Dua Tahun Prabowo-Gibran: Perempuan di Aceh dan Papua Makin Rentan Akibat TNI

Amnesty Nilai Perlindungan Perempuan di Aceh dan Papua Masih Belum Memadai

Pondokkebaikan.com – Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menempatkan isu perlindungan perempuan sebagai perhatian penting. Amnesty International Indonesia menilai perempuan di Aceh dan Papua menghadapi risiko yang berlapis, sementara kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menggarisbawahi bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan. Kondisi perempuan juga dipengaruhi jejak konflik, kekerasan berbasis gender terhadap pembela hak asasi manusia, hingga kebutuhan perlindungan khusus ketika terjadi bencana.

Penilaian ini muncul di tengah sorotan terhadap peran aparat di sejumlah wilayah. Amnesty memandang pendekatan pembangunan dan keamanan perlu memperhatikan dampaknya terhadap kelompok yang selama ini berada dalam posisi rentan, termasuk perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.

Penyintas Konflik Aceh Membutuhkan Pemulihan

Di Aceh, kebutuhan perempuan penyintas konflik belum dapat dipisahkan dari pengalaman masa lalu yang masih menyisakan dampak sosial dan psikologis. Pemulihan yang dibutuhkan mencakup pengakuan atas pengalaman mereka, reparasi, serta tersedianya layanan kesehatan dan dukungan psikososial yang dapat diakses secara layak.

Amnesty juga menaruh perhatian pada perempuan yang aktif membela hak asasi manusia. Kelompok ini disebut menghadapi ancaman kekerasan yang memiliki dimensi gender, sehingga perlindungan bagi mereka tidak cukup jika hanya memakai pendekatan umum terhadap keamanan aktivis.

Usman menyatakan pemerintah perlu melihat kebutuhan perempuan sebagai bagian utama dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar unsur tambahan setelah program dijalankan.

“Sayangnya, kebijakan-kebijakan pemerintah masih belum responsif gender,” kata Usman dalam konferensi pers rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Responsif gender dalam konteks ini berarti kebijakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan hambatan yang berbeda-beda. Akses pada layanan kesehatan, rasa aman di ruang publik maupun ruang privat, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan memperoleh bantuan ketika bencana merupakan beberapa kebutuhan yang tidak selalu dapat dipenuhi melalui kebijakan seragam.

Perluasan Peran TNI dan Sensitivitas Sejarah Aceh

Perluasan peran Tentara Nasional Indonesia di Aceh juga menjadi bagian dari catatan Amnesty. Usman menekankan bahwa langkah di bidang keamanan perlu dibaca dengan mempertimbangkan sejarah konflik yang pernah dialami masyarakat Aceh.

Memorandum of Understanding Helsinki tahun 2005 memuat penegasan mengenai pengurangan kehadiran militer non-organik di Aceh. Kesepakatan tersebut merupakan titik penting dalam proses perdamaian, sehingga kebijakan yang meningkatkan keterlibatan militer perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.

“Di Aceh, perluasan peran TNI harus dilihat dengan sensitivitas sejarah. MoU Helsinki 2005 menegaskan pengurangan militer non-organik. Perluasan militer berpotensi membawa trauma,” ujarnya.

Bagi perempuan yang pernah mengalami dampak konflik, isu keamanan dapat terkait langsung dengan rasa aman sehari-hari, mobilitas, penguasaan ruang hidup, serta kemampuan mendapatkan layanan dasar. Karena itu, pemulihan pascakonflik tidak hanya berkaitan dengan penghentian kekerasan, melainkan juga dengan jaminan bahwa kehidupan warga dapat berlangsung tanpa tekanan dan trauma berulang.

Pembangunan, Tanah Adat, dan Kesehatan Reproduksi

Amnesty turut mengkritisi bentuk pembangunan yang melibatkan aparat, termasuk pembangunan barak dan kebun. Usman menilai arah pembangunan semacam itu dapat membawa dampak serius bagi perempuan, terutama apabila menyentuh tanah adat atau mempersempit akses warga terhadap layanan penting.

“Ketika pembangunan didefinisikan sebagai barak dan kebun aparat, perempuan menjadi korban pertama. Mereka kehilangan tanah adat dan layanan kesehatan reproduksi,” kata Usman.

Tanah adat memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar aset ekonomi. Bagi komunitas yang menggantungkan kehidupan pada wilayahnya, tanah dapat berkaitan dengan sumber pangan, ruang tinggal, hubungan sosial, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Ketika akses terhadap tanah terganggu, perempuan dapat menghadapi beban tambahan dalam mengurus kebutuhan rumah tangga dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Akses kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian karena layanan ini berkaitan dengan kebutuhan dasar perempuan. Dalam situasi yang dipengaruhi konflik, penempatan aparat, atau keterbatasan fasilitas, hambatan menuju layanan kesehatan dapat memperbesar risiko yang sudah ada.

Kerentanan di Papua

Sorotan Amnesty mencakup pula persoalan kemanusiaan di Papua. Data Disdukcapil 2026 menunjukkan Orang Asli Papua berada dalam posisi minoritas, dengan rasio satu jiwa berbanding lima personel militer. Angka tersebut memperlihatkan pentingnya melihat kebijakan keamanan dan pembangunan melalui dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Dalam situasi bencana, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas disebut membutuhkan perlindungan yang lebih terarah. Kebutuhan tersebut meliputi rasa aman, layanan kesehatan reproduksi, privasi, serta sanitasi. Ketiadaan fasilitas atau mekanisme yang peka terhadap kebutuhan kelompok rentan dapat membuat mereka menghadapi risiko lebih besar dibanding kelompok lain.

Evaluasi Amnesty menekankan bahwa kebijakan publik di Aceh dan Papua perlu menempatkan keselamatan serta martabat warga sebagai ukuran penting. Pendekatan yang memperhatikan pengalaman perempuan, hak atas tanah, akses layanan kesehatan, dan pemulihan trauma dipandang relevan untuk memastikan pembangunan maupun kebijakan keamanan tidak menambah kerentanan yang telah ada.