Makanan Tak Boleh Terbuang! BGN Atur Distribusi MBG di Tengah PJJ Akibat Karhutla

BGN Sesuaikan Penyaluran MBG Saat Sekolah Terapkan PJJ karena Asap Karhutla

Pondokkebaikan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan penyesuaian penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah yang menghentikan pembelajaran tatap muka akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini diterapkan agar layanan makanan mengikuti keputusan sekolah dan pemerintah daerah, sekaligus menghindari makanan yang telah disiapkan menjadi terbuang.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah daerah membuat aktivitas sekolah berubah dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti itu, BGN tidak langsung memberlakukan satu pola distribusi untuk seluruh kondisi. Kelanjutan penyaluran MBG ditentukan oleh waktu pemberitahuan penghentian kegiatan tatap muka serta sejauh mana proses penyediaan makanan telah dilakukan.

Makanan yang Sudah Disiapkan Tetap Disalurkan

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa makanan tetap dapat dibagikan apabila informasi penghentian layanan diterima ketika persiapan dapur atau kegiatan memasak sudah berlangsung. Pertimbangan utamanya adalah mencegah makanan siap saji yang telah dibuat menjadi tidak termanfaatkan.

“Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan. Namun, jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan dilakukan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi,” jelas Sudaryono, Jumat (16/10/2026).

Dengan ketentuan tersebut, perubahan ke PJJ pada hari yang sama tidak selalu membuat distribusi MBG berhenti seketika. Penyelenggara perlu melihat apakah bahan pangan sudah dibeli, apakah pengolahan makanan telah dimulai, dan apakah makanan telah memasuki tahap siap didistribusikan.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan MBG berkaitan erat dengan rantai persiapan di lapangan. Penyediaan makanan tidak hanya berlangsung saat pembagian, melainkan dimulai sejak perencanaan menu, pengadaan bahan, persiapan dapur, hingga proses memasak. Pemberitahuan yang datang setelah tahapan tersebut berjalan memerlukan penanganan berbeda dibanding pengumuman yang diterima lebih awal.

Pengumuman Sebelum Belanja Menjadi Dasar Penghentian

BGN akan meniadakan penyaluran pada hari berikutnya apabila keputusan penghentian kegiatan telah diketahui sebelum bahan pangan dibeli. Dalam kondisi itu, pelaksana program dapat menyesuaikan kebutuhan tanpa memulai pengadaan dan produksi makanan.

Skema tersebut memberi ruang bagi penyelenggara untuk menghindari pembelian bahan yang belum diperlukan ketika murid menjalani pembelajaran dari rumah. Selain menjaga agar bahan dan makanan tidak terbuang, pengaturan ini membantu pelaksanaan program tetap selaras dengan kondisi sekolah yang berubah akibat keadaan darurat asap karhutla.

Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah. Informasi dari gubernur maupun bupati menjadi acuan bagi pelaksana untuk menentukan langkah ketika kegiatan belajar mengajar dialihkan ke PJJ.

Artinya, distribusi MBG selama masa PJJ tidak berlangsung otomatis seperti pada hari sekolah normal. Keputusan penyaluran tetap bergantung pada arahan pemerintah daerah serta kondisi nyata persiapan makanan pada waktu pemberitahuan diterima.

Koordinasi Daerah Menjadi Penentu

Dalam keadaan gangguan asap, keputusan menghentikan sementara kegiatan tatap muka dapat berbeda antarwilayah. Durasi PJJ pun tidak selalu sama karena penanganan situasi di setiap daerah menyesuaikan kondisi setempat. Karena itu, pelaksana MBG memerlukan informasi resmi yang jelas agar pengadaan bahan, proses produksi, dan distribusi makanan dapat diatur secara tepat.

BGN menempatkan pemberitahuan pemerintah daerah sebagai dasar operasional agar perubahan status sekolah dapat segera diterjemahkan menjadi keputusan di tingkat pelaksana. Bila informasi diterima sebelum kegiatan pengadaan dimulai, distribusi dapat dihentikan untuk hari berikutnya. Sebaliknya, ketika makanan sudah dalam proses pengolahan, penyaluran dilakukan agar hasil masakan tidak sia-sia.

Mekanisme ini tidak berarti program MBG selalu berjalan penuh di tengah PJJ. Penyesuaian dilakukan secara situasional, dengan memperhatikan keputusan otoritas daerah dan tahapan kerja yang telah berlangsung. Pendekatan tersebut membedakan antara makanan yang masih berada dalam tahap rencana dengan makanan yang telah benar-benar diproses untuk dibagikan.

Sejumlah Wilayah Terapkan PJJ

Sejumlah daerah telah menerapkan PJJ sebagai langkah darurat menghadapi dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Wilayah yang disebut menerapkan kebijakan tersebut mencakup Sumatera Utara, Kota Jambi, Pekanbaru, dan Kendari. Lama penghentian pembelajaran tatap muka di masing-masing daerah berbeda-beda.

Perbedaan durasi itu membuat pengaturan layanan sekolah, termasuk distribusi makanan, perlu disesuaikan dengan keputusan lokal. Bagi pelaksana MBG, kepastian waktu pengumuman menjadi penting karena menentukan apakah proses pengadaan bahan harus dilanjutkan, dihentikan, atau diubah untuk hari berikutnya.

Di sisi lain, kebijakan BGN menegaskan perhatian pada pencegahan pemborosan pangan. Makanan yang telah dimasak memiliki batas waktu konsumsi dan tidak dapat diperlakukan sama seperti bahan yang belum dibeli. Karena itu, penyelesaian distribusi untuk makanan yang telanjur dibuat dipandang sebagai langkah praktis ketika perubahan kegiatan belajar terjadi setelah proses dapur dimulai.

Dengan pola ini, program MBG di daerah terdampak asap tetap diarahkan untuk mengikuti kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah menentukan status kegiatan belajar, sementara BGN dan pelaksana program menyesuaikan penyaluran dengan waktu pemberitahuan serta kesiapan makanan yang ada.