Di Balik Penembakan 3 ASN di Muliama: Mengapa Konflik Bersenjata Papua Tak Kunjung Reda?

Penembakan Tiga ASN Jayawijaya Menambah Sorotan atas Konflik Bersenjata di Papua

Pondokkebaikan.com – Tugas pelayanan bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan berujung tragedi bagi tiga aparatur sipil negara dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Ketiganya meninggal setelah diserang di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, usai menjalankan kegiatan pendampingan dan penyaluran bantuan di Distrik Asologaima.

Korban merupakan bagian dari rombongan berjumlah 11 orang yang sebelumnya melakukan survei, penyuluhan peternakan, serta membagikan bantuan pangan berupa ternak babi di Kampung Kimbim. Kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, tetapi perjalanan pulang mereka kemudian berubah menjadi peristiwa kekerasan mematikan.

Kronologi serangan di perjalanan

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan, rombongan dicegat oleh seseorang yang membawa parang pada Rabu, 9 September 2026, sekitar pukul 15.53 WIB. Orang itu meminta para penumpang keluar dari kendaraan.

Dalam situasi tersebut, sebagian anggota rombongan dibawa ke area belakang kendaraan. Anggota lainnya berusaha menyelamatkan diri. Delapan orang berhasil bertahan dan kemudian memberikan kesaksian mengenai kejadian itu.

“Ketiga korban ini digiring ke belakang kendaraan dan di situ mereka ditembak, mereka dieksekusi,” kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Tiga orang yang tewas adalah Aprida Rapi’ (49), Alfonsius Albinus Mehan (35), dan Wili Mbuik (24). Mereka seluruhnya merupakan warga sipil sekaligus ASN pada Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Aprida Rapi’, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya, mengalami luka tembak pada bagian perut. Alfonsius Albinus Mehan, yang bekerja sebagai dokter hewan, terkena tembakan di belakang kepala serta bagian kiri tubuhnya dan meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu, Wili Mbuik mengalami luka tembak di pinggang kanan, sempat dibawa ke RSUD Wamena, namun meninggal saat menjalani perawatan.

Indikasi senjata api panjang dan pendek

Penyelidikan awal mengarah pada dugaan keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata Kodap III Ndugama. Keterangan para saksi menyebut pelaku membawa dua senjata api laras panjang ketika tembakan dilepaskan.

Petugas juga menemukan selongsong peluru kaliber 5,56 milimeter di lokasi. Temuan ini memperkuat dugaan penggunaan senjata laras panjang. Selain itu, selongsong berkaliber 9 milimeter turut ditemukan, yang menunjukkan kemungkinan adanya senjata api laras pendek dalam serangan tersebut.

Peristiwa ini memperlihatkan tingginya risiko yang dapat dihadapi warga sipil dan petugas pelayanan publik di tengah wilayah yang masih terdampak kekerasan bersenjata. Para korban bukan sedang menjalankan operasi keamanan, melainkan tugas pertanian dan peternakan yang menyentuh kebutuhan pangan masyarakat setempat.

Kekerasan yang Berulang di Tengah Konflik Berkepanjangan

Pembunuhan tiga ASN di Muliama bukan kejadian yang terlepas dari situasi lebih luas di Papua. Konflik bersenjata di kawasan ini telah berlangsung lama dan memiliki lapisan persoalan yang tidak sederhana, termasuk keamanan, identitas politik, pembangunan, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada negara.

Tim Papua Komnas HAM mencatat 42 kejadian kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang enam bulan pertama 2026. Sebanyak 59 orang meninggal dan 50 lainnya terluka dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Catatan itu menunjukkan bahwa dampak kekerasan masih besar meski periode yang dihitung baru memasuki setengah tahun. Pada 2025, terdapat 97 kejadian kekerasan dan konflik bersenjata, dengan 119 orang meninggal serta 43 orang mengalami luka-luka.

Angka korban tidak hanya mencerminkan serangan langsung, tetapi juga menggambarkan kerentanan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika akses jalan, fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi terganggu, dampaknya dapat menjalar jauh melampaui lokasi kejadian.

“Dampak dari peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata ini juga menimbulkan ribuan pengungsi yang tersebar di sejumlah wilayah di Papua antara lain Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni,” tulis keterangan Komnas HAM.

Pengungsian menjadi salah satu konsekuensi paling berat dari konflik yang berlarut. Warga yang meninggalkan tempat tinggalnya memerlukan kepastian atas kebutuhan paling mendasar, mulai dari ruang tinggal yang aman hingga akses makanan, layanan medis, dan pendidikan bagi anak-anak.

Dorongan agar perlindungan warga sipil diperkuat

Komnas HAM meminta agar serangan terhadap warga sipil dihentikan. Seruan ini kembali mengemuka setelah penembakan di Jayawijaya, mengingat korban merupakan petugas sipil yang sedang melaksanakan program pelayanan bagi masyarakat.

Dalam merespons situasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan, anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dan Amiruddin Al Rahab bertemu Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.

Dalam pertemuan itu, Komnas HAM meminta Dudung menyampaikan kondisi Papua kepada Presiden Prabowo. Lembaga tersebut berharap ada kebijakan yang dapat menurunkan intensitas kekerasan sekaligus menjamin pemenuhan hak dasar para pengungsi.

Kebutuhan yang disorot meliputi hunian layak, layanan kesehatan, pendidikan anak, dan berbagai keperluan pokok lainnya. Komnas HAM juga mengusulkan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri, Kemendikdasmen, Kemensos, Kemenkes, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tantangan Memulihkan Rasa Aman

Kematian Aprida Rapi’, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik meninggalkan pengingat bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap penanganan konflik. Tugas pertanian, penyuluhan, kesehatan hewan, dan distribusi bantuan seharusnya dapat dijalankan tanpa ancaman kekerasan.

Penyelesaian situasi Papua membutuhkan langkah yang mampu menjawab kebutuhan keamanan sekaligus memastikan layanan dasar tetap menjangkau masyarakat. Perlindungan terhadap pengungsi, dukungan bagi keluarga korban, dan keberlanjutan pelayanan publik merupakan bagian penting dari upaya mengurangi dampak kemanusiaan konflik.

Di tengah rangkaian kekerasan yang terus memakan korban, penembakan di Distrik Muliama menegaskan kembali urgensi kebijakan yang melindungi warga, memulihkan rasa aman, dan mencegah tugas-tugas sipil berubah menjadi taruhan nyawa.