Penipuan Online Makin Kompleks, Pemerintah Siapkan Penanganan Lintas Sektor

Penanganan Scam Didorong Lebih Terpadu Antar-Sektor

Pondokkebaikan.com – Ancaman penipuan online di Indonesia semakin menuntut respons yang terhubung antara pemerintah, industri digital, penyedia telekomunikasi, sistem pembayaran, perbankan, dan lembaga pengawas. Pelaku dapat memulai aksinya melalui pesan atau panggilan, mengarahkan korban ke platform digital, lalu memindahkan dana melalui berbagai layanan keuangan dalam waktu singkat.

Situasi itu menjadi pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion bertajuk “Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Penipuan Online (Scam)” yang digelar di Jakarta pada Senin, 28 September 2026. Forum tersebut menyoroti kebutuhan akan sistem penanganan yang mampu bergerak cepat sejak sebuah indikasi penipuan ditemukan hingga aliran dana dapat dihentikan.

Skala persoalannya cukup besar. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan mencatat kerugian penipuan online sebesar Rp9,1 triliun pada periode November 2024 sampai Desember 2025. Pada rentang waktu yang sama, jumlah laporan yang masuk telah melampaui 411.000 kasus.

Kerentanan masyarakat juga tercermin dalam State of Scam in Indonesia Report 2025 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA), yang mencatat 66 persen warga Indonesia pernah menghadapi upaya penipuan. Sementara ASEAN Guide on Anti-Scam Policies and Best Practices memperkirakan dampak kerugian scam di Indonesia setara sekitar 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto nasional setiap tahun.

Modus Berpindah dari Satu Kanal ke Kanal Lain

Penipuan digital tidak lagi berdiri pada satu layanan tunggal. Sebuah modus dapat bermula dari sarana komunikasi, berlanjut melalui platform digital, kemudian memakai sistem pembayaran atau rekening perbankan untuk menerima dan mengalihkan hasil kejahatan. Rangkaian yang saling berkaitan ini membuat setiap sektor memiliki peran dalam memutus jalur pelaku.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa penanganan tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Hubungan antarsektor diperlukan agar informasi yang diperoleh pada satu titik dapat segera menjadi dasar tindakan di titik lainnya.

“Penanganan scam membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kita membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga informasi, kebijakan, dan langkah penanganan dari masing-masing sektor dapat saling terhubung dan memperkuat satu sama lain,” ujar Alexander.

Bagi masyarakat, pola lintas kanal ini berarti kewaspadaan tidak cukup hanya diterapkan saat menerima pesan mencurigakan. Risiko dapat muncul ketika pelaku mengarahkan calon korban ke tautan, akun, aplikasi, atau instruksi transfer yang tampak meyakinkan. Karena jalurnya cepat berubah, penundaan beberapa saat saja dapat memperbesar peluang dana berpindah ke rekening lain.

Koordinasi lintas sektor juga penting karena pelaku bisa segera mengganti nomor, akun, platform, maupun rekening setelah aktivitasnya mulai terdeteksi. Tanpa pertukaran sinyal dan tindakan yang selaras, celah pada satu kanal dapat dimanfaatkan untuk meneruskan penipuan melalui kanal lain.

Kecepatan Respons Menentukan Peluang Pengamanan Dana

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Sally Marintan Hutapea, menekankan bahwa scam dapat masuk ke sistem keuangan dalam hitungan menit. Dengan kondisi tersebut, proses pengenalan indikasi penipuan harus berjalan beriringan dengan penanganan laporan.

“Speed of detection harus diikuti dengan speed of response. Semakin lama jeda antara fraud atau scam terdeteksi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti, semakin kecil peluang dana dapat diamankan,” kata Sally.

Artinya, pelaporan cepat dari korban menjadi bagian penting dari upaya perlindungan. Ketika laporan diterima, lembaga dan pelaku usaha terkait perlu memiliki jalur eskalasi yang jelas agar tindakan tidak berhenti pada pencatatan informasi. Mekanisme tersebut dapat mencakup pembatasan akses, pemblokiran, hingga upaya menghentikan perpindahan dana yang sedang berlangsung.

Sally menilai pertukaran informasi saja belum cukup untuk menghadapi karakter scam yang bergerak cepat. Dibutuhkan tata kerja bersama yang memungkinkan tiap pihak mengambil tindakan sesuai kewenangannya tanpa menunggu proses koordinasi yang terlalu panjang.

“Koordinasi ternyata tidak berhenti pada information sharing saja, tapi juga harus ada mekanisme eskalasi yang cepat, misalnya untuk bisa melakukan pemblokiran, penghentian aliran dana, dan seterusnya,” ujarnya.

Perlindungan Digital Membutuhkan Peran Bersama

Penguatan penanganan scam pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi atau penegakan aturan di satu sektor. Telekomunikasi dapat menjadi titik awal ketika pesan dan panggilan digunakan untuk menjangkau korban. Platform digital berperan ketika pelaku memakai akun atau konten untuk membangun kepercayaan. Sektor pembayaran dan jasa keuangan menjadi krusial saat dana mulai dipindahkan.

Keterhubungan antarpihak memungkinkan pola penipuan yang teridentifikasi di satu layanan segera diperhatikan oleh layanan lain. Langkah ini juga membantu mempersempit waktu yang tersedia bagi pelaku untuk memindahkan uang atau mengulangi modus melalui identitas digital yang berbeda.

Di tengah tingginya jumlah laporan dan besarnya nilai kerugian, kebutuhan utama yang mengemuka adalah respons yang cepat, terukur, dan saling mendukung. Penanganan lintas sektor diharapkan dapat membuat proses deteksi, pelaporan, pemblokiran, serta penghentian aliran dana berjalan lebih efektif untuk mengurangi dampak penipuan online bagi masyarakat.