Kemenhub Pastikan Tak Ada Bandara Ditutup Imbas Karhutla

Karhutla Ganggu Ribuan Penerbangan, Bandara Tetap Beroperasi

Pondokkebaikan.com – Asap kebakaran hutan dan lahan masih menimbulkan gangguan besar terhadap layanan penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rentang 14 Agustus sampai 25 Oktober 2026, Kementerian Perhubungan mencatat sekitar 1.700 penerbangan harus dibatalkan akibat dampak karhutla.

Meski pembatalan terjadi dalam jumlah besar, tidak ada bandara yang dihentikan operasionalnya secara penuh. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta jarak pandang di setiap lokasi, sehingga layanan penerbangan dapat kembali dijalankan ketika situasi memungkinkan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa, menegaskan bahwa bandara di kawasan terdampak tetap melayani penerbangan melalui pengaturan operasional yang disesuaikan.

“Jadi tidak ada bandara yang ditutup ya. Tidak ada bandara yang ditutup,” kata Lukman di Jakarta, Senin (26/10).

Jadwal Penerbangan Diatur Mengikuti Kondisi Jarak Pandang

Asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengurangi jarak pandang, yang menjadi salah satu unsur penting dalam keselamatan penerbangan. Karena itu, jadwal keberangkatan maupun kedatangan tidak selalu dapat dijalankan seperti rencana awal. Maskapai dan pengelola bandara perlu menyesuaikan waktu operasi ketika kondisi udara dinilai lebih aman.

Bandara Pontianak menjadi salah satu contoh penerapan penyesuaian tersebut. Penerbangan yang semula direncanakan berlangsung pada siang hari dipindahkan ke malam hari saat cuaca lebih mendukung. Dengan pola ini, konektivitas tetap dipertahankan tanpa mengabaikan faktor keselamatan.

“Seperti di Pontianak yang tadinya siang bisa dimanfaatkan untuk penerbangan, akhirnya pindah pada saat cuaca cerah di malam hari. Itu tetap ada penerbangan,” ujarnya.

Perubahan waktu terbang dapat berdampak pada rencana perjalanan penumpang, termasuk jadwal penjemputan, sambungan penerbangan, hingga kegiatan logistik. Namun, pengaturan tersebut diperlukan agar operasi pesawat tetap berada dalam batas keselamatan yang ditetapkan saat jarak pandang berubah akibat kabut asap.

Lebih dari 3.000 Penerbangan Terdampak

Total penerbangan yang terkena dampak karhutla selama periode 14 Agustus hingga 25 Oktober 2026 mencapai 3.030 penerbangan. Angka ini tidak hanya mencakup pembatalan, tetapi juga berbagai gangguan operasional lain yang memerlukan penyesuaian jadwal penerbangan.

Gangguan tersebut terjadi pada 154 rute. Jalur penerbangan menuju Pontianak, Singkawang, Palangkaraya, dan Pangkalan Bun menjadi kawasan dengan dampak paling besar. Kota-kota itu berada di wilayah yang dapat mengalami penurunan kualitas jarak pandang ketika asap karhutla menyebar.

Penerbangan perintis juga ikut terpengaruh. Tercatat 617 penerbangan perintis di Papua, Kalimantan, dan Maluku mengalami dampak dari kondisi tersebut. Layanan perintis memiliki peran penting bagi akses transportasi ke sejumlah daerah, sehingga penyesuaian operasional harus dilakukan secara hati-hati sesuai kondisi lapangan.

Pada 18 hingga 25 Oktober 2026, terdapat 78 bandara yang terkena dampak karhutla. Dari jumlah itu, 70 bandara berada dalam pengelolaan Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Unit Pelaksana Teknis Daerah. Tujuh bandara lainnya dikelola Angkasa Pura, sedangkan satu bandara merupakan bandara swasta.

Kondisi Sejumlah Wilayah Mulai Membaik

Situasi di beberapa daerah menunjukkan perkembangan positif. Di Papua, jumlah bandara terdampak telah turun dari 12 menjadi tujuh bandara. Perbaikan cuaca membantu kelancaran kembali aktivitas penerbangan di wilayah tersebut.

“Yang jelas kalau area-area yang saat ini kan mulai berkurang kayak Papua yang tadinya 12 bandara sekarang tinggal 7 gitu kan. Makin berkurang (bandara terdampak) sih, benar-benar musim hujan juga sudah bisa ada dan penerbangan bisa lebih lancar,” katanya.

Berkurangnya jumlah bandara terdampak memberi ruang bagi pemulihan jadwal penerbangan. Meski demikian, kondisi cuaca dan jarak pandang tetap perlu dipantau karena perubahan dapat terjadi di tiap daerah. Keselamatan penerbangan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah penerbangan dapat berangkat, ditunda, dialihkan, atau dibatalkan.

Helikopter dan Aturan Mitigasi Disiapkan

Selain menjaga layanan penerbangan sipil, Kementerian Perhubungan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui penerbitan izin operasional untuk 42 unit helikopter. Armada tersebut digunakan dalam kegiatan penanganan karhutla.

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE MHB 4 Tahun 2026. Aturan ini mengatur peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran hutan bagi sarana dan prasarana transportasi.

Di sektor udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2026 mengenai langkah mitigasi risiko dampak kebakaran hutan terhadap kegiatan penerbangan. Ketentuan itu telah diteruskan kepada operator penerbangan, pengelola bandara, badan usaha angkutan udara domestik dan internasional, serta pengelola bandara swasta.

Melalui langkah tersebut, setiap pihak diharapkan memperkuat kesiapan menghadapi gangguan akibat karhutla. Bagi penumpang, perubahan jadwal dalam kondisi seperti ini perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan perjalanan udara saat cuaca dan jarak pandang belum stabil.