, menanggapi kritik dari luar negeri dengan menyebutkan bahwa masa kepemimpinan Jokowi juga tidak bebas dari kritik. Namun, peserta aksi menilai argumen ini tidak cukup untuk mengabaikan dampak negatif dari kebijakan saat ini. Mereka menegaskan bahwa konsistensi dan keberhasilan pemerintah menjadi penentu utama stabilitas ekonomi.
Konsolidasi ini menjadi titik awal dari gerakan besar yang diharapkan mampu memicu perubahan. Dengan kesadaran bahwa rupiah yang melemah adalah tanda dari kebijakan yang tidak tepat, mahasiswa dan masyarakat sipil berharap aksi mereka bisa memberikan sinyal kuat kepada pemerintah. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa keinginan untuk transparansi dan akuntabilitas tetap tinggi, bahkan di tengah tekanan politik yang semakin berat.
Bundaran HI, sebagai lokasi utama aksi, dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kebijakan nasional. Peserta aksi berharap dengan berkumpul di sana, mereka bisa mengajukan tuntutan yang jelas dan langsung, tanpa terjebak dalam perdebatan teknis. “Ini bukan sekadar demo biasa, tetapi penyataan bahwa rakyat tidak bisa terus membiarkan kebijakan yang tidak menghasilkan kebaikan,” tambah Hafidz.
Dalam upaya mencapai kesepakatan, kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa UI terus berkoordinasi untuk memastikan tuntutan mereka didukung oleh data dan fakta. Mereka ingin menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan hanya pada target pemerintah. “Kita ingin tuntutan ini bisa menjadi alat perubahan, bukan hanya pembuatan kegaduhan,” kata Jundi.
Isu pelemahan rupiah, yang telah menjadi perhatian publik sejak beberapa bulan terakhir, semakin menjadi sorotan dalam aksi ini. Masyarakat sipil mengkritik peran pemerintah dalam mengelola inflasi dan subsidi yang dianggap tidak tepat. Mereka menilai bahwa respons cepat dan tegas diperlukan untuk menghindari krisis yang lebih dalam. “Kita tidak bisa menunggu sampai rupiah terus melemah. Kebijakan harus direspons sebelum terlambat,” tutur Hafidz.
Dengan berbagai tuntutan yang dijelaskan, aksi demonstrasi di
