Sita Rp250 Juta dari PCNU Nias Terkait Muktamar NU! KPK Dalami Kaitan Korupsi ATR/BPN

KPK Sita Rp250 Juta dari PCNU Nias untuk Ditelusuri dalam Perkara ATR/BPN

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp250 juta yang diserahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nias. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menelusuri kemungkinan hubungan uang itu dengan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penyerahan uang berasal dari inisiatif pihak terkait. Setelah dana diterima, penyidik KPK menetapkannya sebagai barang sitaan untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut. Fokus penyelidikan bukan semata pada nominal uang, melainkan asal dana, jalur penyerahan, serta kaitannya dengan perkara pertanahan yang sedang ditangani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyerahan dana itu dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan.

“Ini adalah inisiatif dari pihak terkait yang menyerahkan sejumlah Rp250 juta itu kepada KPK dan kemudian dilakukan penyitaan,” kata Budi, Rabu (21/10/2026).

Penyitaan tidak serta-merta menjadi kesimpulan bahwa uang tersebut terbukti terkait tindak pidana. KPK masih akan menguji seluruh informasi yang menyertainya, termasuk apakah dana itu memiliki keterhubungan dengan perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN ataupun isu aliran dana menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Apabila pemeriksaan tidak menemukan hubungan dengan perkara yang disidik, uang Rp250 juta itu berpeluang dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya. Karena itu, proses analisis penyidik akan menentukan status akhir dana tersebut.

“Dari pengembalian uang itu, tentu nanti penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana keterkaitan dengan perkara,” ujar Budi.

Isu Dana Muktamar NU Mencuat

Penyitaan ini muncul di tengah polemik tudingan adanya dana korupsi yang mengalir ke Muktamar ke-35 NU. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026.

Tudingan itu sebelumnya disampaikan Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Ia mengklaim terdapat dana Rp480 miliar yang berkaitan dengan penyelenggaraan muktamar. Klaim tersebut disebut diperolehnya secara informal dari sejumlah penyidik internal KPK.

Gus Lilur mengaitkan isu tersebut dengan perkara dugaan korupsi pertanahan di Bogor. Perkara itu menyeret sejumlah pihak, termasuk nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Dalam klaimnya, uang ratusan miliar rupiah itu disebut dibawa menggunakan dua Toyota Land Cruiser. Kedua kendaraan itu disebut diangkut memakai kendaraan towing dari kawasan Jakarta menuju Jombang. Ia juga menyampaikan dugaan pembagian dana kepada sejumlah pihak, tetapi rangkaian tudingan itu belum dibuktikan.

Isu dana Muktamar NU kemudian menjadi perhatian karena menyangkut organisasi kemasyarakatan besar dan penyidikan korupsi yang tengah berjalan. Namun, setiap dugaan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, penelusuran transaksi, serta pengujian barang bukti oleh penyidik.

Panitia Muktamar Membantah Tudingan

Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU telah menolak tuduhan mengenai aliran dana korupsi untuk kegiatan tersebut. Ketua panitia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, pada akhir September 2026 menyebut tudingan itu sebagai fitnah.

Gus Ipul meminta pihak yang menyebarkan klaim tersebut untuk menunjukkan bukti. Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyampaikan tuduhan terkait dana muktamar.

Bantahan panitia menjadi bagian penting dalam konteks pemeriksaan KPK. Hingga tahap ini, penyitaan uang dari PCNU Nias belum menjadi penetapan bahwa dana itu berasal dari korupsi atau digunakan untuk Muktamar ke-35 NU. KPK masih menempatkan Rp250 juta itu sebagai objek yang perlu dianalisis dalam penyidikan.

Perkara Pertanahan Bogor Masih Berjalan

Dalam perkara dugaan korupsi pertanahan di Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penyidik juga sebelumnya menyita sekitar Rp106,3 miliar yang terdiri atas rupiah dan sejumlah mata uang asing.

Penelusuran terhadap uang Rp250 juta dari PCNU Nias akan melengkapi pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam perkara tersebut. Penyidik perlu memastikan apakah terdapat keterkaitan langsung, tidak langsung, atau justru tidak ada hubungan sama sekali antara dana yang diserahkan dengan perkara pertanahan di Bogor.

Bagi publik, perkembangan ini menunjukkan bahwa penyitaan merupakan salah satu tahap pengamanan bukti dalam proses penegakan hukum, bukan putusan akhir mengenai asal-usul uang. Status dana baru dapat dipastikan setelah KPK menyelesaikan analisis dan menghubungkannya dengan fakta-fakta dalam penyidikan.

KPK masih perlu mendalami asal uang Rp250 juta, pihak yang menyerahkannya, serta alasan dana itu dikaitkan dengan isu Muktamar NU. Hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan apakah uang itu tetap menjadi bagian dari barang bukti perkara atau dikembalikan kepada pihak terkait.