Demi Hemat Anggaran, 36 Ribu Kades Minta Jabatan Diperpanjang, DPR: Ancam Demokrasi

Usulan Perpanjangan Jabatan Kades Tanpa Pilkades Jadi Sorotan DPR

Pondokkebaikan.com – Wacana memperpanjang masa tugas kepala desa tanpa menggelar pemilihan kepala desa kembali memicu perdebatan. Aspirasi yang diajukan sejumlah kepala desa ini dinilai berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain memunculkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan demokrasi di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa pemilihan kepala desa atau Pilkades tidak semata-mata menjadi kegiatan administratif yang dapat ditiadakan demi penghematan. Bagi masyarakat desa, Pilkades merupakan ruang formal untuk menentukan pemimpin sekaligus menyampaikan arah dan harapan pembangunan di wilayah mereka.

Usulan tersebut menyasar kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada 2027, 2028, dan 2029. Koordinator Nasional Kepala Desa yang mengajukan aspirasi itu menyebut jumlahnya mencapai 36.000 kepala desa di berbagai daerah di Indonesia.

Efisiensi Anggaran Dinilai Tidak Cukup Menghapus Pemilihan

Khozin mengkritik gagasan perpanjangan jabatan tanpa proses pemilihan langsung. Ia memandang alasan penghematan biaya penyelenggaraan belum dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan mekanisme demokrasi yang selama ini berjalan di desa.

“Ciri demokrasi di antaranya adalah pemimpin yang dipilih (official elected). Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa,” kata Khozin di Jakarta, Jumat.

Dalam sistem pemerintahan desa, Pilkades memiliki arti lebih luas daripada pergantian kepemimpinan. Proses tersebut memberi kesempatan kepada warga untuk mengevaluasi kepemimpinan sebelumnya, mengajukan pilihan baru, serta menilai gagasan yang ditawarkan calon kepala desa. Karena itu, penundaan maupun penghapusan pemilihan berpotensi memengaruhi saluran partisipasi masyarakat.

Khozin juga menilai usulan itu belum mempunyai pijakan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang memadai. Ia menyoroti tidak adanya situasi darurat ataupun force majeure yang dapat digunakan sebagai alasan menunda Pilkades, terlebih meniadakannya dalam periode tertentu.

Kondisi force majeure pada umumnya berkaitan dengan keadaan luar biasa yang membuat suatu kegiatan tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam pandangan Khozin, alasan efisiensi anggaran tidak dapat disamakan dengan keadaan semacam itu. Pengambilan kebijakan terkait jabatan publik perlu tetap memperhatikan prinsip hukum dan hak masyarakat untuk memilih pemimpin mereka.

Kekhawatiran atas Preseden Demokrasi

Penghapusan Pilkades dengan alasan tertentu dikhawatirkan membuka contoh yang kurang baik bagi praktik demokrasi di Indonesia. Jika masa jabatan dapat diperpanjang tanpa pemilihan dalam satu kondisi, muncul pertanyaan tentang batas, dasar hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut.

Di tingkat desa, pemilihan kepala desa juga dapat menjadi momen penting untuk membaca dinamika warga. Aspirasi mengenai pelayanan publik, pembangunan lingkungan, pengelolaan anggaran desa, hingga kebutuhan kelompok masyarakat dapat muncul dalam proses politik tersebut.

“Esensi pemilihan adalah forum untuk mengetahui aspirasi yang muncul di masyarakat desa. Apa jadinya kalau forum menyerap aspirasi ini ditiadakan atau ditunda,” katanya.

Pernyataan itu menekankan bahwa demokrasi desa tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memegang jabatan. Proses pemilihan memberi legitimasi kepada kepala desa yang terpilih dan menjadi sarana bagi warga untuk terlibat dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Meski menyampaikan kritik, Khozin menyatakan DPR RI tetap akan mempelajari aspirasi yang diajukan para kepala desa. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat seluruh aspek, termasuk dasar hukum, dampak terhadap tata kelola desa, serta konsekuensi bagi warga apabila masa jabatan diperpanjang tanpa Pilkades.

Aspirasi Disampaikan dalam Audiensi di Jakarta

Wacana keberlanjutan jabatan kepala desa disampaikan Ketua Umum Kepala Desa AMJ Jaro Muhadi saat audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/9). Ia mengaitkan permintaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah menjadi perhatian pemerintah.

Jaro menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkades membutuhkan biaya, sehingga perpanjangan masa jabatan dipandang dapat mengurangi beban anggaran. Permintaan itu mencakup kepala desa yang masa tugasnya selesai pada 2027, 2028, dan 2029.

“Kami selaku Koordinator Nasional Kepala Desa yang berakhir terhitung dari 2027, 2028, 2029 sebanyak 36.000 kepala desa se-Indonesia meminta pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan skema keberlanjutan masa jabatan,” kata Jaro.

Ia juga mengusulkan agar kepala desa petahana dapat melanjutkan masa tugas tanpa mengikuti Pilkades untuk jangka waktu tertentu. Namun, Jaro menekankan bahwa skema tersebut perlu mempunyai batas yang jelas dan ditempuh melalui mekanisme hukum.

Permintaan itu memperlihatkan dua kepentingan yang perlu dipertemukan: efisiensi penggunaan anggaran dan penjagaan hak politik warga desa. Penghematan biaya memang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan kepastian aturan serta penerimaan masyarakat.

Pembahasan lebih lanjut di DPR akan menentukan apakah aspirasi tersebut memperoleh ruang dalam kebijakan atau justru ditolak karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemilihan pemimpin secara berkala. Bagi warga desa, hasil kajian ini penting karena menyangkut kapan mereka dapat kembali menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin di wilayahnya.