Pertemuan Wamensos dan Bupati Aceh Utara Fokus pada Perkembangan Sekolah Rakyat serta Rehabilitasi Bencana
Main Agenda – Senin (8/6/2026), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengadakan pertemuan dengan Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Pertemuan ini berlangsung dalam rangka mengupas progres usulan pembangunan Sekolah Rakyat dan mempercepat proses rehabilitasi pascabencana di wilayah tersebut.
Persyaratan Teknis Masih Perlu Ditunaikan
Dalam sesi diskusi, Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa usulan konstruksi Sekolah Rakyat permanen di Aceh Utara belum lengkap memenuhi sejumlah kriteria teknis. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus adalah kesiapan lahan dan keberadaan bangunan lama di lokasi yang diajukan. “Masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait bangunan yang sudah ada di lokasi usulan serta rencana penambahan luas tanah,” jelasnya dalam wawancara.
“Masih ada beberapa catatan yang perlu diselesaikan, salah satunya terkait bangunan existing di lokasi yang diusulkan serta rencana penambahan lahan,” ujar Agus Jabo.
Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari, yang turut hadir dalam audiensi, menjelaskan bahwa pihak pemerintah daerah wajib menyelesaikan proses penghapusan bangunan lama di area usulan. Selain itu, dokumen kesiapan lahan juga harus disiapkan secara lengkap sebagai bagian dari evaluasi tahap awal.
Langkah Pemerintah Daerah untuk Memenuhi Kriteria
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil menyampaikan bahwa pemerintah setempat telah menyiapkan strategi untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Salah satu tindakan yang diambil adalah rencana penambahan luas lahan dari lima hektare menjadi delapan hektare. “Kita sedang bergerak untuk mengoptimalkan kebutuhan tersebut,” katanya.
“Jadi setelah dua hal itu selesai, tentunya proses pembangunan Sekolah Rakyat akan diasesmen oleh Sekber dan Kementerian PU. Mudah-mudahan Aceh Utara bisa segera menyelesaikan catatan-catatan yang ada,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo menekankan bahwa setelah persyaratan teknis terpenuhi, lokasi akan kembali dinilai oleh tim dari Sekber dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menentukan apakah siap dilanjutkan. Ia juga menyebutkan bahwa tim terkait akan mengawasi seluruh proses hingga tuntas.
Kemitraan dalam Proses Rehabilitasi
Selain usulan Sekolah Rakyat, pertemuan ini juga menyoroti progres rehabilitasi di Aceh Utara. Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya menambah kuota bantuan bagi korban bencana, termasuk jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, dan stimulus sosial ekonomi.
“Untuk tahap sekarang ini, memang kita sedang menambahkan kuota untuk penerima jadup, penerima isian rumah, dan penerima bantuan stimulus sosial ekonomi,” katanya.
Pemerintah daerah berupaya mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Agus Jabo, program ini terus di-upayakan agar warga dapat kembali membangun hidup mereka. Ia menambahkan bahwa penganggaran untuk program tersebut telah diusulkan dan sedang dalam proses evaluasi.
Data Usulan Diterima dan Dibahas dalam Rapat Tugas
Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Masriani Mansyur menyatakan bahwa data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah diterima. Data ini menjadi acuan dalam rapat Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan intensif. “Kita terus mendorong penyelesaian persyaratan agar progres bisa dipercepat,” ujarnya.
Aceh Utara, khususnya wilayah terdampak bencana, memerlukan penyelesaian berbagai aspek administratif dan teknis untuk mempercepat pemulihan. Masriani Mansyur mengatakan bahwa data usulan sudah menjadi bagian dari pembahasan rutin dalam upaya mewujudkan rencana jangka panjang. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bahwa proses ini tidak bisa dipersingkat tanpa memastikan keberlanjutan program.
Tantangan dan Harapan untuk Percepatan
Agus Jabo Priyono berharap pemerintah Aceh Utara dapat menyelesaikan semua catatan dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga nasional agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera dimulai. “Kerja sama ini menjadi kunci untuk mempercepat pencapaian tujuan,” tambahnya.
Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya pendidikan inklusif, diperlukan untuk mendukung penguasaan keterampilan dasar kepada warga yang terdampak bencana. Terlebih, banyak calon siswa yang kesulitan mengakses layanan pendidikan karena kerusakan infrastruktur. Dengan keberadaan Sekolah Rakyat permanen, harapan masyarakat untuk kembali belajar bisa terwujud.
Proses Penilaian dan Evaluasi Berkala
Menurut Agus Jabo, selain penyelesaian persyaratan teknis, penilaian terus dilakukan secara berkala. Ia menuturkan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan semua aspek memenuhi standar kelayakan. “Tim kami terus mengawasi progres hingga lokasi benar-benar siap untuk pembangunan,” terangnya.
Di sisi lain, pemerintah Aceh Utara menyatakan komitmen untuk memenuhi semua tahapan yang diperlukan. Bupati Ismail A. Jalil menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyelesaikan penghapusan bangunan lama dan pengajuan dokumen tambahan. “Kita tidak menghentikan proses ini, bahkan mempercepat langkah-langkah yang bisa diambil sekarang,” tuturnya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini tidak hanya melibatkan Kementerian Sosial dan Pekerjaan Umum, tetapi juga berbagai pihak lain. Dukungan dari masyarakat dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Agus Jabo Priyono berharap seluruh pihak tetap sabar dan konsisten dalam menyelesaikan tugasnya.
Dalam konteks penyesuaian kebutuhan, penambahan luas lahan dari lima hektare ke delapan hektare diharapkan bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan sekolah. Ini termasuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, seperti ruang belajar, perpustakaan, dan area kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, luas tanah tambahan juga bisa digunakan untuk mengakomodasi jumlah siswa yang meningkat.
Kemitraan dalam Pemulihan Bencana
Rehabilitasi pascabencana di Aceh Utara juga menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
