Indonesia Gabung Kampanye Global 50-in-5: Masa Depan Digital Masyarakat Lebih Terhubung & Inklusif
Special Plan – Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan keikutsertaannya dalam Kampanye Global 50-in-5, inisiatif internasional yang diketuai oleh negara-negara anggota untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital publik. Inisiatif ini menekankan tiga prinsip utama: keamanan, inklusivitas, interoperabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses transformasi digital.
Latar Belakang Kampanye Global 50-in-5
Di tengah percepatan perubahan digital yang terjadi di seluruh dunia, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa efektivitas transformasi digital tidak terukur dari jumlah aplikasi yang dikembangkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye 50-in-5 bertujuan memastikan aksesibilitas layanan publik, meningkatkan keterhubungan antar wilayah, serta memperkuat kehadiran pemerintah dalam kebutuhan masyarakat.
Program ini menjadi platform kolaboratif antara pemerintah dan mitra global, fokus pada penguatan fondasi utama infrastruktur digital. Komponen utama yang dibahas meliputi sistem identitas digital, layanan pembayaran elektronik, pertukaran data, layanan pemerintah digital yang terintegrasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, dan portal layanan publik yang terpusat. Semua aspek ini dirancang untuk menjawab tantangan kesenjangan akses dan mendorong inklusivitas dalam transformasi digital.
Komitmen Indonesia dalam Gerakan Global
Bergabung dengan 50-in-5 bukan sekadar langkah simbolis, tetapi representasi dari komitmen kuat Indonesia untuk mewujudkan dampak nyata dari inovasi teknologi. Hal ini berarti pemerintah tidak hanya membangun sistem digital, tetapi juga memastikan setiap layanan bisa berdampak langsung pada keseharian warga negara, terutama bagi kelompok yang sering diabaikan dalam proses modernisasi.
“Transformasi digital saat ini memang pesat, tapi pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: apakah manfaat dari kemajuan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka?” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam pidatonya di OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan.
Dalam pidatonya, Menteri Rini menekankan bahwa masyarakat mengukur keberhasilan digital melalui momen-momen konkrit. Misalnya, saat lansia tidak lagi terjebak dalam urusan birokrasi yang rumit, atau saat seorang ibu rumah tangga di desa bisa mengurus administrasi keluarga tanpa mengorbankan penghasilan hariannya. Hal ini menggarisbawahi bahwa DPI harus menjadi alat untuk merespons kebutuhan nyata warga, bukan sekadar peningkatan teknologi.
Menurut Rini, infrastruktur digital publik (DPI) berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terpadu, dan hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat. “DPI tidak hanya tentang menghubungkan sistem, tetapi juga memastikan bahwa layanan pemerintah bisa diakses dengan mudah, cepat, dan aman,” jelasnya.
Ekosistem DPI dan Komponen Strategis
Indonesia mendorong pengembangan ekosistem DPI melalui beberapa komponen kunci, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), Sistem Penghubung Data dan Layanan Digital Pemerintah (SPDLDP), serta implementasi Satu Data Indonesia (SDI). IKD menjadi fondasi identitas nasional yang diakses melalui perangkat ponsel, sementara SPDLDP dan SDI berfungsi sebagai penggerak utama dalam interoperabilitas data dan layanan.
Dalam konteks ini, pemanfaatan kecerdasan buatan dan analitik data menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem pembayaran digital interoperabel seperti QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga diluncurkan untuk mendorong transaksi yang efisien dan inklusif. Selain itu, portal INAku dikembangkan sebagai pintu akses utama layanan pemerintah berbasis verifiable credential.
Progres IKD dan Target Pengembangan
Sebagai bagian dari ekosistem DPI, Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah mencapai sejumlah pencapaian signifikan. Hingga 19 Mei 2026, jumlah pengguna yang aktif mencapai 19,35 juta orang. Data ini didukung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nasional yang menjadi penggerak utama dalam manajemen identitas digital.
Pengembangan IKD akan terus diperkuat dengan mekanisme digital onboarding yang lebih canggih, seperti pengenalan wajah (face recognition) dan deteksi kehidupan (liveness detection). Target awal program ini adalah menjangkau sekitar 50 juta pengguna, dengan harapan mempercepat proses verifikasi identitas, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memastikan akses yang lebih aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
