Ancaman Siber Meningkat Drastis, DPR Diminta Segara Sahkan RUU KKS

Lonjakan Serangan Siber di Infrastruktur Digital Indonesia Dorong Percepatan Pengesahan RUU KKS

Pondokkebaikan.com – Angka-angka yang terungkap dalam forum diskusi di Jakarta pada Kamis (3/9/2026) menggambarkan skala ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah air. Dalam rentang tiga bulan — Juni hingga Agustus 2026 — tercatat sebanyak 246,4 juta kontak menuju alamat IP berbahaya yang menargetkan jaringan digital nasional. Lebih mengkhawatirkan lagi, pada tiga hari terakhir periode pemantauan, sekitar 68 juta event serangan siber terdeteksi dalam waktu singkat. Data tersebut dipaparkan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kesiapan regulasi keamanan siber Indonesia.

Eskalasi serangan dalam skala masif ini menempatkan infrastruktur digital — mulai dari jaringan telekomunikasi, pusat data, hingga layanan publik berbasis internet — pada posisi rentan. Tanpa kerangka hukum yang tegas, setiap insiden berpotensi memicu kebingungan kewenangan antarinstansi, keterlambatan respons, dan kerugian ekonomi yang sulit diukur.正是在 konteks inilah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dipandang sebagai instrumen hukum yang tak lagi bisa ditunda.

APJII: Kepastian Hukum sebagai Prasyarat Pertumbuhan Ekosistem Digital

Muhammad Arif menegaskan bahwa bagi industri penyedia layanan internet (ISP), keberadaan payung hukum nasional bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan operasional. Tanpa aturan main yang jelas, operator tidak memiliki landasan untuk berinvestasi pada sistem pertahanan siber, menyusun protokol respons insiden, atau menanggung risiko hukum akibat serangan yang melampaui kendali mereka.

“APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat,” kata Arif.

Di samping desakan pengesahan, Arif juga mengajukan dua rekomendasi teknis yang dinilai krusial. Pertama, pembentukan portal pelaporan insiden terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih birokrasi ketika sebuah serangan siber melanda. Kedua, pemberian masa transisi selama dua tahun bagi seluruh ISP untuk menyesuaikan infrastruktur, prosedur internal, dan sumber daya manusia mereka dengan ketentuan baru yang akan berlaku.

Komisi I DPR: Delineasi Kewenangan dan Kriteria Objektif

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyoroti aspek yang sering luput dari perhatian publik: pembagian kewenangan antarlembaga dalam draf RUU KKS. Ia mengingatkan bahwa tanpa delineasi tegas mengenai siapa yang memimpin respons nasional saat krisis siber melanda, potensi perebutan fungsi antarinstansi akan menghambat penanganan dan memperpanjang durasi gangguan.

“Kejelasan tugas dan kewenangan antar lembaga membutuhkan delineasi tegas serta menentukan penanggungjawab respons nasional, terutama komando nasional insiden siber,” ujar Syamsu.

Syamsu juga memberikan peringatan keras terkait penetapan status krisis siber dan penentuan mana sektor atau sistem yang tergolong Infrastruktur Informasi Kritikal (IIK). Ia menekankan bahwa klasifikasi semacam itu tidak boleh dilakukan secara sepihak atau subjektif, karena dampaknya langsung menyentuh dunia usaha — mulai dari kewajiban pelaporan tambahan hingga standar keamanan yang lebih ketat.

“Penentuan suatu sektor, lembaga, atau sistem sebagai Infrastruktur Informasi Kritis (IIK) harus dilakukan dengan ukuran yang jelas, terukur, tidak subjektif, dan memiliki dasar hukum yang pasti,” tegasnya.

Baleg DPR: RUU KKS sebagai Aturan Induk yang Menyeluruh

Merespons berbagai masukan dari industri dan komisi terkait, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan arsitektur hukum yang mendasari RUU KKS. Menurutnya, rancangan undang-undang ini memang dikonsepkan sebagai aturan induk — sebuah umbrella act — yang memberikan kerangka prinsipil tanpa merinci setiap aspek teknis secara langsung.

“Hal-hal ini lebih kepada umbrella atau payung hukum, yang pada saatnya nanti secara teknis akan diatur dalam peraturan pelaksanaan,” jelas Bob Hasan.

Pendekatan ini berarti bahwa setelah RUU KKS disahkan, detail operasional — mulai dari protokol respons insiden, standar audit keamanan, hingga mekanisme koordinasi antar-BSSN dan regulator sektoral — akan dituangkan dalam peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kesiapan Industri dan Implikasi ke Depan

Menutup paparannya, Arif menyatakan kesiapan penuh industri untuk terlibat aktif dalam tahap implementasi regulasi. Kolaborasi antara APJII, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta regulator sektoral masing-masing akan menjadi tulang punggung penerapan aturan di lapangan.

“APJII siap berkolaborasi aktif dengan BSSN dan regulator sektoral dalam implementasi,” pungkasnya.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan ekonomi digital Indonesia, urgensi pengesahan RUU KKS bukan semata-mata soal perlindungan data atau keamanan jaringan. Ia menyangkut kelangsungan investasi infrastruktur digital, kepercayaan konsumen terhadap layanan daring, serta kemampuan negara merespons ancaman yang kini datang dalam skala ratusan juta kontak per bulan. Dengan eskalasi serangan yang terus meningkat dan belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif, setiap penundaan pengesahan berarti memperpanjang jendela kerentanan bagi seluruh ekosistem digital Indonesia.