Prabowo Minta Bakom Buka Telinga Lebar-lebar, Keluhan Rakyat Harus Sampai ke Istana

Prabowo Dorong Bakom Perkuat Komunikasi Dua Arah dengan Masyarakat

Pondokkebaikan.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom menjalankan peran yang lebih dekat dengan masyarakat, baik dalam menjelaskan kebijakan maupun menyerap keluhan yang muncul di ruang publik. Arahan itu disampaikan saat Presiden menerima Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya pada Minggu sore, 4 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan untuk membangun komunikasi pemerintah yang tidak berhenti pada penyampaian informasi. Program, hasil kerja, serta manfaat kebijakan perlu dijelaskan dengan cara yang bisa dipahami masyarakat luas. Pada saat bersamaan, aspirasi, kritik, dan persoalan warga juga perlu memiliki jalur untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Bahasa sederhana untuk menjelaskan kebijakan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberi perhatian besar terhadap cara pemerintah berbicara kepada publik. Bagi Prabowo, isi komunikasi tidak hanya penting dari sisi ketepatan informasi, tetapi juga harus mudah diterima oleh masyarakat dari beragam latar belakang.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy.

Pesan utama yang ditekankan adalah penggunaan bahasa yang sederhana. Kebijakan pemerintah kerap memuat istilah teknis, proses administrasi, serta penjelasan yang panjang. Karena itu, Bakom diminta membantu menerjemahkan arah kebijakan ke dalam penjelasan yang lebih jelas tanpa mengurangi substansi.

Komunikasi publik yang mudah dipahami juga dinilai penting agar warga tidak hanya mengetahui adanya program pemerintah, melainkan memahami tujuan yang hendak dicapai. Dengan penjelasan yang lebih runtut, masyarakat dapat melihat hubungan antara suatu kebijakan, pelaksanaannya, dan dampak yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” kata Teddy.

Bakom diminta menjadi jalur pendengar

Selain memperbaiki penyampaian pesan, Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus berjalan dalam dua arah. Bakom tidak hanya didorong menjadi penyampai informasi dari pemerintah kepada publik, tetapi juga menjadi penghubung bagi suara masyarakat menuju kementerian, lembaga, hingga Presiden.

Peran ini menempatkan Bakom sebagai salah satu pintu penting untuk menangkap isu yang berkembang di tengah warga. Masukan dapat berupa aspirasi mengenai program, keluhan atas pelaksanaan kebijakan, maupun kritik yang membutuhkan perhatian dari instansi terkait. Setiap suara tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai bahan percakapan, melainkan dapat diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” kata Teddy.

Penekanan terhadap fungsi mendengar menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah tidak cukup dinilai dari banyaknya informasi yang disebarkan. Kualitas komunikasi juga terlihat dari kemampuan pemerintah memahami pertanyaan warga, mengenali hambatan di lapangan, serta memberikan respons yang relevan terhadap masalah yang disampaikan publik.

Hubungan yang terbuka dengan media dan publik

Pertemuan di kediaman Presiden itu juga mempertegas harapan akan pola komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, media dan masyarakat menjadi bagian penting dari ruang komunikasi publik, bukan semata penerima pesan pemerintah.

Keterbukaan diperlukan agar kebijakan dapat dipahami secara utuh, termasuk alasan, sasaran, dan pemikiran yang melatarbelakanginya. Sementara dialog memberi ruang bagi pemerintah untuk menerima umpan balik ketika terdapat pertanyaan, kesalahpahaman, atau persoalan dalam penerapan suatu program.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tutur Teddy.

Arahan Presiden kepada pimpinan Bakom ini menegaskan dua tugas yang berjalan beriringan: menjelaskan kerja pemerintah dengan bahasa yang membumi dan membuka telinga terhadap pengalaman warga. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah, media, dan masyarakat.