Mahasiswa UI, IPB, hingga Pancasila Bersatu di Depok, Susun Tuntutan untuk Pemerintah
Meeting Results – Pada hari Rabu, 10 Juni 2026, Serikat Mahasiswa Progresif UI mengadakan acara Konsolidasi Nasional di Depok sebagai upaya menyusun poin-poin utama tuntutan terhadap pemerintahan saat ini. Acara ini diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pancasila, serta elemen masyarakat sipil yang aktif dalam isu-isu kebijakan nasional.
Analisis Kebijakan dan Tanggapan terhadap Rencana Pemerintah
Konsolidasi Nasional ini diadakan untuk mengkaji berbagai aspek kebijakan, seperti manajemen ekonomi, kelembagaan, dan strategi pemerintahan Prabowo Subianto. Para peserta diskusi mengkritik kebijakan yang dianggap tidak efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mengganggu kestabilan sosial. Salah satu isu utama yang dibahas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut mereka memberikan dampak negatif terhadap kebijakan subsidi rakyat.
Dalam acara tersebut, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UI, Mora Siahaan, menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menggali dukungan dari berbagai kalangan. “Konsolidasi ini akan menjadi landasan untuk aksi lebih besar yang akan dilakukan sepanjang minggu ini,” kata Mora. Ia menambahkan bahwa tuntutan yang disusun mengandung kritik terhadap kebijakan fiskal yang dinilai tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Usulan Utama dari Peserta Aksi
Dalam diskusi yang berlangsung di Aula Pusat Kegiatan Mahasiswa Lama, Universitas Indonesia, peserta aksi bersama-sama menyusun rencana tuntutan yang akan diberikan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama adalah penghentian program MBG, yang dianggap telah menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat. “MBG tidak berbeda dari Koperasi Desa Merah Putih dalam hal pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Karena itu, kebijakan ini harus dihentikan segera,” ujar Symphati Dimas Rafi’i, pengurus pusat Forum Mahasiswa Nasional (FMN).
“Jika program tersebut diganti dengan alternatif yang lebih efektif, kita bisa menerima. Tapi selama ini, MBG justru memperburuk kondisi perekonomian rakyat,”
Dimas juga menyoroti rencana pembangunan batalion teritorial TNI AD di setiap kabupaten atau kota. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan dominasi militer dalam sistem pemerintahan yang dianggap tidak seimbang. “Pemerintahan Prabowo tidak lagi bersifat daulat rakyat. Militer menjadi mesin utama yang mengambil alih kebijakan penting, termasuk keuangan negara,” kata Dimas dalam pernyataannya.
Perkembangan dan Persiapan Aksi
Konsolidasi Nasional ini merupakan respons terhadap berbagai krisis yang terjadi dalam pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk isu reshuffle Menteri Keuangan yang sempat mencuri perhatian publik. Usai peristiwa tersebut, mahasiswa dan sipil berupaya memperkuat koordinasi untuk menyampaikan tuntutan yang lebih konkret. “Kita perlu menyatukan suara agar tuntutan bisa diterima oleh masyarakat luas dan pemerintah,” tambah Mora.
Acara yang berlangsung selama beberapa jam ini dihadiri oleh sejumlah fakultas dari Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Pancasila. Mereka membawa pandangan masing-masing terkait kebijakan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial saat ini. Diskusi menyimpulkan bahwa tuntutan harus disampaikan dalam bentuk yang jelas dan berbasis data, agar bisa menjadi dasar untuk perubahan kebijakan.
Kritik Terhadap Kebijakan dan Harapan Masa Depan
Beberapa peserta aksi menilai bahwa program MBG hanya merupakan salah satu dari banyak kebijakan yang tidak efektif. Program ini, menurut mereka, tidak mampu mengatasi inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. “MBG justru menambah beban rakyat karena anggaran subsidi dikeluarkan secara besar-besaran tanpa hasil yang nyata,” ujar seorang peserta diskusi.
Di sisi lain, ada kritik terhadap pembangunan batalion teritorial TNI AD. Para peserta berpendapat bahwa kebijakan ini memperluas kekuasaan militer dalam mengambil alih fungsi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. “Militer harus menjadi pelindung rakyat, bukan pengambil alih kebijakan penting. Pemerintahan seharusnya fokus pada kebutuhan rakyat, bukan pada kekuasaan militer,” ujar Dimas Rafi’i.
Langkah Selanjutnya dan Dukungan dari Berbagai Pihak
Dalam rangka menguatkan tuntutan, para peserta konsolidasi menyiapkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Mereka berencana menyebarkan informasi melalui media sosial dan media massa untuk memperoleh dukungan lebih luas. “Kita ingin masyarakat menyadari bahwa kebijakan ini membutuhkan revisi sebelum terlambat,” tambah Mora Siahaan.
Konsolidasi Nasional ini juga memberikan ruang bagi organisasi mahasiswa lain untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Beberapa kelompok menyoroti kinerja pemerintah dalam menangani krisis ekonomi, sementara yang lain menitikberatkan pada perlunya reformasi sistem kelembagaan. “Kita tidak hanya meminta penghentian program tertentu, tapi juga menginginkan sistem yang lebih transparan dan partisipatif,” kata seorang perwakilan dari organisasi mahasiswa IPB.
Sejumlah peserta menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal dalam upaya menyelaraskan aspirasi mahasiswa dengan kebutuhan rakyat. Mereka berharap tuntutan yang disusun akan menjadi dasar untuk perubahan kebijakan yang lebih berpijak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. “Kita tidak ingin kebijakan pemerintahan hanya berjalan di atas slogan, tapi harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Dimas Rafi’i.
Kebijakan Terkini dan Tanggung Jawab Pemerintah
Selain program MBG, isu yang menarik perhatian peserta konsolidasi adalah rencana pemerintah untuk menambah jumlah batalion teritorial TNI di setiap daerah. Kebijakan ini, menurut mereka, mengabaikan kebutuhan dana untuk program sosial dan ekonomi. “Pembangunan militer terus berkembang, sementara kebutuhan rakyat tidak terpenuhi. Kita meminta pemerintah menyusun anggaran yang lebih seimbang,” katanya.
Konsolidasi Nasional ini juga dianggap sebagai bentuk solidaritas antar mahasiswa di berbagai kampus. Para peserta menyatakan bahwa aksi ini membuktikan kekuatan koordinasi antar lembaga. “Dengan bersatu, kita bisa memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah tidak tepat,” ujar seorang peserta aksi.
Usai acara, peserta berencana menggelar aksi besar-besaran dalam beberapa hari mendatang. Mereka berharap tuntutan yang disusun akan menjadi bahan perdebatan yang mendalam di dalam dan luar lembaga. “Kita ingin pemerintah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kelembagaan. Tidak hanya menanggapi isu, tapi juga memperbaikinya,” pungkas Mora Siahaan.
Dengan adanya aksi ini, harapan masyarakat terhadap perubahan kebijakan semakin meningkat. Peserta konsolidasi menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak hanya berupa kritik, tetapi juga usulan solusi yang konkret. “Kita siap mendukung reformasi kebijakan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan,” ujar Dimas Rafi’i dalam penutupan acara.
Aksi Konsolidasi Nasional yang digelar Serikat Mahasiswa Progresif UI menjadi titik awal dalam upaya menyelaraskan aspirasi mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi antar universitas dan aliansi sipil, mereka berharap kebijakan p
