Ranjau Politis dan Perang Proksi: Kasus Febrie Adriansyah
Ranjau Politis dan Perang Proksi menjadi sorotan utama setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti mekanisme pengalihan penyidikan perkara Febrie Adriansyah. Kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini dipindahkan dari Kortastipidkor Polri ke Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud, langkah tersebut bukan sekadar tindakan teknis penegakan hukum, melainkan mengandung unsur kompromi politik yang signifikan. Pengalihan ini memicu perdebatan serius di kalangan pengamat hukum dan politik mengenai transparansi proses hukum nasional.
Keputusan ini dinilai menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengalihan dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu oleh penyidik Polri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas prosedur yang diterapkan. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah mekanisme ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana yang telah berlaku selama ini.
Konteks Perang Proksi dan Ranjau Politis
Mahfud MD mengaitkan keputusan pengalihan perkara dengan fenomena “perang proksi” yang sedang berlangsung. Ia menilai bahwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menimpa Febrie Adriansyah sejak awal memang sarat dengan dimensi politik. Oleh karena itu, munculnya mekanisme pengalihan penyidikan yang tidak lazim dalam hukum acara pidana menjadi sinyal kuat adanya negosiasi politik di balik layar. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kepentingan politik dapat mempengaruhi jalannya proses hukum.
“Mengingat latar belakang penanganan kasus ini yang banyak ranjau politisnya, tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi. Bukan jalan penegakan hukum yang konsisten,” ujar Mahfud MD dalam kutipannya dari akun YouTube Mahfud MD Official pada Senin, 13 Juli 2026.
Kecurigaan Mahfud MD semakin menguat setelah terungkap fakta bahwa perkara Febrie dialihkan ke Kejaksaan Agung dalam kondisi tersangka belum pernah diperiksa oleh penyidik Polri. Padahal, sesuai mekanisme pelimpahan perkara yang diatur dalam KUHAP, tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum perkara dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pihak lain. Ketidaksesuaian prosedur ini menjadi bukti kuat adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Klarifikasi Mekanisme Pengalihan dan Skenario yang Dikhawatirkan
Awalnya, Mahfud MD mengira bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan secara normal. Ia memandang langkah ini sebagai terobosan positif untuk mempercepat proses hukum. Namun, setelah dilakukan klarifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa yang terjadi bukanlah pelimpahan perkara, melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Perbedaan mendasar antara kedua mekanisme ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat.
“Tetapi yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan,” jelasnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa mekanisme pengalihan penyidikan dari Polri ke Kejagung tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ketidaktahuan akan mekanisme ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Mantan Menko Polhukam tersebut kemudian menguraikan tiga skenario yang dikhawatirkan muncul sebagai akibat dari pengalihan perkara ini. Skenario pertama adalah Febrie berpotensi memenangkan gugatan praperadilan karena ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa oleh penyidik. Skenario kedua adalah kemungkinan proses penyidikan diperlambat atau dipersempit, sehingga perkara hanya berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan tanpa berkembang kepada pihak lain yang diduga turut terlibat.
Sementara itu, skenario ketiga yang dinilai paling berbahaya adalah kemungkinan perkara dibiarkan menggantung hingga akhirnya dideponir. Mahfud MD menyatakan bahwa hal ini sungguh mengerikan dan mempertanyakan komitmen nyata dalam memberantas korupsi. Ketidakpastian ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana nasional.
“Tiga, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponir. Kalau ini terjadi sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan?” tanya Mahfud MD.
Oleh karena itu, Mahfud MD meminta KPK untuk menggunakan kewenangannya secara aktif guna mengambil alih penanganan perkara tersebut. Langkah ini diperlukan untuk menjaga sistem penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah potensi penghentian proses hukum yang dapat merusak integritas hukum nasional. Masyarakat mengharapkan kejelasan dan transparansi dalam penanganan kasus-kasus penting seperti ini.
