Karhutla Terus Berulang di Kalimantan, Bagaimana Memperkuat Pencegahan dan Pemulihan?

Karhutla Terus Berulang di Kalimantan

Pondokkebaikan.com – Pulau Kalimantan kembali dilanda kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, belum terlihat tanda berarti bahwa intensitas titik api mereda. Mayoritas kebakaran berkonsentrasi di kawasan gambut—jenis lahan yang menyimpan bahan organik tebal dan nyaris mustahil dipadamkan secara konvensional. Pola siklus kebakaran yang tak pernah benar-benar berhenti inilah yang membuat setiap upaya pemadaman terasa sia-sia begitu musim kering berikutnya tiba.

Lonjakan tahun ini tercatat sebagai yang paling parah dalam rentang 35 tahun terakhir. Data bulanan Map Biomas Fire 2026 memperlihatkan hampir 20.000 hektare lahan mengalami pembakaran berulang, bukan sekadar satu insiden sesaat. Tanpa perubahan struktural pada pendekatan pencegahan dan pemulihan, siklus ini akan terus mengulang dirinya dari tahun ke tahun.

Peringatan Dini dan Sinyal Iklim

Para ahli menegaskan bahwa kebakaran hutan sesungguhnya dapat diprediksi jauh sebelum api pertama berkobar. Prof. Rizaldi Boer, Kepala Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim IPB University, menjelaskan bahwa analisis pola El Niño enam bulan sebelum musim kebakaran sudah cukup untuk memicu tindakan preventif.

“Enam bulan sebelum kebakaran mulai marak, sebetulnya kita sudah dapat melakukan tindakan preventif dengan menganalisis pola El Niño.”

El Niño sendiri bukan penyebab langsung kebakaran. Fenomena iklim global itu lebih tepat diposisikan sebagai sinyal awal—pemicu untuk mengaktifkan protokol mitigasi. Dengan pendekatan terstruktur, pihak berwenang dapat mengidentifikasi area rawan, mengurangi bahan bakar di permukaan, serta mencegah api menyebar ke wilayah yang lebih luas.

Gambut yang Luka: Tantangan Pemulihan

Tanah gambut yang tersusun dari tumpukan bahan organik membara dengan cara berbeda dari lahan mineral. Sekali terbakar, kapasitas hidrologis lahan tersebut rusak, dan proses pemulihan menjadi jauh lebih lambat serta mahal. Kebakaran yang terjadi berulang kali memperburuk kondisi ini secara kumulatif.

Prof. Endah Sulistyawati, Guru Besar Ilmu Ekologi Hutan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, mengingatkan bahwa tidak semua area gambut memiliki kapasitas pulih yang setara.

“Meski sama-sama berstatus lahan gambut, tapi tidak setiap area memiliki kapasitas dan kesempatan pulih yang sama.”

Implikasinya jelas: strategi pemulihan harus dirancang secara spesifik untuk setiap blok lahan, bukan diterapkan secara seragam. Tanpa pendekatan realistis berbasis kondisi lapangan, siklus persebaran api akan terus berulang.

Pendanaan dan Kegagalan Arsitektur Kebijakan

Revitalisasi lahan gambut membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat sekaligus aliran dana dalam jumlah besar. Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah dipangkas hingga tersisa hanya Rp491 miliar—angka yang jauh dari kebutuhan riil penanganan dan pemulihan.

Azrin Rasuwin, anggota Dewan Pengurus Kaleka, mengkritik bahwa skema pendanaan kebakaran hutan masih didominasi oleh respons darurat saat bencana terjadi, bukan pada tahap mitigasi dan pemulihan.

“Pendanaan terkait karhutla selayaknya terintegrasi dalam satu arsitektur berbasis risiko tanpa mengabaikan tahap pencegahannya.”

Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan: anggaran habis untuk memadamkan api, sementara pencegahan dan rehabilitasi lahan dibiarkan tanpa sumber daya memadai.

Penegakan Hukum yang Asimetris

Di balik masalah teknis dan finansial, terdapat persoalan struktural dalam penegakan hukum. Adam Putra Firdaus, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai bahwa kerangka regulasi kehutanan saat ini belum cukup kuat untuk melindungi hutan secara substantif.

“Paradigma peraturan kehutanan hanya bicara soal status kawasan dan aturan main memanfaatkan hutan.”

Paradigma tersebut menempatkan hutan terutama sebagai aset ekonomi, bukan sebagai ekosistem yang harus dipulihkan. Analisis ICEL terhadap sejumlah putusan pengadilan periode 2019–2024 menunjukkan bahwa sebagian perkara kerusakan hutan diproses dengan menyasar individu—sering kali pekerja lapangan atau masyarakat sekitar—bukan entitas korporasi yang mengelola konsesi. Padahal data deteksi hingga 30 Agustus 2026 memperlihatkan sekitar 80–85 persen titik api berada di area konsesi di Kalimantan Timur. Kesenjangan antara lokasi kebakaran dan subjek yang diadili inilah yang memperpanjang siklus kebakaran tanpa memutus rantai pertanggungjawaban.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan? Kombinasi faktor iklim (El Niño yang memperpanjang musim kering), kondisi lahan gambut yang menyimpan bahan organik mudah terbakar, serta lemahnya penegakan hukum terhadap entitas konsesi menjadi pendorong utama siklus kebakaran yang berulang.

Bagaimana peran El Niño dalam memicu kebakaran? El Niño bukan penyebab langsung, melainkan sinyal iklim yang memperpanjang periode kering. Analisis pola El Niño enam bulan sebelumnya dapat menjadi dasar aktivasi protokol mitigasi dini, termasuk pengurangan bahan bakar di permukaan dan pemantauan area rawan.

Apa langkah konkret yang diperlukan untuk memutus siklus kebakaran? Integrasi pendanaan berbasis risiko yang mencakup tahap pencegahan, pemulihan lahan gambut secara spesifik per blok, serta penguatan kerangka hukum agar entitas korporasi pengelola konsesi dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional.