Indra Kenz Bebas Bersyarat: Korban Masih Menanti Ganti Rugi yang Tersendat di Paguyuban

Korban Binomo Masih Menghadapi Persoalan Ganti Rugi di Tengah Kabar Bebas Bersyarat Indra Kenz

Pondokkebaikan.com – Kabar mengenai Indra Kesuma, yang dikenal sebagai Indra Kenz, kembali menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa ia telah memperoleh pembebasan bersyarat. Di saat isu tersebut beredar, para korban perkara investasi bodong melalui platform Binomo masih menunggu penyelesaian pembagian ganti rugi yang disebut belum berjalan lancar.

Indra Kenz menjalani pidana setelah putusan pada 2022 menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar. Dalam perkara itu, ia dinyatakan terbukti terkait penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang.

Bagi korban, perkembangan status hukum Indra Kenz bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian. Mereka juga masih menyoroti proses penyaluran penggantian kerugian melalui aset-aset yang sebelumnya disita dalam perkara tersebut. Mekanisme ganti rugi itu telah dilakukan, tetapi pembagian hak para korban di tingkat paguyuban masih dipersoalkan.

Pengacara Korban Belum Memastikan Kabar Pembebasan

Kuasa hukum korban, Irsan Gusfrianto, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi mengenai bebas bersyaratnya Indra Kenz. Meski begitu, ia berharap tidak ada lagi tindakan serupa yang merugikan masyarakat apabila informasi itu benar.

“Kalaupun benar dia sudah bebas besyarat, kami berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi,” kata Irsan kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pelaksanaan pidana yang memiliki ketentuan tersendiri. Namun, bagi para korban perkara investasi bodong, isu yang tetap terasa mendesak adalah pemulihan kerugian. Proses hukum terhadap pelaku tidak selalu langsung menjawab kebutuhan korban untuk memperoleh kembali hak mereka secara utuh dan tepat waktu.

Dalam kasus ini, aset sitaan menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, penggunaan aset sebagai sumber pengembalian dana membutuhkan pembagian yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berhak menerima.

Pembagian di Tingkat Paguyuban Dipersoalkan

Irsan menyebut hambatan masih terjadi dalam pembagian ganti rugi yang dilakukan melalui paguyuban korban. Persoalan tersebut belum dianggap selesai hingga sekarang, meski mekanisme penggantian kerugian melalui aset sitaan telah berjalan.

“Masih bermasalah sampai sekarang terkait pembagian yang di lakukan oleh pihak penguyuban,” ujarnya.

Masalah pembagian dana kompensasi memiliki dampak langsung bagi korban karena menyangkut kepastian atas nilai hak yang mereka terima. Dalam perkara dengan jumlah korban yang besar, pendataan penerima, perhitungan nilai kerugian, serta penyampaian informasi mengenai tahapan distribusi menjadi unsur penting agar tidak timbul ketidakpercayaan di antara para pihak.

Keluhan tentang proses pembagian itu telah dibawa ke Bareskrim Polri. Laporan Polisi Nomor STTL/184/IV/2025/Bareskrim, tertanggal 22 April 2025, berkaitan dengan dugaan persoalan dalam pendistribusian hak korban.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perhatian korban tidak berhenti pada putusan pidana terhadap terdakwa. Mereka juga menuntut kejelasan atas proses setelah putusan, khususnya terkait bagaimana aset yang telah disita dapat benar-benar berujung pada pemulihan kerugian bagi pihak yang terdampak.

Unggahan Pertemuan Memicu Perbincangan

Informasi soal kebebasan Indra Kenz menguat setelah Paris Pernandes, sahabatnya, membagikan momen pertemuan mereka melalui akun Instagram @parispernandes_. Unggahan itu memperlihatkan Paris menyambut Indra setelah ia disebut bebas.

Dalam informasi yang beredar, Indra Kenz juga disebut sempat tinggal di rumah Paris setelah dijemput pada hari kebebasannya. Unggahan tersebut kemudian memicu kembali pembicaraan publik mengenai perkara Binomo dan nasib para korbannya.

Perhatian publik terhadap kasus ini berkaitan dengan besarnya dampak investasi bodong yang dipromosikan melalui ruang digital. Perkara semacam ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan juga pemulihan bagi orang-orang yang mengalami kerugian finansial akibat janji keuntungan yang tidak sesuai kenyataan.

Latar Belakang Putusan 2022

Pada 2022, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar kepada Indra Kenz. Ia dinyatakan terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, putusan juga berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rangkaian ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penanganan perkara yang menyeret nama Indra Kenz melalui platform Binomo.

Bagi korban, penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari lamanya pidana yang dijalani. Kejelasan pembagian ganti rugi tetap menjadi bagian penting dari rasa keadilan. Karena itu, perkembangan mengenai laporan di Bareskrim Polri dan penanganan masalah distribusi dana masih akan menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang berharap haknya dapat diterima secara tepat dan tidak tersendat.

Di tengah kabar pembebasan bersyarat tersebut, persoalan kompensasi menjadi pengingat bahwa proses pemulihan korban dapat berlangsung lebih panjang daripada putusan di pengadilan. Kepastian pembagian, keterbukaan informasi, dan penyelesaian atas keberatan para korban menjadi hal yang dinantikan dalam kelanjutan perkara ini.