Biro Travel Akui Setor USD 75.000 ke Gus Alex Demi Muluskan Kuota Haji Tambahan

Saksi Biro Travel Beberkan Penyerahan USD 75 Ribu ke Gus Alex dalam Sidang Korupsi Kuota Haji

Pondokkebaikan.com – Pengakuan mengejutkan mengemuka di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 3 September 2026. Seorang staf biro travel mengaku pernah menyerahkan uang senilai USD 75 ribu kepada mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz yang akrab disapa Gus Alex. Pengakuan itu disampaikan dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024, yang kini menjerat empat terdakwa termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Siapa Nanang dan Apa yang Ia Saksikan

Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah Nur Faidzin, yang juga dikenal dengan nama Nanang. Ia bekerja sebagai staf di Biro Travel Pesona Mozaik, sebuah perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Nanang mengakui pernah bertemu langsung dengan Gus Alex untuk meminta arahan terkait mekanisme memperoleh kuota haji tambahan. Pertemuan itulah yang, menurutnya, menjadi latar belakang penyerahan uang tersebut.

Nanang menjelaskan bahwa pemberian uang itu bersifat ucapan terima kasih. Setelah pertemuan pertama dengan Gus Alex, ia kembali menghubungi mantan staf khusus tersebut. Dari kontak itu, Nanang memperoleh nomor seseorang bernama Rizky yang disebut sebagai Kasubdit di lingkungan Kementerian Agama. Ia kemudian menemui Rizky untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana prosedur pengisian kuota tambahan dijalankan.

Momen Interogasi Jaksa

Di tengah jalannya persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan langsung mengenai identitas penerima uang dan nominalnya. Jawaban Nanang justru memperlihatkan kebingungan yang menarik perhatian hadirin sidang.

“Siapa yang bapak berikan uang itu?” tanya jaksa.

“Berapa nilainya, Pak?” tanya jaksa.

“Saya kurang paham, saya lupa, saya jujur bener bener lupa. Tapi secara pemberitaan kan akhirnya diberitakan di 75.000 (Dolar AS),” sahut Nanang.

Kesaksian ini menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian pembuktian jaksa. Meskipun Nanang mengaku tidak mengingat nominal secara pasti, ia mengaitkan angka USD 75 ribu dengan pemberitaan yang beredar di publik, sehingga secara tidak langsung mengonfirmasi besaran dana yang berpindah tangan.

Mekanisme Kuota Tambahan yang Diceritakan Saksi

Nanang melanjutkan keterangannya dengan menggambarkan bagaimana informasi teknis mengenai pengisian kuota tambahan akhirnya sampai kepadanya. Setelah pulang dari pertemuan dengan Rizky, ia menunggu dua hingga tiga hari. Pada periode itu, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PIHK yang berisi instruksi agar pihak yang berminat mengisi kuota tambahan mengajukan nama-nama jemaah melalui kanal resmi.

“Saya lupa arahan Pak Rizky, tapi setelah saya pulang, dua-tiga hari, ternyata Kemenag itu ada surat edaran ke semua PIHK siapa yang mau mengisi mengajukan nama untuk eh, kuota tambahan, ajuin. Udah bukan di bagian saya, Pak, di kantor. Itu udah teknis semuanya. Udah mulai kalau nggak salah itu by email lah,” tutur Nanang.

Keterangan ini mengindikasikan bahwa proses pengisian kuota tambahan memiliki jalur administratif yang seharusnya berjalan melalui mekanisme resmi. Namun, pertemuan langsung antara staf biro travel dan mantan staf khusus menteri menimbulkan pertanyaan tentang apakah ada intervensi di luar prosedur yang berlaku.

Skala Kerugian Negara: Rp622 Miliar

Jaksa penuntut umum membeberkan bahwa total kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp622 miliar. Angka tersebut bukan berasal dari satu sumber tunggal, melainkan akumulasi dari beberapa komponen kerugian yang saling berkaitan dengan praktik pengisian kuota haji khusus secara tidak sah.

Komponen terbesar berasal dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Selisih itu tercatat sebesar Rp438,2 miliar dan berkaitan dengan jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat namun tetap diproses keberangkatannya.

Di samping itu, terdapat penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 senilai Rp39,9 miliar. Komponen kerugian ketiga berasal dari fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada tahun 2023 dan 2024, yang ditujukan untuk jemaah yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat keberangkatan. Nilai fee percepatan ini mencapai sekitar Rp143,9 miliar.

Implikasi dan Konteks Perkara

Perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang menyangkut sektor penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Empat terdakwa yang diproses dalam perkara tersebut mencakup mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skema pembagian kuota. Posisi Gus Alex sebagai mantan staf khusus menteri menjadikannya figur kunci dalam rantai komunikasi antara otoritas kementerian dan pelaku usaha PIHK.

Kuota haji tambahan sendiri merupakan alokasi tambahan yang diberikan pemerintah di luar kuota reguler tahunan. Mekanisme pengisiannya seharusnya transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketika proses itu disisipi pertemuan-pertemuan langsung antara pejabat atau mantan pejabat dengan pihak swasta, serta disertai penyerahan uang dalam jumlah besar, maka integritas seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji menjadi taruhannya.

Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diperkirakan akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lain dan pembuktian dokumen. Bagi ribuan jemaah haji khusus yang telah membayar biaya penyelenggaraan, kejelasan hukum atas perkara ini menjadi penentu apakah dana mereka dapat dikembalikan atau setidaknya dipertanggungjawabkan secara utuh.