Menteri P2MI Mukhtarudin Tegaskan Negara Hadir untuk Anak Pekerja Migran di Malaysia

Negara Tak Boleh Berhenti di Pelabuhan: Anak PMI di Malaysia Terima Bantuan Pendidikan

Pondokkebaikan.com – Keberadaan seorang pekerja migran Indonesia di negeri orang kerap dipotret semata-mata sebagai urusan kontrak kerja, visa, dan tiket kepulangan. Namun Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menolak kerangka sempit itu. Dalam keterangannya di Kuala Lumpur, ia menegaskan bahwa pelindungan negara wajib melampaui fase keberangkatan, penempatan, hingga kepulangan, dan menyentuh langsung kehidupan keluarga yang ditinggalkan — terutama anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua di rumah.

Kolaborasi Dua Kementerian di Tanah Jiran

Pernyataan tersebut diutarakan Mukhtarudin pada Kamis, 3 September 2026, saat menghadiri kegiatan kolaborasi antara Kementerian P2MI dan Kementerian Hukum yang digelar di ibu kota Malaysia. Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan pelindungan bagi warga Indonesia yang menetap sementara di luar negeri, bukan sekadar mengurus dokumen atau klaim kecelakaan kerja.

Di tengah agenda tersebut, pemerintah secara langsung menyerahkan bantuan pendidikan kepada 25 anak Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di sejumlah Sanggar Bimbingan di berbagai wilayah Malaysia. Setiap anak memperoleh dukungan sebesar 500 Ringgit Malaysia (RM), sehingga keseluruhan nilai bantuan yang disalurkan mencapai RM12.500. Sanggar Bimbingan sendiri merupakan pusat kegiatan sosial-budaya yang dikelola komunitas Indonesia di luar negeri, berfungsi sebagai ruang belajar, konsultasi, dan jejaring dukungan bagi keluarga PMI.

Bantuan sebagai Bentuk Konkret Kehadiran Negara

Mukhtarudin menjelaskan bahwa pemberian dana pendidikan ini bukan sekadar transfer uang, melainkan pernyataan kebijakan: negara hadir secara nyata untuk menjamin bahwa anak-anak PMI tetap memiliki akses belajar dan kesempatan setara dalam membangun masa depan, kendati mereka menempuh pendidikan di negara yang berbeda dari tanah kelahiran mereka.

“Negara hadir dan peduli untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena keadaan.”

Ia menambahkan bahwa di balik setiap pekerja migran yang menempuh perjalanan jauh dari keluarga, tersimpan harapan agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah, kata Mukhtarudin, tidak ingin persoalan pendidikan dan masa depan anak PMI menjadi beban yang ditanggung sendirian oleh keluarga di tanah rantau.

“Ketika kita menjaga masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia, maka sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan Indonesia itu sendiri.”

Pendidikan sebagai Fondasi Pemutusan Kerentanan Sosial

Lebih jauh, Mukhtarudin menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk memutus rantai kerentanan sosial yang kerap menjerat keluarga pekerja migran. Tanpa dukungan struktural, anak-anak yang tumbuh di lingkungan asing berisiko kehilangan akses terhadap layanan dasar, termasuk sekolah formal. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa anak-anak PMI harus memperoleh dukungan agar tetap dapat bersekolah dan mengembangkan potensi mereka secara optimal.

“Karena itu, anak-anak Pekerja Migran harus mendapatkan dukungan agar tetap dapat bersekolah dan mengembangkan potensi mereka.”

Kerangka Pelindungan dari Hulu hingga Hilir

Mukhtarudin menegaskan bahwa kebijakan pelindungan PMI harus ditempatkan dalam kerangka yang jauh lebih luas dari sekadar urusan ketenagakerjaan. Seluruh aspek kehidupan keluarga — pendidikan anak, kesehatan, keamanan sosial, hingga stabilitas psikologis — harus menjadi perhatian pemerintah. Ia mengingatkan bahwa keberadaan pekerja migran di luar negeri tidak dapat dipandang hanya dari perspektif hubungan kerja; di balik setiap PMI terdapat keluarga yang membutuhkan perhatian dan pelindungan negara secara berkelanjutan.

Pendekatan “dari hulu hingga hilir” yang ia tekankan ini sejalan dengan tantangan demografis yang dihadapi Indonesia: jutaan warga bekerja di luar negeri untuk menopang ekonomi rumah tangga, sementara ribuan anak tumbuh di negara lain dengan keterbatasan akses layanan publik Indonesia. Tanpa intervensi kebijakan yang menyentuh dimensi keluarga, kontribusi ekonomi pekerja migran berisiko diimbangi oleh biaya sosial yang ditanggung generasi berikutnya.

Kegiatan di Kuala Lumpur ini juga menandai langkah konkret Kementerian P2MI dan Kementerian Hukum dalam mengoordinasikan layanan hukum dan sosial bagi warga Indonesia di luar negeri, melampaui penanganan kasus individual menuju pendekatan preventif yang melindungi seluruh anggota keluarga pekerja migran.