Soal Beras Fortifikasi Palsu: Pakar UGM Sebut Tak Bisa Dibedakan dengan Mata dan Lidah

Pengawasan Beras Fortifikasi Perlu Diperkuat Lewat Uji Laboratorium

Pondokkebaikan.com – Dugaan beredarnya 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan kandungan zat gizi mikro menjadi sorotan serius pada Kamis, 17 September 2026. Persoalan ini dinilai tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan pemeriksaan sederhana oleh pembeli di rumah, karena produk asli dan produk yang kandungan gizinya diduga dipalsukan dapat memiliki tampilan serta rasa yang sama.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo, menekankan bahwa pembuktian atas kualitas beras fortifikasi memerlukan pemeriksaan yang terukur. Verifikasi di lapangan dan pengujian laboratorium perlu segera dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian jenis serta kadar zat gizi mikro yang dicantumkan pada produk.

Beras fortifikasi dirancang sebagai pangan yang mendapat tambahan zat gizi tertentu dalam jumlah terkontrol. Penambahan tersebut tidak ditujukan untuk mengubah pengalaman konsumen saat makan nasi. Karena itulah, warna beras, bentuk butiran, tekstur, dan cita rasa dapat tetap menyerupai beras biasa maupun produk fortifikasi lain yang benar-benar memenuhi ketentuan.

Mata dan Lidah Tidak Cukup untuk Mendeteksi

Sri menjelaskan bahwa pengamatan fisik tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah kandungan fortifikan dalam beras benar-benar ada dan sesuai standar. Mencicipi nasi yang telah dimasak pun tidak memberi kepastian mengenai kadar nutrisi mikro di dalamnya.

“Ketidaksesuaian dari dua macam ini, baik jenisnya maupun kadarnya, itu memang secara visual atau secara sensoris, hanya mengandalkan pemeriksaan lewat mata atau mungkin bahkan dengan dicicipi apakah teksturnya berbeda atau tidak, itu sama sekali tidak bisa mendeteksi adanya pemalsuan,” kata Sri.

Hal ini terjadi karena formulasi zat gizi mikro pada beras fortifikasi memang dibuat agar tidak menimbulkan perubahan yang mudah dirasakan konsumen. Kadar fortifikan diatur dalam kisaran tertentu: cukup untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi harian, namun tidak sampai mengubah tampilan atau rasa beras secara mencolok.

Dengan karakteristik semacam itu, panduan yang meminta masyarakat membedakan produk asli dan palsu dari ukuran atau bentuk butiran beras tidak dapat menjadi jawaban yang andal. Pihak yang melakukan pemalsuan berpotensi membuat butiran dengan tampilan serupa, tetapi tanpa memasukkan kandungan gizi mikro sebagaimana yang dijanjikan pada produk.

Situasi tersebut membuat konsumen berada pada posisi yang sulit. Label, kemasan, dan penampilan bahan pangan tidak selalu cukup untuk membuktikan kecocokan mutu dengan klaim yang disampaikan. Karena itu, pengawasan tidak seharusnya dipindahkan menjadi tanggung jawab individu pembeli.

“Masyarakat jangan dibebani dengan harus punya kemampuan membedakan. Dalam kondisi ini sulit,” tegasnya.

Berbeda dengan Beras Oplosan

Dugaan pemalsuan fortifikasi memiliki karakter yang berbeda dari persoalan beras oplosan. Pada praktik pengoplosan, perubahan mutu fisik kadang masih dapat dikenali melalui perbedaan warna, kebersihan, ukuran butiran, atau kondisi beras. Meski demikian, penilaian visual tetap tidak selalu cukup untuk membuktikan suatu pelanggaran.

Adapun pada beras fortifikasi, inti persoalannya berada pada kandungan zat gizi mikro yang tidak tampak. Pemeriksaan harus mampu mengidentifikasi apakah jenis nutrisi yang ditambahkan sudah tepat dan apakah jumlahnya memenuhi ketentuan. Ketelitian metode uji menjadi penting karena perbedaan kadar nutrisi tidak dapat dipastikan lewat penglihatan maupun pengecapan.

Temuan atas 25 merek yang diduga tidak sesuai standar juga memperlihatkan pentingnya pengawasan pada tahap hilir, ketika produk sudah berada dalam rantai distribusi dan menjangkau pasar. Pengawasan yang konsisten diperlukan agar standar pangan tidak berhenti sebagai aturan administratif, melainkan benar-benar terlaksana pada produk yang dibeli masyarakat.

Kesiapan Infrastruktur Jadi Kunci

Sri menilai pemerintah terlambat menyiapkan sarana pengawasan ketika Standar Nasional Indonesia untuk beras fortifikasi mulai diterapkan. Jarak waktu antara pemberlakuan standar dan kesiapan fasilitas pengujian dinilai dapat membuka ruang bagi produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan.

Standar pangan hanya dapat ditegakkan secara efektif apabila didukung alat, metode pemeriksaan, serta kapasitas pengawasan yang memadai. Pengujian perlu dilakukan secara presisi agar hasilnya dapat membedakan produk yang memenuhi komposisi yang dipersyaratkan dari produk yang hanya menyerupai secara visual.

“Nah harus dari sisi pemerintah harus memperkuat dari sisi pengawasan, iya toh? Pemeriksaannya itu,” ucapnya.

Penguatan tersebut relevan bukan hanya untuk menangani dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa, tetapi juga untuk membangun perlindungan konsumen dalam jangka panjang. Produk fortifikasi membawa klaim manfaat gizi yang menjadi pertimbangan penting bagi pembeli. Jika klaim itu tidak dapat diuji dan diawasi dengan baik, kepercayaan terhadap produk pangan serta program peningkatan gizi dapat ikut terdampak.

Bagi masyarakat, langkah paling realistis bukan mencoba menilai kandungan fortifikan dari bentuk butirannya. Kejelasan hasil pengujian, tindakan pengawasan, dan penegakan standar dari otoritas terkait menjadi penentu utama agar produk yang beredar benar-benar memiliki kandungan gizi sesuai ketentuan.