Sentil Sindiran Prabowo ke Pakar: Pentingnya Debat Berbasis Data
Pondokkebaikan.com – Sentil Sindiran Prabowo ke Pakar dalam pidato Presiden Prabowo Subianto saat peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional pada 19 September 2026 menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut memunculkan kembali pembahasan mengenai etika komunikasi politik, terutama dalam menghadapi kritik dari akademisi dan pengamat kebijakan.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai pidato tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, publik tidak seharusnya hanya terpaku pada satu kata yang dianggap paling keras, melainkan memahami konteks komunikasi politik dan dampaknya terhadap demokrasi.
“Saya melihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-28 PAN tidak boleh dibaca hanya dari satu kata yang paling keras, yaitu goblok,” kata Fajar pada Sabtu (19/9/2026).
Fajar menyebut pidato Prabowo sebelumnya menyoroti komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan gizi anak. Setelah itu, Prabowo menyampaikan kritik terhadap praktik kepakaran tertentu yang muncul dalam perdebatan publik. Dalam forum internal partai, gaya komunikasi tegas dapat digunakan untuk membangun kedekatan dengan audiens sekaligus menegaskan sikap politik.
Bahasa Pemimpin Berpengaruh pada Ruang Publik
Namun, Sentil Sindiran Prabowo ke Pakar juga dinilai menunjukkan pentingnya kehati-hatian seorang kepala negara dalam memilih kata. Ucapan presiden memiliki jangkauan dan pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang kritik, keahlian, serta perbedaan pendapat.
Fajar mengingatkan bahwa bahasa bernada merendahkan berisiko menggeser perdebatan dari substansi kebijakan menjadi konflik personal. Kondisi itu dapat melemahkan kualitas diskusi publik, padahal masyarakat membutuhkan penjelasan yang jernih mengenai alasan, risiko, dan dampak dari setiap kebijakan.
“Pemimpin publik sebaiknya menjaga martabat bahasa karena kata dari presiden membentuk iklim diskursus. Kata pejoratif mudah menjadi preseden bahwa perbedaan pendapat boleh diselesaikan dengan penghinaan status,” kata dia.
Kebijakan Harus Diuji dengan Bukti
Dalam pandangan Fajar, kebijakan publik perlu dibahas melalui data, argumentasi yang dapat diperiksa, dan bukti yang relevan. Hal ini penting karena keputusan pemerintah memengaruhi kehidupan warga, termasuk pelayanan publik serta program yang berkaitan dengan masa depan anak-anak.
Pesan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemerintah. Akademisi, pengamat kebijakan, dan kelompok intelektual juga harus menjaga mutu analisis yang mereka sampaikan. Kepakaran perlu ditunjukkan lewat penjelasan yang terbuka, dasar data yang jelas, dan kesiapan menerima koreksi.
Kritik merupakan unsur penting dalam demokrasi. Kritik berbasis bukti dapat membantu menguji kebijakan dan memperluas pertimbangan pemerintah. Sebaliknya, kritik yang dibangun tanpa data, dipenuhi prasangka, atau diarahkan untuk kepentingan politik semata dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap para ahli.
“Negara butuh pakar yang berani mengkritik kebijakan. Sebaliknya pakar butuh negara yang tidak meremehkan nalar,” tegasnya.
Menolak Politik Penghinaan
Sentil Sindiran Prabowo ke Pakar menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi yang sehat membutuhkan persaingan gagasan, bukan pertukaran label dan penghinaan. Ketika perdebatan hanya berpusat pada figur, masyarakat berisiko kehilangan fokus terhadap persoalan kebijakan yang sebenarnya.
Fajar menekankan bahwa demokrasi komunikasi tidak ditentukan oleh pihak yang paling lantang berbicara. Kualitasnya terlihat dari kemampuan pemimpin, pakar, dan masyarakat untuk memeriksa fakta, mengendalikan diri, serta mendahulukan kepentingan publik.
“Demokrasi komunikasi yang sehat bukan yang paling lantang. Namun adalah yang paling jujur, yaitu pemimpin menahan godaan merendahkan lawan wacana, intelektual menahan godaan menjual kepakaran tanpa bukti,” ujarnya.
FAQ
Apa yang menjadi sorotan dalam Sentil Sindiran Prabowo ke Pakar?
Sorotannya adalah penggunaan bahasa dalam perdebatan politik dan pentingnya menjaga kritik maupun tanggapan tetap berfokus pada data serta substansi kebijakan.
Mengapa data penting dalam debat kebijakan publik?
Data membantu publik dan pembuat kebijakan menilai masalah secara lebih objektif. Dengan bukti yang dapat diuji, perdebatan tidak hanya bergantung pada opini, serangan personal, atau kepentingan sesaat.
Bagaimana peran pakar dalam demokrasi?
Pakar berperan memberikan analisis, mengkritisi kebijakan, dan menjelaskan dampak suatu keputusan kepada publik. Peran tersebut perlu dijalankan dengan dasar bukti, metode yang jelas, dan keterbukaan terhadap koreksi.
