3 Warga SAD Jadi Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI di Jambi, Polisi: Proses Sesuai Hukum

Tiga Warga Suku Anak Dalam Resmi Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Sarolangun

Pondokkebaikan.com – Polres Sarolangun, Jambi, akhirnya menetapkan tiga orang dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) sebagai tersangka dalam kasus kekerasan fisik terhadap personel TNI AD yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit. Keputusan ini diambil setelah serangkaian penyelidikan lapangan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti yang dianggap sah secara hukum. Kasus tersebut sebelumnya memicu perhatian luas publik setelah rekaman video penyerangan tersebar di berbagai platform media sosial.

Latar Belakang Insiden di Kebun Sawit

Konflik fisik itu pecah pada Jumat, 28 Agustus 2026, di area perkebunan PT Sari Aditya Loka (SAL), Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Saat kejadian, anggota TNI dari Yonif 896/Serumpun Pseko tengah melaksanakan tugas patroli rutin di wilayah tersebut. Ketegangan yang menjadi pemicu utama insiden diduga berakar dari persoalan pencurian buah sawit yang kerap menjadi titik gesekan antara masyarakat adat dan pihak perkebunan di kawasan itu.

Rekaman video yang kemudian viral memperlihatkan sekelompok warga SAD melakukan penyerangan secara langsung terhadap prajurit yang sedang bertugas. Penyebaran cepat video tersebut ke ruang digital membuat kasus ini mendapat sorotan publik dalam waktu singkat, sekaligus mendorong aparat kepolisian untuk bergerak cepat menangani perkara.

Identitas Tersangka dan Proses Hukum

Ketiga warga SAD yang kini berstatus tersangka berasal dari kelompok Air Panas, dengan inisial R, B, dan D. Mereka resmi berhadapan dengan proses hukum setelah penyidik Satreskrim Polres Sarolangun menyelesaikan tahapan penyelidikan dan memastikan kecukupan bukti.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah menjelaskan bahwa penetapan status tersangka tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme gelar perkara yang transparan. Seluruh keputusan hukum, kata dia, bertumpu pada fakta-fakta yang ditemukan penyidik di lokasi kejadian serta keterangan saksi yang telah dikumpulkan.

“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Proses selanjutnya akan kami laksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Wendi, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aparat penegak hukum di Sarolangun berkomitmen menjalankan proses secara proporsional, tanpa mengabaikan hak-hak tersangka maupun konteks sosial komunitas adat yang bersangkutan.

Dua Warga SAD Positif Narkoba, Jalur Rehabilitasi Dibuka

Di samping penanganan kasus pengeroyokan, polisi juga mengungkapkan temuan lain dari pemeriksaan terhadap warga SAD yang sempat diamankan. Hasil tes urine menunjukkan dua orang berinisial J dan R positif mengonsumsi narkotika. Keduanya tidak dikategorikan sebagai pelaku kekerasan, melainkan akan menjalani proses rehabilitasi.

“Keduanya akan dilakukan asesmen di BNNP Jambi,” tambah AKBP Wendi mengenai langkah penanganan bagi dua warga SAD yang dinyatakan positif narkoba tersebut.

Langkah rehabilitasi ini akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi. Pendekatan tersebut mencerminkan kebijakan bahwa warga komunitas adat yang bermasalah dengan zat adiktif tidak serta-merta diproses secara pidana, melainkan diarahkan ke jalur pemulihan kesehatan.

Sembilan Warga SAD Lain Dipulangkan

Sembilan orang warga SAD lainnya yang sebelumnya diamankan untuk dimintai keterangan telah dilepaskan oleh pihak kepolisian. Kepulangan mereka dilakukan setelah penyidik memastikan bahwa ketigabelas orang tersebut tidak terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan terhadap anggota TNI AD Yonif 896/Serumpun Pseko. Dengan demikian, total warga SAD yang sempat ditahan sementara berjumlah dua belas orang, terdiri dari tiga tersangka, dua yang menjalani rehabilitasi, dan tujuh lainnya yang tidak terbukti terlibat.

Konteks: Relasi Komunitas Adat dan Perkebunan Sawit di Jambi

Kasus ini bukan peristiwa tunggal dalam dinamika sosial di Kabupaten Sarolangun. Selama bertahun-tahun, kawasan perkebunan kelapa sawit di wilayah Air Hitam dan sekitarnya menjadi titik rawan konflik antara masyarakat adat SAD dan aktivitas korporasi perkebunan. Persoalan seperti batas wilayah, akses terhadap sumber pangan tradisional, serta dugaan pengambilan hasil kebun kerap memicu ketegangan yang berujung pada konfrontasi fisik.

Kehadiran TNI dalam tugas patroli di area perkebunan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas di wilayah yang secara geografis terpencil dan minim kehadiran negara. Namun, insiden seperti ini juga menyoroti perlunya mekanisme dialog dan penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, dan komunitas adat, agar ketegangan tidak bereskalasi menjadi kekerasan.

Bagi aparat penegak hukum, penanganan kasus ini menjadi ujian tersendiri: bagaimana menegakkan hukum secara tegas sekaligus memperhatikan konteks sosial-budaya komunitas yang bersangkutan. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi preseden yang konstruktif bagi hubungan antara masyarakat adat dan institusi negara di wilayah Sarolangun.