Harga Kebutuhan Pokok Bikin Stres, 78 Persen Responden Minta Pemerintah Segera Bertindak

Harga Pangan Menjadi Tekanan Utama bagi Rumah Tangga

Pondokkebaikan.com – Kenaikan harga kebutuhan pokok muncul sebagai keluhan paling mendesak di tengah masyarakat. Survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada 11 Oktober 2026 memperlihatkan 78 persen responden meminta pemerintah segera menangani persoalan tersebut.

Tekanan harga pangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan belanja harian, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman ekonomi keluarga. Sebanyak 75 persen responden menyatakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan inflasi dan kenaikan harga pangan membuat mereka merasa stres.

Hasil ini menempatkan kebutuhan pokok di atas sejumlah isu lain yang juga dinilai penting. Ketika bahan pangan utama semakin mahal, dampaknya langsung terasa dalam pengaturan pengeluaran rumah tangga, terutama karena kebutuhan tersebut tidak mudah ditunda atau dikurangi.

Kondisi Ekonomi Keluarga Dinilai Memburuk

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap kondisi keuangan keluarga juga cenderung memburuk. Dalam survei itu, 53 persen responden menilai keadaan ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya.

Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran warga tidak hanya berhenti pada satu jenis barang. Pengeluaran untuk pangan, pungutan pemerintah, serta kebutuhan rutin keluarga dinilai semakin membebani daya tahan ekonomi rumah tangga.

“Pajak dan pungutan pemerintah makin memberatkan dan kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu, 53 persen menjawab lebih buruk,” pungkas Bhima.

Bagi banyak keluarga, perubahan harga kebutuhan sehari-hari dapat memengaruhi keputusan belanja secara keseluruhan. Saat anggaran pangan menyerap porsi yang lebih besar, ruang untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, tabungan, maupun pengeluaran tidak terduga menjadi lebih sempit.

Keterkaitan dengan Harga Pangan dan Program MBG

Bhima menilai isu harga bahan pokok juga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut dapat berkaitan dengan dinamika harga yang dirasakan masyarakat.

“Isunya yang menjadi stressing adalah harga bahan pokok, ini terkait dengan MBG juga. Ini sejalan dengan survei sebelumnya bahwa MBG menciptakan inflasi pangan, menciptakan kenaikan harga pangan. Jadi ini masih dirasakan,” kata Bhima dalam Peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang digelar secara virtual, Minggu (11/10/2026).

Dalam konteks ini, persoalan pangan menjadi perhatian karena menyangkut keseharian masyarakat luas. Kenaikan harga beras, minyak goreng, telur, sayuran, maupun bahan makanan lain dapat cepat memengaruhi biaya hidup, terlebih bagi keluarga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan rutin.

Bhima juga menyoroti situasi ketika pemerintah menyampaikan adanya surplus beras, sementara harga beras yang dikonsumsi kelompok menengah tetap meningkat. Perbedaan antara informasi mengenai ketersediaan pasokan dan harga yang ditemui konsumen di pasar menjadi salah satu hal yang memicu pertanyaan publik.

Bagi konsumen, indikator yang paling terasa tetaplah harga yang dibayarkan saat berbelanja. Karena itu, stabilitas pasokan perlu berjalan seiring dengan keterjangkauan harga agar manfaat surplus atau produksi pangan dapat dirasakan lebih merata oleh rumah tangga.

Lapangan Kerja Menjadi Perhatian Berikutnya

Setelah harga kebutuhan pokok, isu lapangan kerja dan perlindungan pekerja menjadi perhatian besar lainnya. Sebanyak 58 persen responden memasukkan persoalan tersebut ke dalam daftar masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Isu pekerjaan memiliki kaitan erat dengan kemampuan keluarga menghadapi kenaikan biaya hidup. Pendapatan yang tidak pasti, akses kerja yang terbatas, atau perlindungan kerja yang lemah dapat membuat tekanan harga pangan terasa lebih berat. Ketika penghasilan rumah tangga terjaga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pun cenderung lebih kuat.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga tercatat sebagai isu yang diperhatikan masyarakat. Kesehatan publik berada di urutan sesudahnya. Daftar prioritas ini menunjukkan harapan warga tidak hanya tertuju pada pengendalian harga, melainkan juga pada perbaikan layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Perlindungan Sosial, Pendidikan, hingga Lingkungan

Perlindungan sosial atau bantuan sosial menjadi perhatian bagi 28 persen responden. Angka ini menunjukkan masih adanya kebutuhan akan dukungan bagi kelompok yang rentan terhadap tekanan ekonomi, khususnya ketika harga kebutuhan dasar meningkat.

Pendidikan disebut oleh 18 persen responden sebagai persoalan yang harus diperhatikan. Sementara itu, isu lingkungan dan energi mendapat sorotan dari 6 persen responden. Meski persentasenya lebih kecil dibanding isu pangan dan pekerjaan, kedua bidang tersebut tetap berkaitan dengan kualitas hidup serta ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.

Rangkaian temuan survei CELIOS dan Kabinet Bayangan itu menegaskan bahwa harga pangan telah menjadi ukuran paling nyata bagi publik dalam menilai kondisi ekonomi. Warga tidak hanya menantikan ketersediaan barang, tetapi juga harga yang dapat dijangkau secara konsisten.

Dengan 78 persen responden menempatkan kebutuhan pokok sebagai prioritas, pengendalian inflasi pangan menjadi tuntutan yang sulit diabaikan. Kebijakan yang menyentuh pasokan, distribusi, harga konsumen, serta perlindungan daya beli akan menjadi penting untuk menjawab tekanan yang dirasakan rumah tangga sepanjang tahun ini.