Anggota DPR Tantang Kepala BGN Taruhan: Keracunan MBG Pasti Terulang Kalau Tata Kelola Buruk!

Peringatan Keras dari Parlemen: Tata Kelola MBG Harus Dibedah Sebelum Keracunan Berulang

Pondokkebaikan.com – Angka Rp240,20 triliun yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2027 seharusnya menjadi sinyal bahwa negara serius dalam intervensi gizi skala nasional. Namun, di balik besaran anggaran tersebut, Komisi IX DPR RI menyoroti celah struktural yang, jika dibiarkan, berpotensi mengubah program mulia menjadi sumber masalah kesehatan publik berulang. Peringatan itu dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/9/2026), ketika Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan pagu anggaran 2027 di hadapan para legislator.

Taruhan yang Dilempar ke Meja Rapat

Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, tidak sekadar menyampaikan kritik rutin. Ia secara eksplisit menyatakan keberaniannya untuk “bertaruh” bahwa insiden keracunan makanan akan terus menghantui pelaksanaan MBG apabila desain program dan mekanisme tata kelola tidak segera diperbaiki. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tegas di hadapan Sudaryono dan jajaran BGN yang hadir dalam forum tersebut.

“Sudahlah, taruhan sama saya. Keracunan pasti akan terjadi karena memang variabel-variabel yang menuju pada tata kelola makanan siap saji yang dari awal sudah kita warning, yakni gunakan Perpres 82, SLHS, HACCP, libatkan Badan POM, libatkan pemerintah daerah. Itu enggak dipenuhi, BGN mau main sendiri, vertikal, seragam, serentak.”

Kalimat tersebut merujuk pada kerangka regulasi dan standar keamanan pangan yang seharusnya menjadi fondasi operasional setiap dapur MBG. Perpres 82 mengatur tata kelola pengadaan dan distribusi pangan, sementara SLHS (Sanitation, Hygiene, dan Safety) serta HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) merupakan protokol internasional yang menjadi acuan dalam pengelolaan makanan siap saji. Keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) serta pemerintah daerah, menurut Edy, bukan opsi tambahan melainkan prasyarat mutlak agar rantai pasok pangan tetap terkontrol dari hulu ke hilir.

Skala Operasional yang Menantang Pengawasan

Salah satu variabel yang membuat pengawasan menjadi sangat kompleks adalah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mencapai sekitar 27.000 unit di seluruh Indonesia. Setiap unit tersebut dituntut memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam volume masif setiap hari. Edy mengibaratkan pengelolaan satu dapur MBG jauh lebih rumit dibandingkan mengelola satu Puskesmas, mengingat variabel risiko pangan siap saji mencakup rantai dingin, waktu distribusi, sanitasi peralatan, hingga kompetensi personel di lapangan.

“Ini kan indikator penting. Bu Arum, Pak Kepala ke depan pasti masih sibuk ngurusi keracunan. Sudahlah, taruhan sama saya. Taruhan sama saya. Apakah ini dianggap gampang? Tidak, Pak. Variabelnya kompleks. Kita enggak bisa dengan yakin bahwa ini keracunan nggak akan terjadi. Saya bandingkan ngelola satu Puskesmas dengan ngelola satu dapur, lebih rumit satu dapur, Pak.”

Perbandingan antara Puskesmas dan dapur MBG yang ia kemukakan bukan sekadar retorika. Dalam praktik keamanan pangan, satu dapur komersial skala besar memang menghadapi risiko kontaminasi silang, degradasi nutrisi akibat pemanasan berulang, serta potensi pertumbuhan mikroba yang jauh lebih tinggi dibandingkan fasilitas kesehatan yang berfokus pada layanan klinis. Ketika skala tersebut diperluas ke puluhan ribu titik secara serentak, margin kesalahan menjadi sangat tipis.

Kompetensi SDM di Balik Kompor

Di samping arsitektur regulasi, Edy menyoroti persoalan kompetensi sumber daya manusia yang langsung mengoperasikan dapur-dapur MBG. Ia menilai masih banyak personel yang ditempatkan di unit-unit tersebut tidak memiliki latar belakang formal dalam pengolahan makanan siap saji. Tanpa penguasaan teknik sanitasi, pengendalian suhu, dan prosedur HACCP, risiko kontaminasi pangan meningkat secara signifikan. Kondisi ini, menurutnya, merupakan variabel yang wajib diperhitungkan BGN dalam setiap perencanaan operasional.

Edy kemudian meminta Sudaryono memanfaatkan 100 hari pertama kepemimpinannya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap desain manajemen strategis BGN. Ia menekankan bahwa penyajian anggaran tidak boleh mendahului kesiapan data manajerial yang matang.

“Ini sulit, Pak. Jadi mohon saya tidak menakut-nakuti tapi ini menjadi warning kita semua. Jadi Pak kalau presentasi anggaran seperti ini, itu manajemen strategi datanya mateng dulu sampai 100 halaman baru kemudian muncul anggaran.”

Struktur Anggaran 2027: Dua Pilar Utama

Dalam forum yang sama, BGN memaparkan komposisi pagu anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun. Alokasi tersebut terbagi ke dalam dua program utama. Program Pemenuhan Gizi Nasional menyerap porsi terbesar, yakni Rp232,88 triliun atau setara 96,95 persen dari total pagu. Sisanya, sebesar Rp7,33 triliun (3,05 persen), dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen yang mencakup gaji, tunjangan, serta biaya operasional kelembagaan.

Proporsi hampir 97 persen yang tersalurkan langsung ke pemenuhan gizi menunjukkan bahwa program ini dirancang sebagai instrumen intervensi gizi massal. Namun, besaran tersebut sekaligus berarti bahwa setiap persentase kegagalan dalam tata kelola akan berdampak pada jutaan penerima manfaat. Ketidaksinkronan antara kecepatan ekspansi infrastruktur dapur dan kesiapan sistem pengawasan menjadi risiko sistemik yang tidak bisa diabaikan.

Dukungan Bersyarat dari Parlemen

Terlepas dari ketajaman kritik yang disampaikan, Edy memastikan bahwa Komisi IX DPR tetap berdiri di belakang program MBG sebagai instrumen kebijakan gizi nasional. Dukungan tersebut, namun, datang dengan catatan eksplisit: program harus benar-benar mampu mencapai tujuan intervensi gizinya melalui perencanaan yang matang dan tata kelola yang terkoordinasi lintas sektor. Tanpa pembenahan struktural, anggaran triliunan rupiah berisiko menjadi instrumen pemborosan yang justru memperburuk beban kesehatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh program itu sendiri.

Bagi publik, peringatan dari parlemen ini menjadi pengingat bahwa skala tidak boleh mengorbankan standar. Dua puluh tujuh ribu dapur yang beroperasi serentak membutuhkan lebih dari sekadar niat baik; ia menuntut arsitektur pengawasan yang proporsional, kompetensi personel yang terverifikasi, serta koordinasi aktif antara pusat dan daerah. Tanpa ketiga pilar tersebut, taruhan yang dilempar di ruang rapat DPR berisiko menjadi kenyataan di meja makan jutaan warga.