Jejak Hubungan Bupati Pemalang dan Ayah Staf KPK, Ada Peran Oknum DPRD Jateng

KPK Telusuri Dugaan Peran Perantara dalam Pertemuan Bupati Pemalang dan Pihak Swasta

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Jawa Tengah dalam komunikasi antara Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro dan pihak swasta Lilik Budi Suprianto. Peran yang disorot penyidik mencakup dugaan perantaraan saat keduanya bertemu maupun ketika membangun komunikasi.

Penelusuran itu berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada rentang 2025 hingga 2026. Kasus tersebut juga mencakup dugaan pemerasan yang berhubungan dengan pengurusan perkara di KPK pada 2026.

Anom Widiyantoro dan Lilik Budi Suprianto telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menilai keterangan para saksi masih diperlukan untuk memperjelas rangkaian kejadian, termasuk cara komunikasi serta pertemuan yang diduga menjadi bagian dari perkara tersebut.

Pertemuan dan Komunikasi Jadi Fokus Penyidik

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan peran perantara itu muncul dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan adanya sejumlah pertemuan antara Anom dan Lilik, yang juga dikenal dengan inisial LBS.

“Karena dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, ter-capture adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang dengan LBS yang di antaranya melalui perantara anggota DPRD Semarang. Baik perantara dalam pertemuan ataupun perantara dalam komunikasi,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD Jawa Tengah ini tidak serta-merta menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka. Penyidik masih mengumpulkan serta menguji keterangan untuk melihat posisi setiap orang dalam rangkaian dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Bagi penyidikan perkara korupsi, jejak pertemuan dan komunikasi penting untuk menggambarkan hubungan antar pihak. Keterangan saksi, dokumen, percakapan, maupun fakta lain yang diperoleh secara sah dapat membantu penyidik mengurai peran masing-masing pihak tanpa melampaui bukti yang tersedia.

Pembuktian Unsur Ancaman

Salah satu kebutuhan utama dalam penyidikan adalah memperkuat pembuktian unsur pemerasan. KPK menaruh perhatian pada unsur ancaman sebagaimana berkaitan dengan Pasal 12 huruf e dalam ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Bagaimana unsur-unsur ancaman, ya, sebagaimana di unsur Pasal 12e-nya tersebut. Nah, ini kan untuk mempertebal alat bukti yang dibutuhkan dalam perkara ini,” ujar Budi.

Unsur tersebut menjadi penting karena penanganan dugaan pemerasan tidak hanya memeriksa adanya hubungan atau komunikasi antarpihak. Penyidik juga perlu membuktikan apakah terdapat tindakan, tekanan, atau ancaman yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur undang-undang.

Pendalaman terhadap para saksi ditujukan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara ini. Proses hukum tetap berjalan dengan prinsip bahwa status tersangka merupakan bagian dari tahap penyidikan, sementara pembuktian akhir atas dugaan perbuatan pidana dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Empat Orang Menjadi Tersangka

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di Pemkab Pemalang serta pengurusan perkara pada 2026. Mereka adalah Anom Widiyantoro atau AWI selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris atau GHA yang disebut sebagai pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Anom, Lilik Budi Suprianto atau LBS dari pihak swasta, serta Staf Administrasi KPK Setya Budi Dias atau DIS.

Setya Budi Dias diketahui merupakan putra Lilik Budi Suprianto. Hubungan keluarga tersebut menjadi salah satu konteks faktual dalam perkara yang sedang disidik, bersama dugaan hubungan komunikasi dan pertemuan antara para pihak terkait.

Keempat tersangka menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Masa penahanan itu dihitung mulai 30 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Penahanan pada tahap awal penyidikan merupakan bagian dari prosedur yang dapat ditempuh penegak hukum dengan alasan sesuai ketentuan hukum acara. Dalam perkara ini, KPK menerapkan penahanan terhadap seluruh tersangka di rutan cabang Gedung Merah Putih.

Pasal yang Dikenakan

Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan itu telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penerapan pasal tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Susunan sangkaan itu menunjukkan penyidik menelaah dugaan pemerasan dan/atau gratifikasi dalam rangkaian perkara yang sama.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dan Setya Budi Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pendalaman KPK terhadap dugaan peran perantara anggota DPRD Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya mengungkap utuh perkara tersebut. Fokusnya bukan sekadar pada siapa yang bertemu, melainkan juga pada tujuan komunikasi, hubungan antarperistiwa, serta kecukupan bukti untuk menjelaskan dugaan pemerasan yang sedang diproses.