Prahara Internal PBNU, Menakar Jejak Konflik KH Miftahul Akhyar dari Surabaya hingga Pusat
Polarisasi Internal PBNU dan Konflik Elite
New Policy – Ketegangan dalam tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas, menggambarkan kondisi organisasi yang terbagi menjadi dua pihak utama. Situasi ini menciptakan dinamika politik internal yang berdampak pada stabilitas PBNU. Gus Lilur, salah satu anggota NU, menyatakan bahwa perpecahan antara dua kubu, Kubu Sultan dan Kubu Kramat, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi para pengikut NU, terutama menjelang Muktamar ke-35. Keprihatinan ini muncul karena konflik yang berlangsung mengancam kembali suasana harmonis yang pernah tercipta di masa lalu.
Konflik elit di PBNU, menurut Gus Lilur, menciptakan polarisasi yang membagi para pemimpin organisasi Islam terbesar di dunia ini. Kedua kubu tersebut diisi oleh figur yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat pusat. Kubu Sultan, misalnya, beranggotakan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul), serta Bendahara Umum H Gudfan Arif Ghofur. Di sisi lain, Kubu Kramat ditempati oleh Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni. Ketegangan antara keduanya terus berlangsung, menimbulkan kecurigaan bahwa konflik ini bisa memengaruhi keputusan strategis organisasi.
“Ironi besar muncul karena konflik ini melibatkan para pemegang jabatan strategis yang secara organisatoris seharusnya saling bersinergi,” ujar Gus Lilur dalam pernyataannya.
Kondisi internal PBNU kini menjadi sorotan karena para pemimpin yang seharusnya bekerja sama justru terlibat perdebatan intens. Gus Lilur menjelaskan bahwa hubungan antara Katib Aam dan Rais Aam harus sejalan, sementara Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal idealnya saling mendukung. Namun, kenyataannya justru menunjukkan pertengkaran yang tidak hanya berlangsung di tingkat organisasi, tetapi juga mencapai publik. Meski Islam Lirboyo pernah mengusulkan penyelesaian, dinamika ini tetap memperlihatkan gejolak yang tidak mudah diatasi.
Eksplorasi Sejarah Pertengkaran di Tingkat Cabang
Menelusuri jejak konflik, terbukti bahwa KH Miftahul Akhyar telah terlibat dalam perselisihan di tingkat cabang sejak awal karier organisasionalnya. Dalam perannya sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya pada periode 2000–2005, ia berpasangan dengan KH Asep Saifuddin Chalim, Ketua Tanfidziyah, yang saat itu dianggap sebagai tokoh sentral di Surabaya. Hubungan antara keduanya, meski awalnya baik, lama-kelamaan mulai retak akibat perbedaan pandangan dalam mengelola organisasi.
KH Asep dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh luas melalui jaringan pendidikannya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Dengan sejumlah pengikut setia, ia menjadi figur yang dihormati di Jawa Timur. Namun, KH Miftahul Akhyar, yang juga memiliki kiprah penting dalam gerakan Islam, mulai menunjukkan orientasi berbeda. Konflik ini dianggap sebagai awal dari dinamika yang terus berkembang, bahkan membawa dampak hingga ke tingkat pusat.
Sebagai upaya memperbaiki situasi, KH Miftahul Akhyar kemudian didorong untuk naik ke posisi lebih tinggi. Ia menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, mendampingi KH Mutawakkil Alallah, Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong. Posisi ini memberinya kesempatan untuk berkiprah di tingkat wilayah, sejak 2007 hingga 2018. Meski demikian, hubungan dengan KH Asep tetap menjadi sumber perdebatan, terutama dalam memperjuangkan visi kepemimpinan.
Konflik antara dua figur ini menggambarkan perbedaan pendekatan dalam membangun NU. KH Asep, yang mengutamakan konsensus dan kesatuan, sering dikaitkan dengan konservatisme. Sementara KH Miftahul Akhyar, yang dikenal lebih dinamis, menekankan kecepatan perubahan. Perbedaan ini bukan hanya tentang strategi, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dipegang masing-masing pihak. Proses penyelesaian di tingkat cabang awalnya berhasil, tetapi ketegangan mulai kembali muncul ketika perdebatan mengarah ke tingkat provinsi.
Konflik Pemimpin dan Dampak pada Struktur Organisasi
Menurut Gus Lilur, dinamika internal PBNU menunjukkan bahwa konflik pemimpin bisa memengaruhi keharmonisan di tingkat struktural. “Ketegangan berkelanjutan ini membuat para anggota NU merasa khawatir, karena perpecahan bisa menyebar ke tingkat cabang,” katanya. Pemisahan kubu antara Kubu Sultan dan Kubu Kramat, yang memperlihatkan aliran pemikiran yang berbeda, menjadi sumber perdebatan. Perbedaan ini terasa jelas dalam pengambilan keputusan, seperti isu-isu yang menyangkut keseimbangan antara keberagaman dan konsistensi.
Konflik antara KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf, yang sekarang dianggap sebagai puncak perpecahan, terlihat seperti kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Gus Lilur menyoroti bahwa situasi saat ini menunjukkan penyimpangan dari visi awal NU. Ia menyebut bahwa situasi yang terjadi bisa disebut sebagai “mudyar,” yaitu kondisi di mana organisasi tidak lagi bersatu dan rentan terhadap keretakan.
Sejarah menunjukkan bahwa konflik elit PBNU bukanlah hal baru. Pada masa awal pembentukan NU, terdapat perbedaan pandangan antara tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, konflik yang melibatkan KH Miftahul Akhyar dan para tokoh di kubu Kramat menggambarkan pergeseran baru. Pemimpin yang sebelumnya dianggap kompak kini terpecah, menghasilkan dinamika yang berujung pada kekhawatiran tentang arah organisasi di masa depan.
Situasi ini juga menggambarkan tantangan dalam mempertahankan identitas NU. Sementara beberapa anggota menilai konflik sebagai gejala kritis, ada pihak lain yang menilai ini sebagai bagian dari proses demokratisasi internal. Gus Lilur, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa meski terdapat penyimpangan, upaya penyelesaian masih bisa dilakukan. Ia berharap Muktamar ke-35 bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan koherensi dalam PBNU.
Perkembangan konflik juga
