Soroti Penanganan Karhutla yang Dinilai Semrawut, Koalisi Sipil Gelar Aksi di Tugu Tani

Koalisi SADAR Gelar Aksi di Tugu Tani, Desak Pembenahan Penanganan Karhutla

Pondokkebaikan.com – Ratusan orang yang tergabung dalam koalisi Selamatkan Kedaulatan Rakyat atau SADAR menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026. Aksi ini menjadi ruang penyampaian kritik terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai para peserta belum mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Hingga sekitar pukul 15.30 WIB, massa masih memenuhi area sekitar titik aksi. Mereka membawa poster-poster berisi seruan mengenai lingkungan, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap ruang sipil. Peserta yang hadir tidak mengenakan almamater kampus dan berbaur dengan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Karhutla Menjadi Sorotan Utama

Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu pokok kritik dalam demonstrasi tersebut. Koalisi menilai persoalan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah belum ditangani secara memadai. Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, melainkan juga berpotensi mengganggu kehidupan warga di daerah terdampak.

Dalam orasi yang disampaikan di lokasi, perhatian massa diarahkan pada kondisi masyarakat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Seruan itu menggambarkan tuntutan agar pemerintah memberikan respons yang lebih serius terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan.

“Rezim ini anti rakyat! Saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua menderita,”

Pernyataan tersebut disambut teriakan dari peserta aksi. Bagi koalisi, penanganan karhutla perlu ditempatkan sebagai persoalan yang mendesak karena menyangkut keselamatan warga, lingkungan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kebakaran.

Lima Tuntutan untuk Pemerintah

Koalisi SADAR membawa lima tuntutan utama dalam aksi di Tugu Tani. Tuntutan pertama adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pengusutan terhadap seluruh korporasi yang diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Desakan berikutnya menyentuh kebijakan ekonomi nasional. Massa meminta pemerintah membenahi tata kelola ekonomi agar kebijakan yang dijalankan dapat menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat. Isu ekonomi ditempatkan dalam satu rangkaian kritik terhadap arah pengelolaan pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Koalisi juga menyerukan penghentian militerisasi yang mereka anggap dapat mengancam supremasi sipil. Tuntutan ini menekankan pentingnya ruang demokrasi dan posisi masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, demonstran meminta pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari dorongan agar penyelenggaraan negara berjalan secara lebih bersih dan bertanggung jawab.

Poin kelima berkaitan dengan pendidikan. Massa menuntut biaya pendidikan diturunkan agar akses belajar menjadi lebih terjangkau dan inklusif. Bagi peserta aksi, pendidikan tidak semestinya menjadi beban yang semakin berat bagi masyarakat.

Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Aksi di Tugu Tani memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya diarahkan pada satu bidang. Koalisi menghubungkan isu lingkungan dengan kebijakan ekonomi, pendidikan, praktik KKN, dan kondisi supremasi sipil. Rangkaian tuntutan itu menunjukkan keinginan peserta agar pemerintah merespons berbagai persoalan publik secara menyeluruh.

Karhutla menjadi isu yang menonjol karena dampaknya dapat menjalar ke banyak sisi kehidupan. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, perhatian publik biasanya tertuju pada keselamatan warga di area terdampak, kondisi lingkungan, serta langkah penegakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Karena itu, tuntutan penetapan status bencana nasional dan pengusutan korporasi menjadi bagian penting dari agenda aksi.

Di sisi lain, tuntutan mengenai biaya pendidikan menggambarkan perhatian terhadap akses yang lebih luas bagi masyarakat. Sementara seruan pembenahan ekonomi mencerminkan harapan agar kebijakan nasional dapat dikelola dengan lebih baik. Semua poin tersebut dibawa bersamaan dalam demonstrasi yang melibatkan sejumlah kampus dan unsur masyarakat sipil.

Ruang Aspirasi Publik

Demonstrasi di kawasan Tugu Tani berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik pada 20 Oktober 2026. Kehadiran ratusan peserta dengan poster dan orasi mempertegas bahwa isu karhutla, ekonomi, pendidikan, KKN, serta supremasi sipil masih menjadi perhatian koalisi SADAR.

Melalui aksi tersebut, koalisi menempatkan lima tuntutan sebagai agenda yang perlu dijawab pemerintah. Mereka mendesak penanganan karhutla yang lebih tegas, perbaikan tata kelola ekonomi, penghentian militerisasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan yang lebih murah dan inklusif.