Kronologi Bakom RI Minta Prabowo Ganti Wapres Gibran Hingga Klarifikasi

Syahganda Klarifikasi Video Lama soal Gibran Setelah Menjabat Kepala Bakom RI

Pondokkebaikan.com – Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Syahganda Nainggolan memberikan penjelasan atas beredarnya kembali video diskusi lamanya yang memuat kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, pernyataan dalam rekaman tersebut disampaikan ketika dirinya belum berada di dalam pemerintahan.

Video itu kembali ramai dibicarakan karena memuat pandangan Syahganda mengenai peran wakil presiden dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Kini, setelah mengemban jabatan resmi di lingkungan pemerintah, ia menyatakan arah sikap dan komunikasinya selaras dengan kepemimpinan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran.

Klarifikasi disampaikan Syahganda pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ia menyoroti konteks waktu yang dinilainya terabaikan ketika video lama tersebut dipotong dan disebarkan kembali seolah-olah merupakan pernyataan setelah pelantikannya.

“Kalau video lama saya yang beredar kemudian dibilang setelah dilantik, itu melanggar prinsip-prinsip jurnalisme. Dulu saya memang di luar sistem pemerintahan, tetapi begitu berada di dalam sistem, otomatis saya harus sejalan dengan Bapak Presiden,” ujar Syahganda.

Diskusi Ketika Masih Berstatus Aktivis

Rekaman yang dipersoalkan berasal dari diskusi pada 3 Oktober 2026 di kanal YouTube Keren Cadas. Dalam perbincangan bersama pakar hukum tata negara Refly Harun, Syahganda saat itu masih tampil sebagai aktivis di luar struktur eksekutif.

Dalam diskusi tersebut, pendiri Great Institute itu membahas kebutuhan Presiden Prabowo terhadap dukungan wakil presiden yang mampu menjalankan pembagian tugas secara kuat dan terukur. Ia membandingkan situasi itu dengan figur wakil presiden pada periode terdahulu, termasuk Jusuf Kalla dan Boediono, yang pernah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Syahganda memandang jabatan wakil presiden memiliki arti penting dalam pelaksanaan agenda negara. Dalam kerangka pendapatnya kala itu, posisi tersebut perlu diisi oleh sosok dengan kapasitas kepemimpinan dan wibawa yang cukup untuk membantu menangani urusan besar pemerintahan.

“Ini Wapres tidak bekerja. Dulu Boediono bekerja, (kalau Gibran) gunting pita pun enggak mungkin karena untuk proyek-proyek besar, seorang wapres itu harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa,” ujar Syahganda dalam rekaman tersebut.

Komentar itu kemudian memicu perdebatan publik karena menyangkut penilaian terhadap efektivitas kepemimpinan wakil presiden. Namun, Syahganda menempatkan pernyataannya sebagai pandangan pribadi yang lahir sebelum dirinya masuk ke dalam pemerintahan.

Gagasan Pergantian Wakil Presiden

Pada sesi yang sama, Syahganda juga menyinggung sejumlah polemik yang muncul sejak masa pencalonan Gibran. Ia membahas isu keabsahan ijazah serta dinamika putusan Mahkamah Konstitusi yang, dalam pandangannya ketika itu, menjadi beban politik.

Dari penilaian tersebut, ia sempat menyampaikan gagasan agar perubahan di kursi wakil presiden dipertimbangkan. Pernyataan itu merupakan bagian dari argumentasi politiknya saat belum memegang posisi sebagai pejabat pemerintah.

“Saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres itu diganti. Gibran ini is enough ya kan. Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai saja,” kata dia.

Pernyataan dalam video lama itu juga memuat pembahasan mengenai kemungkinan kekosongan jabatan wakil presiden. Syahganda menjelaskan skenario konstitusional apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri atau tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

Dalam skema yang ia paparkan, Presiden dapat mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih. Proses politik itu, dalam gambaran yang disampaikannya, akan melibatkan pembicaraan dengan partai-partai pendukung pemerintahan.

Komitmen Setelah Masuk Pemerintahan

Syahganda juga pernah menggambarkan kemungkinan kompromi antarpihak dalam koalisi apabila terdapat perubahan posisi di tingkat wakil presiden. Salah satu ilustrasi yang disampaikannya adalah penyesuaian alokasi kursi menteri bagi partai politik yang kehilangan representasi pada jabatan tersebut.

Meski demikian, penjelasan tersebut disampaikan dalam konteks diskusi politik sebelum dirinya ditunjuk sebagai Kepala Bakom RI. Posisi resminya saat ini membawa tanggung jawab berbeda, terutama dalam menjaga komunikasi pemerintahan yang terpadu.

Ia memastikan bahwa seluruh komitmen dan garis komunikasi Bakom RI kini diarahkan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Klarifikasi ini menjadi penegasan bahwa pernyataan seorang tokoh sebelum masuk pemerintahan perlu dibaca bersama konteks waktu, peran, serta kedudukannya saat pernyataan itu dibuat.

Bagi publik, perbedaan antara pandangan pribadi ketika berada di luar pemerintahan dan sikap pejabat setelah masuk dalam struktur negara menjadi bagian penting untuk dipahami. Dalam kasus ini, Syahganda menekankan bahwa video yang beredar tidak mencerminkan posisi resminya sebagai Kepala Bakom RI saat ini.