CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana

Pemprov DKI Siap Ajukan Tuntutan Pidana atas Perusakan Kamera Pengawas di Pejompongan

Pondokkebaikan.com – Infrastruktur pengawasan kota di jantung ibu negara kembali menjadi sasaran amuk massa. Pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, sekelompok pengunjuk rasa yang bergerak di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, merusak sejumlah kamera CCTV beserta fasilitas publik di sekitarnya. Insiden ini terjadi di tengah kericuhan yang menyertai aksi demonstrasi terkait DPR RI, dan meninggalkan bekas kerusakan yang kini akan ditangani melalui mekanisme hukum pidana.

Keputusan untuk menempuh jalur hukum bukan sekadar reaksi administratif. Bagi pemerintah provinsi, setiap unit kamera pengawas yang hancur berarti hilangnya titik mata elektronik yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan warga, kelancaran lalu lintas, dan pengawasan layanan publik di wilayah ibu kota. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menggerus rasa aman masyarakat yang bergantung pada sistem tersebut.

Respons Resmi Diskominfotik: Terbuka terhadap Aspirasi, namun Menolak Anarki

Marulina Dewi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kadiskominfotik) DKI Jakarta, menyampaikan sikap pemerintah secara tegas namun tetap proporsional. Ia mengakui bahwa ruang publik adalah hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat, namun menegaskan bahwa hak tersebut tidak boleh dijalankan dengan cara yang merugikan kepentingan kolektif.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik.”

Dewi kemudian menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap terikat pada prinsip ketertiban dan tanggung jawab sosial. Penyampaian aspirasi, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi tindakan destruktif yang melukai fasilitas milik bersama.

“Harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.”

Peran Strategis Kamera Pengawas di Jakarta

Bagi sebagian warga, kamera CCTV mungkin hanya benda kecil yang terpasang di sudut jalan. Namun dalam operasional pemerintahan kota, setiap unit tersebut menjalankan fungsi berlapis. Dewi menjelaskan bahwa jaringan kamera pengawas di Jakarta dirancang untuk membantu mencegah tindak kriminal, memantau kualitas pelayanan publik, serta mendukung pengaturan arus lalu lintas di kawasan padat.

“Fasilitas CCTV digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas.”

Kerusakan pada satu atau beberapa titik kamera berarti munculnya celah pengawasan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan atau menyebabkan gangguan koordinasi lalu lintas di jam-jam sibuk. Di kota dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa dan kepadatan kendaraan yang tinggi, setiap titik buta dalam jaringan pengawasan berpotensi memperbesar risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas.

Jalur Pidana: Komitmen Menindak Pelaku

Diskominfotik DKI Jakarta menyatakan bahwa perusakan kamera CCTV di Pejompongan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Setiap tindakan yang merusak fasilitas publik akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.”

Langkah ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perusakan barang milik umum, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. Dengan menempuh jalur pidana, pemerintah provinsi mengirimkan sinyal bahwa fasilitas yang dibangun dari anggaran rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai objek kemarahan tanpa akibat hukum.

Panggilan untuk Menjaga Warisan Bersama

Di samping ancaman hukum terhadap pelaku, Diskominfotik juga menyampaikan ajakan langsung kepada seluruh warga Jakarta. Dewi mengingatkan bahwa fasilitas yang dirusak pada malam itu dibangun dari pajak dan anggaran publik, sehingga merusaknya sama dengan merugikan diri sendiri dan sesama warga.

“Mari seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Jakarta. Jangan sampai penyampaian aspirasi justru merusak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri.”

Ia menutup pernyataannya dengan pengingat bahwa kota ini adalah ruang hidup bersama, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas harian warga bergantung pada keutuhan infrastruktur publik.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Mari jaga fasilitas publik dan saling menjaga agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung dengan aman.”

Konteks dan Implikasi Lebih Luas

Insiden di Pejompongan bukan peristiwa terisolasi dalam sejarah demonstrasi di ibu kota. Kawasan sekitar gedung DPR RI kerap menjadi titik konsentrasi massa ketika isu legislasi atau kebijakan nasional memicu gelombang protes. Setiap kali kericuhan pecah di area tersebut, fasilitas jalan, rambu, dan perangkat elektronik di sekitarnya kerap menjadi korban sampingan.

Bagi otoritas kota, tantangan ke depan bukan hanya memperbaiki kamera yang rusak, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme perlindungan infrastruktur publik berjalan efektif selama aksi-aksi massal berlangsung. Koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan, dan Diskominfotik menjadi kunci agar pengawasan kota tidak lumpuh di tengah dinamika politik. Sementara itu, bagi warga, pesan yang tersisa dari malam 27 Agustus 2026 cukup jelas: aspirasi boleh lantang, tetapi kota yang menjadi rumah bersama tidak boleh menjadi medan perusakan.