Dirut Jadi Tersangka Korupsi Nikel, PT CNI Hormati Proses Hukum

PT CNI Tegaskan Operasional Tetap Normal Usai Dirut DS Jadi Tersangka

Pondokkebaikan.com – Kejaksaan Agung menetapkan DS, Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel di Sulawesi Tenggara. Penetapan tersebut berkaitan dengan periode 2017 hingga 2020 dan diumumkan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Di tengah proses penyidikan itu, manajemen PT CNI menyampaikan bahwa kegiatan perusahaan tetap berlangsung seperti biasa. Perusahaan juga menyatakan menghormati langkah hukum yang tengah ditempuh serta siap memberikan informasi yang diperlukan penyidik.

Corporate Secretary PT CNI, Imelda Kiagoes, menyatakan manajemen akan mengambil sikap kooperatif dalam proses yang berjalan. Ia menekankan bahwa perusahaan mendukung kelancaran penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.

“Perusahaan menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif dalam membantu penyediaan informasi yang diperlukan demi kelancaran proses tersebut,” kata Imelda dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Perusahaan Pisahkan Dugaan Perbuatan dari Kebijakan Resmi

PT CNI menyatakan dugaan perbuatan yang disangkakan kepada DS tidak berkaitan dengan kebijakan resmi perusahaan ataupun aktivitas bisnis sehari-hari. Pernyataan ini menjadi penegasan manajemen atas posisi perusahaan ketika proses hukum terhadap pimpinan utamanya berlangsung.

“Perusahaan menegaskan bahwa dugaan tindakan yang disangkakan kepada yang bersangkutan tidak berkaitan dengan kebijakan resmi maupun kegiatan operasional bisnis perusahaan,” ucapnya.

Imelda juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Dalam proses pidana, status tersangka belum merupakan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang. Kepastian hukum atas perkara itu berada pada tahap persidangan apabila kasus kemudian dibawa ke pengadilan.

“Perusahaan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan hukum tetap dari pengadilan,” imbuhnya.

Manajemen memastikan layanan kepada pelanggan dan mitra bisnis tidak terganggu. Aktivitas operasional serta kondisi keuangan perusahaan, kata Imelda, tetap dijalankan secara normal oleh seluruh lini organisasi.

“Manajemen memastikan bahwa situasi ini tidak memengaruhi kegiatan operasional, layanan kepada pelanggan atau mitra bisnis, serta kinerja keuangan perusahaan yang tetap berjalan dengan normal seperti biasa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PT CNI tetap berkomitmen menerapkan pengelolaan usaha yang akuntabel dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disebut sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sementara fungsi organisasi tetap dijalankan oleh masing-masing lini.

“Fungsi setiap lini dalam organisasi tetap berjalan optimal,” tandasnya.

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal dan Penyimpangan Perizinan

Dalam perkara ini, penyidik Kejaksaan Agung menduga DS terlibat ekspor nikel secara melawan hukum. Dugaan itu mencakup manipulasi hasil pengujian kadar nikel serta penggunaan dokumen terkait ekspor yang diduga terbit melalui proses yang tidak sesuai ketentuan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penetapan DS dilakukan setelah tim penyidik melaksanakan ekspose perkara. DS disebut sebagai pihak swasta yang menjabat direktur utama dan memiliki saham di PT CNI.

“Berdasarkan hasil ekspos, tim penyidik telah menetapkan dari pihak swasta, yaitu Tersangka DS selaku direktur utama sekaligus pemegang saham PT CNI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel tahun 2017 sampai dengan tahun 2020,” kata Anang di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penyidik menduga ekspor dilakukan tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO. Dalam konteks komoditas mineral, kewajiban ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri sebelum komoditas diekspor sesuai aturan yang berlaku.

“Tersangka diduga melakukan ekspor nikel secara melawan hukum tanpa memenuhi kewajiban DMO atau Domestic Market Obligation dengan menggunakan dokumen hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, dan persetujuan ekspor yang diduga diterbitkan melalui proses yang menyimpang dari ketentuan,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan tersebut disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp401 miliar. Nilai itu berasal dari hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Angka kerugian negara merupakan salah satu unsur penting yang didalami dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi ini.

Proses Hukum Berjalan, Tata Kelola Nikel Jadi Sorotan

Kasus ini menempatkan tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara kembali dalam perhatian. Nikel merupakan komoditas mineral yang memiliki nilai ekonomi besar, sehingga proses perizinan, pengujian kadar, pemenuhan kewajiban domestik, hingga persetujuan ekspor menjadi bagian yang perlu dijalankan sesuai aturan.

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam rantai tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu kegiatan usaha, tetapi juga menyentuh pengawasan atas dokumen dan prosedur yang digunakan dalam perdagangan komoditas. Penyidikan Kejaksaan Agung akan menentukan sejauh mana dugaan perbuatan DS serta dokumen-dokumen yang disebut dalam perkara itu memiliki keterkaitan hukum.

Bagi PT CNI, pernyataan resmi manajemen berfokus pada dua hal: penghormatan terhadap proses hukum dan keberlanjutan kegiatan bisnis. Perusahaan menyampaikan bahwa pelayanan kepada pelanggan, hubungan dengan mitra, serta fungsi internal tetap berjalan di tengah perkara yang menjerat DS.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan, termasuk langkah lanjutan yang akan dilakukan penyidik setelah penetapan tersangka. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap melekat hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.