2 Tahun Prabowo – Gibran, Mahfud MD: Hukum Dibuat untuk Benarkan Kehendak yang Salah

Mahfud MD Soroti Risiko Autocratic Legalism dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pondokkebaikan.com – Mahfud MD menyampaikan kekhawatirannya atas arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pengaruh elite terhadap proses politik semakin kuat, sementara ruang pengawasan terhadap kekuasaan justru menyempit.

Dalam pandangannya, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata kompetisi politik melalui pemilihan umum. Ia melihat adanya kecenderungan yang lebih serius, yakni penggunaan perangkat hukum untuk mengesahkan kebijakan atau kepentingan yang semestinya dapat dipersoalkan secara publik.

“Indonesia itu sekarang bukan hanya secara politik elektoral demokrasi tapi secara hukum menjadi autocratic legalism. Oke. Di mana hukum itu dibuat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang salah, dibuatkan aturan hukum agar menjadi benar,” tegas Mahfud dalam akun Youtube pribadinya.

Hukum dan dominasi elite

Mahfud menggambarkan kondisi tersebut sebagai autocratic legalism, sebuah keadaan ketika aturan hukum tidak lagi terutama berfungsi membatasi kekuasaan atau melindungi kepentingan warga. Sebaliknya, hukum dikhawatirkan dipakai sebagai alat untuk memberi legitimasi terhadap kehendak pihak yang memiliki kendali politik.

Dalam sistem demokrasi, pembentukan regulasi idealnya membuka ruang perdebatan, pengawasan, dan keterlibatan publik yang nyata. Proses itu penting agar sebuah undang-undang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

Ia menilai sistem politik Indonesia bergerak ke arah otokrasi elektoral. Istilah ini merujuk pada situasi ketika mekanisme pemilu tetap ada, namun kekuasaan dalam praktiknya semakin terkonsentrasi pada lingkaran elite tertentu. Jika keadaan itu berlangsung bersama hukum yang disusun untuk mengamankan kepentingan penguasa, dampaknya dapat menjangkau lembaga negara, perekonomian, hingga perlindungan hak warga.

Mahfud juga menyinggung adanya regulasi di sektor keuangan yang dinilainya mengandung konflik kepentingan. Ia mempersoalkan kemungkinan aturan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait, sehingga ruang untuk menelusuri dugaan korupsi menjadi semakin sempit.

Fungsi DPR dinilai melemah

Perhatian Mahfud tidak berhenti pada proses pembentukan hukum. Ia juga menyoroti melemahnya peran DPR sebagai lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam kritiknya, parlemen dinilai lebih sering menjadi pengesah kebijakan yang berasal dari Istana ketimbang menjadi arena pertukaran gagasan yang kritis.

Padahal, perdebatan di parlemen memiliki arti penting dalam demokrasi. Pembahasan rancangan undang-undang, penggunaan anggaran negara, serta kebijakan strategis seharusnya memberi kesempatan kepada wakil rakyat untuk menguji argumentasi pemerintah, mengajukan koreksi, dan menyampaikan keberatan bila terdapat risiko bagi kepentingan umum.

Mahfud membandingkan situasi saat ini dengan periode ketika DPR masih dikenal aktif mempertanyakan sejumlah rancangan undang-undang penting. Menurutnya, hilangnya perdebatan yang tajam berpotensi menghapus salah satu mekanisme penyeimbang kekuasaan.

Tanpa pengawasan legislatif yang berjalan efektif, kebijakan dapat lebih mudah diputuskan oleh kelompok terbatas. Dalam jangka panjang, situasi semacam itu dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, karena masyarakat tidak melihat adanya saluran koreksi yang kuat di dalam pemerintahan.

Tekanan digital dianggap tak lagi memadai

Mahfud turut menilai tekanan publik di media sosial tidak lagi sekuat sebelumnya dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Gerakan daring pernah menjadi sarana bagi warga untuk memperluas perhatian terhadap isu besar, membangun solidaritas, dan mendorong pejabat memberikan penjelasan.

Namun, tekanan dari warganet kini disebut kerap berhadapan dengan respons yang tertutup. Ketika kritik digital tidak diikuti oleh ruang dialog, keterbukaan informasi, atau tindak lanjut kelembagaan, energi publik dapat kehilangan daya dorongnya.

Kondisi tersebut membuat peran kelompok masyarakat sipil menjadi semakin penting. Kritik yang berlandaskan data, kajian akademik, advokasi hukum, serta pengorganisasian warga dapat membantu memastikan perdebatan publik tidak berhenti sebagai percakapan singkat di media sosial.

Seruan bagi akademisi dan mahasiswa

Mahfud mengajak kalangan akademisi dan gerakan mahasiswa untuk tetap menyuarakan kritik terhadap jalannya kekuasaan. Ia memandang keterlibatan mereka diperlukan untuk mencegah kerusakan tata kelola negara yang lebih luas.

Seruan itu menekankan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu, tetapi juga pada keberadaan lembaga pengawas, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kemampuan publik menilai tindakan pemerintah secara terbuka. Warga membutuhkan akses terhadap informasi serta ruang yang aman untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dinilai bermasalah.

“Artinya itu apa? Kamu boleh korupsi, boleh merampok, boleh apa, belikan Patriot Bond, kamu enggak akan dipersoalkan. Gitu ya. Itu sekarang. Itu yang disebut autocratic legalism sebagai anak dari elektoral otokrasi. Oke. Pasangannya itu memang. Dibuat hukum sesuka-suka. Kalau kita enggak suka buat hukumnya,” kata Mahfud lagi.

Bagi Mahfud, kegagalan menjaga kontrol atas kekuasaan dapat membawa Indonesia pada kemunduran yang berkepanjangan. Karena itu, kritik terhadap pembentukan hukum, kerja parlemen, dan penggunaan kewenangan negara perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan demokrasi.