Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terpakai, DPRD: Harusnya Digunakan untuk Sekolah Gratis
Pondokkebaikan.com – Pada Senin, 29 Juni 2026, dalam rapat paripurna, anggota DPRD DKI Jakarta mengingatkan adanya dana yang belum terpakai dari Disdik. Anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang tersisa menjadi sorotan karena dianggap belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi meskipun Disdik DKI Jakarta telah dialokasikan dana besar dalam APBD 2025, yaitu sekitar Rp19,6 triliun, yang hanya menyerap sebagian kecil, yaitu Rp18,5 triliun.
Sisa anggaran tersebut, kata Ramly HI Muhamad, anggota DPRD DKI Jakarta, seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah akses pendidikan bagi warga yang mengalami kesulitan. Menurutnya, kebijakan sekolah gratis harusnya menjadi jalan keluar bagi orang tua yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. “Program sekolah swasta gratis yang diusulkan oleh Komisi E hanya tercapai sebagian kecil, hanya 106 dari 258 sekolah yang ditargetkan berhasil direalisasikan,” ujarnya.
“Sekolah swasta gratis yang diusulkan oleh Komisi E ada 258 sekolah, lalu yang diterima (realisasi) hanya 106 sekolah,” kata Ramly.
Kritik ini muncul di tengah tantangan yang masih terjadi bagi sejumlah warga Jakarta. Banyak anak yang gagal lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri, terutama karena lokasi tinggal yang jauh dari sekolah. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka yang ingin mengakses pendidikan dengan biaya lebih rendah.
“Di pertengahan tahun, ketika kenaikan kelas, yang sekolahnya dekat bisa mendapatkan (program pendidikan sekolah negeri). Yang sekolah tidak ada di situ (dekat kediamannya), mau mendaftar ke mana?,” tanya Ramly.
Menurut Ramly, dana sisa Rp1,1 triliun bisa menjadi solusi konkret untuk meringankan beban warga yang terpinggirkan. Ia menekankan bahwa program sekolah gratis harusnya menjadi pilihan utama dalam penggunaan anggaran pendidikan. “Kasihan warga Jakarta yang tidak bisa terakomodir,” katanya.
Purbaya Mulai Kaji Anggaran Pemerintah untuk Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Ramly juga mengkritik kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pendidikan secara tidak merata. Menurutnya, Disdik DKI Jakarta perlu lebih efisien dalam penggunaan dana. “Disdik semestinya mampu mengoptimalkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan, demi memastikan tidak ada satu pun anak Jakarta yang terganjal biaya maupun keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Anggaran Rp1,1 triliun ini dianggap sebagai peluang besar untuk mendorong akses pendidikan yang lebih merata. DPRD DKI Jakarta menilai bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk memperluas program sekolah gratis ke lebih banyak sekolah swasta. Ini penting karena banyak warga yang memilih sekolah swasta karena jarak tempat tinggal dari sekolah negeri yang terlalu jauh.
Realisasi dari program tersebut juga menjadi isu yang dibahas oleh Komisi E DPRD Jakarta. Komisi ini menyatakan bahwa hanya 106 dari 258 sekolah yang diusulkan bisa direalisasikan. Angka ini menunjukkan adanya kejadian yang tidak sesuai dengan target awal. Selain itu, anggota DPRD lainnya menyebutkan bahwa ada kemungkinan dana sisa bisa dialokasikan untuk menunjang kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang menuntut keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak Jakarta.
Ramly menyoroti bahwa dana sisa bisa jadi jawaban atas keterbatasan akses pendidikan. “Pemerintah DKI seharusnya lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, agar tidak ada warga yang terlantar dalam sistem pendidikan,” jelasnya. Ia berharap pihak Disdik bisa mengevaluasi kembali penggunaan dana dan meningkatkan realisasi program-program yang diusulkan.
Dalam rapat paripurna, Ramly juga mengkritik penggunaan anggaran yang kurang efisien. “Dana yang seharusnya digunakan untuk sekolah gratis justru dibiarkan berpusing di luar jangkauan,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa ada celah dalam pengelolaan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua kalangan.
Kebijakan sekolah gratis dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang merata. DPRD DKI Jakarta menekankan bahwa dana sisa Rp1,1 triliun harusnya digunakan untuk memperluas program ini. Dengan demikian, warga Jakarta yang tidak mampu mengakses sekolah negeri bisa mendapatkan pendidikan secara gratis.
Menurut Ramly, dana tersebut bisa digunakan untuk menyediakan lebih banyak sekolah swasta gratis. Ia menilai bahwa ini penting untuk menangani kebutuhan pendidikan masyarakat yang terpencil. “Jika dana ini dimanfaatkan dengan baik, anak-anak Jakarta yang kesulitan masuk sekolah bisa terakomodir,” katanya.
Dalam kesimpulannya, Ramly meminta pihak Disdik untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Kita perlu mengevaluasi kembali cara pengelolaan anggaran, agar tidak ada kehilangan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” pungkasnya.
