Polisi vs Polisi di Palangka Raya: Kanit Reskrim Ribut dengan Kasat Lantas, Satu Orang Luka

Insiden Internal di Markas Polresta Palangka Raya: Perwira Reskrim Dicopot Setelah Bentrok dengan Kasat Lantas

Pondokkebaikan.com – Sebuah konflik internal yang jarang terjadi di tubuh kepolisian Kalimantan Tengah mengguncang Markas Polresta Palangka Raya pada Selasa, 18 Agustus 2026. Dua perwira yang seharusnya bekerja dalam satu komando justru terlibat perselisihan fisik hingga satu di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini memicu pencopotan jabatan secara cepat dan membuka proses pemeriksaan resmi oleh propam Polda Kalteng.

Kronologi Bentrokan dan Kondisi Korban

Perwira berinisial EB, yang saat itu masih memegang posisi Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pahandut, terlibat insiden langsung dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palangka Raya berinisial H. Lokasi kejadian berada di lingkungan Markas Polresta Palangka Raya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Bentrokan tersebut menyebabkan H mengalami luka dan segera dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya untuk mendapatkan penanganan medis.

Kondisi H memerlukan perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan milik Polri tersebut. Tidak ada informasi tambahan yang dirilis mengenai tingkat keparahan luka maupun estimasi waktu pemulihan, namun fakta bahwa korban harus menjalani perawatan inpatient menunjukkan bahwa cedera yang dialami tidak bersifat ringan.

Akar Perselisihan: Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Dari keterangan yang beredar, pemicu awal konflik ini diduga berkaitan dengan persoalan penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Tiga hari setelah insiden lalu lintas tersebut, ketegangan antara kedua perwira memuncak dan berujung pada bentrokan fisik di markas. Pola ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas operasional dapat bereskalasi menjadi konflik personal apabila tidak ditangani secara cepat melalui jalur komando.

Pencopotan Jabatan dan Penempatan Ulang

Menyusul insiden itu, Polresta Palangka Raya mengambil langkah administratif tegas. EB dicopot dari jabatan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pahandut melalui Surat Perintah bernomor ST/45/VIII/KEP./2026. Setelah pencopotan tersebut, EB ditempatkan sebagai perwira pertama Polresta Palangka Raya, sebuah posisi yang secara administratif menjauhkan yang bersangkutan dari fungsi operasional langsung sambil proses pemeriksaan berlangsung.

Keputusan pencopotan ini diambil oleh pimpinan Polresta sebagai bentuk pertanggungjawaban internal sekaligus langkah preventif agar proses investigasi tidak terganggu oleh kehadiran pihak yang bersangkutan di lingkungan kerja yang sama.

Proses Pemeriksaan oleh Bidpropam Polda Kalteng

Setelah kejadian, EB diamankan oleh Subbid Provos Bidpropam Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan resmi. Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, EB menjalani tes urine yang hasilnya dinyatakan negatif terhadap narkotika maupun obat-obatan terlarang. Hasil ini mengeliminasi kemungkinan bahwa perilaku yang bersangkutan dipicu oleh pengaruh zat kimia.

Selain pemeriksaan terhadap EB, pihak kepolisian juga mengamankan satu bilah senjata tajam yang diduga terkait dengan insiden tersebut. Senjata tajam itu disita untuk kepentingan pembuktian dan analisis forensik. Sejumlah saksi yang berada di lokasi atau mengetahui rangkaian peristiwa juga telah dimintai keterangan guna merekonstruksi urutan kejadian secara utuh.

Penjelasan Resmi dari Humas Polresta

Ajun Komisaris Polisi Sukrianto, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Palangka Raya, menyampaikan keterangan resmi pada Senin, 24 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa kepolisian masih melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh aspek peristiwa tersebut.

“Setiap kejadian yang melibatkan personel Polri akan ditangani secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dan pendalaman dilakukan untuk memastikan seluruh fakta dalam peristiwa tersebut.”

Terkait penanganan EB secara administratif, Sukrianto menambahkan:

“Pasca kejadian, yang bersangkutan telah diamankan oleh Subbid Provos Bidpropam Polda Kalimantan Tengah untuk menjalani pemeriksaan.”

Mengenai mekanisme penyelesaian perkara secara keseluruhan, ia menegaskan:

“Penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur, baik melalui mekanisme kedinasan maupun proses hukum yang berjalan.”

Implikasi dan Konteks Disiplin Internal Polri di Kalimantan Tengah

Insiden di Palangka Raya ini menjadi pengingat bahwa konflik internal di tubuh kepolisian tidak selalu melibatkan masyarakat luar. Ketika dua perwira dari satuan berbeda — satu dari fungsi reserse kriminal dan satu dari fungsi lalu lintas — berselisih di markas sendiri, dampaknya melampaui sekadar urusan personal. Ia menyentuh kepercayaan publik terhadap profesionalisme aparat penegak hukum di tingkat kota.

Struktur organisasi Polresta Palangka Raya menempatkan fungsi reserse kriminal dan lalu lintas sebagai dua pilar operasional utama. Reserse kriminal menangani penyidikan tindak pidana umum, sementara lalu lintas mengatur penegakan aturan di jalan raya. Persinggungan tugas antara kedua fungsi ini, terutama dalam kasus penindakan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi berujung pada proses pidana, merupakan titik rawan yang memerlukan koordinasi komando yang jelas.

Pencopotan cepat dan pelibatan Bidpropam Polda Kalteng menunjukkan bahwa mekanisme disiplin internal masih berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, publik di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah kini menantikan hasil akhir pemeriksaan: apakah insiden ini akan diselesaikan semata-mata melalui sanksi kedinasan, ataukah akan berlanjut ke ranah hukum pidana apabila ditemukan unsur kelalaian atau kekerasan yang memenuhi unsur pasal tertentu dalam KUHP.

Sementara proses investigasi masih berjalan, Polresta Palangka Raya menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan dilakukan secara transparan dan proporsional. Masyarakat diimbau menunggu hasil resmi sebelum menyimpulkan narasi yang belum terverifikasi. Bagi institusi kepolisian di Kalimantan Tengah, kasus ini menjadi bahan evaluasi internal mengenai pengelolaan konflik antar-perwira dan penguatan budaya komando yang mengutamakan dialog sebelum eskalasi.