Bukan Cuma Mobil Mewah, Apartemen Vinna Ledy Anggraeni Ikut Disita KPK Terkait Kasus Suap!

KPK Sita Apartemen di Tebet yang Diduga Terkait Pemberian kepada Vinna Ledy Anggraeni

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengambil tindakan penyitaan dalam pengembangan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kali ini, penyidik menyita sebuah unit apartemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang tercatat sebagai aset anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraeni.

Apartemen tersebut diduga berkaitan dengan pemberian dari Eno Bowo Susilo, pihak swasta yang namanya ikut diselidiki dalam rangkaian perkara ini. Penyitaan dilakukan pada Selasa, 29 September 2026, sebagai bagian dari pendalaman kasus yang berawal dari dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa aset tidak bergerak itu menjadi objek penyitaan terbaru dalam proses penyidikan.

“Hari ini penyidik kembali melakukan penyitaan satu unit apartemen dari Saudari VLA,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).

Dugaan Pemberian Tidak Hanya Berupa Kendaraan

Penyidik menduga apartemen tersebut bukan satu-satunya aset yang diberikan kepada Vinna. Sebelumnya, KPK telah menyita tiga mobil yang diduga berasal dari pemberian Eno Bowo Susilo. Kendaraan itu terdiri atas Mitsubishi Pajero Sport, Mercedes Benz, serta Innova Zenix.

Dengan disitanya apartemen, pemeriksaan KPK kini mencakup dugaan pemberian dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak. Dalam perkara dugaan korupsi, penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang yang dinilai memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki atau untuk kepentingan pembuktian di tahap berikutnya.

“Dugaan pemberian yang dilakukan oleh Saudara EBS kepada VLA tidak hanya unit-unit barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tapi juga ada unit barang tidak bergerak, dalam hal ini adalah aset tanah dan atau bangunan, dalam wujud apartemen,” ujar Budi.

KPK belum memaparkan nilai apartemen yang disita maupun detail waktu perolehan aset tersebut. Namun, penyidik akan menelusuri mekanisme pemberiannya, alasan di balik transaksi atau penyerahan aset, serta hubungan dugaan pemberian itu dengan jabatan Vinna sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu.

“Tentu semuanya nanti akan didalami teknis pemberiannya, kemudian maksud, tujuan, dari pemberian-pemberian yang sudah dilakukan oleh Saudara EBS tersebut kepada Saudari VLA,” tandas Budi.

Pengembangan Perkara Pengadaan Barang dan Jasa

Penyitaan aset Vinna berlangsung dalam pengembangan penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kasus tersebut kemudian mengarah pada penelusuran dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Pengembangan perkara berarti penyidik tidak hanya memeriksa fakta awal yang telah ditemukan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak, aliran aset, dokumen, dan transaksi lain. Langkah ini dapat dilakukan ketika penyidik menemukan informasi atau barang bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana lain yang masih berhubungan dengan perkara yang ditangani.

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi di Bengkulu. Lokasi yang didatangi antara lain kantor dan kediaman pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan serta pengelolaan limbah. Penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kota Bengkulu.

Dari kegiatan itu, KPK mengamankan berbagai dokumen, perangkat atau barang bukti elektronik, dan uang tunai rupiah bernilai lebih dari Rp4 miliar. Uang tersebut ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Bengkulu.

Belum Ada Tersangka dalam Pengembangan Penyidikan

Meski sejumlah aset telah disita dan penggeledahan telah dilakukan, KPK hingga saat ini belum mengumumkan penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan tersebut. Status penyitaan tidak serta-merta menjadi penetapan kesalahan pidana bagi pemilik aset, karena penyidik masih harus menguji keterkaitannya melalui pemeriksaan saksi, dokumen, serta bukti lain.

Pendalaman terhadap apartemen di Tebet dan kendaraan yang sebelumnya diamankan akan membantu KPK memetakan dugaan asal-usul aset. Penyidik juga akan menilai apakah terdapat hubungan antara pemberian yang diduga dilakukan pihak swasta dengan kewenangan atau posisi pihak penerima dalam pemerintahan dan lembaga legislatif daerah.

Kasus ini menambah perhatian terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, sektor yang melibatkan penggunaan anggaran publik dan relasi kerja antara penyelenggara negara dengan penyedia. Dalam proses pengadaan, setiap dugaan pemberian hadiah, fasilitas, atau aset kepada pejabat perlu diperiksa secara cermat untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan maupun imbalan atas keputusan tertentu.

KPK masih melanjutkan pengumpulan keterangan dan bukti dalam perkara tersebut. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, termasuk penelusuran terhadap aset yang telah diamankan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.