BRICS Desak Amerika Serikat Hentikan Blokade Ekonomi di Kuba

BRICS Soroti Dampak Blokade Kuba dalam KTT di New Delhi

Pondokkebaikan.com – Isu tekanan ekonomi terhadap Kuba menjadi salah satu perhatian utama dalam KTT BRICS ke-18 yang digelar di New Delhi, India, pada 12-13 September. Para pemimpin negara anggota menyampaikan seruan bersama agar langkah-langkah ekonomi, perdagangan, dan keuangan sepihak terhadap Havana segera dihentikan.

Sikap tersebut dimuat dalam deklarasi forum yang menempatkan kondisi ekonomi dan kemanusiaan di Kuba sebagai persoalan penting bagi stabilitas kawasan Karibia dan Amerika Latin. BRICS menilai pembatasan yang berlangsung telah memberi tekanan besar pada kehidupan warga, termasuk pada akses energi serta kemampuan ekonomi nasional Kuba.

Seruan Mengacu pada Resolusi PBB

Dalam pernyataan bersama, BRICS menegaskan pentingnya pelaksanaan prinsip hukum internasional serta keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Forum itu menilai pembatasan terhadap Kuba perlu diakhiri agar perdagangan dan kegiatan ekonomi negara tersebut tidak terus mengalami hambatan.

“Kami menegaskan kembali perlunya mengakhiri langkah-langkah ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/80/4,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Rujukan terhadap resolusi tersebut memperlihatkan bahwa seruan BRICS tidak hanya bersifat politik, melainkan juga dikaitkan dengan posisi yang telah dibahas dalam forum multilateral. Negara-negara anggota mendorong penyelesaian yang menghormati aturan internasional dan hak setiap negara untuk menentukan arah pembangunan ekonominya sendiri.

Bagi Kuba, pembatasan ekonomi memiliki konsekuensi luas karena berhubungan dengan kegiatan perdagangan, aliran keuangan, serta kemampuan memperoleh kebutuhan penting dari pasar internasional. Ketika akses tersebut terbatas, dampaknya dapat menjalar ke berbagai bidang yang berpengaruh langsung terhadap keseharian masyarakat.

Krisis Energi dan Tekanan Kemanusiaan

BRICS secara khusus mengangkat persoalan pasokan energi Kuba. Gangguan ekonomi dan kesulitan finansial dipandang ikut memperberat kemampuan negara itu dalam menjaga ketersediaan energi domestik. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap aktivitas publik, kebutuhan rumah tangga, dan jalannya sektor-sektor penting.

Deklarasi KTT juga menggarisbawahi bahwa persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan antarnegara. Di balik tekanan terhadap ekonomi nasional, terdapat dampak kemanusiaan yang dirasakan masyarakat Kuba. Penurunan kualitas hidup warga menjadi perhatian yang tidak dapat dipisahkan dari perdebatan mengenai sanksi dan blokade.

“Kami juga menyatakan keprihatinan atas dampak buruk blokade tersebut terhadap perekonomian Kuba dan pasokan energi, serta dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan terhadap rakyat Kuba,” lanjut deklarasi tersebut.

Pernyataan itu memperjelas posisi BRICS bahwa persoalan Kuba perlu dilihat melalui dua sisi sekaligus: dampaknya bagi kedaulatan negara dan konsekuensinya bagi penduduk sipil. Bagi blok tersebut, kebijakan ekonomi yang menimbulkan tekanan luas pada masyarakat memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional.

Amerika Latin Dipandang sebagai Zona Damai

Selain membahas Kuba, para pemimpin BRICS kembali menekankan pandangan bahwa Amerika Latin dan Karibia harus dijaga sebagai kawasan damai. Prinsip saling menghormati, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan nonintervensi menjadi bagian dari penekanan dalam deklarasi KTT.

“Dengan menekankan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip nonintervensi, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkaitan dengan Kuba akibat pengetatan langkah-langkah blokade sepihak terhadap negara itu,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

Penekanan atas status kawasan sebagai zona damai memiliki arti penting dalam konteks hubungan internasional. BRICS melihat stabilitas regional tidak hanya ditentukan oleh keamanan politik, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara di kawasan untuk menjalankan perdagangan, memenuhi kebutuhan rakyat, dan mengelola kebijakan dalam negeri tanpa tekanan eksternal yang berlebihan.

Gelombang pembatasan terbaru terhadap Kuba dikaitkan dengan kebijakan Washington yang menerapkan aturan tarif khusus bagi negara-negara yang menjadi mitra dagang Havana. Kebijakan darurat nasional juga diberlakukan dengan alasan menjaga stabilitas keamanan internal. Langkah-langkkah tersebut menambah ketidakpastian bagi hubungan ekonomi Kuba dengan dunia luar.

Peran India dan Menguatnya BRICS

India, sebagai pemegang keketuaan bergilir, menjadi tuan rumah bagi pertemuan ke-18 ini dan memfasilitasi penyusunan posisi bersama aliansi. Pembahasan mengenai Kuba menunjukkan bahwa forum BRICS terus memberi ruang bagi isu-isu kedaulatan ekonomi, kebijakan sepihak, dan dampak sanksi terhadap negara berkembang.

BRICS sendiri berawal dari kerja sama Brasil, Rusia, India, dan China pada 2006. Afrika Selatan kemudian bergabung pada 2011. Sejak 2024, kehadiran anggota baru memperluas jangkauan organisasi antarpemerintah tersebut dan memperkuat pengaruhnya dalam pembicaraan global.

Pertumbuhan keanggotaan itu membuat suara BRICS semakin diperhitungkan saat membahas kebijakan ekonomi internasional. Dalam isu Kuba, konsensus yang disampaikan di New Delhi memperlihatkan penolakan bersama terhadap penggunaan langkah koersif sepihak yang dinilai merugikan ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat sipil.

Meski deklarasi KTT tidak serta-merta mengubah kebijakan pihak lain, pernyataan kolektif BRICS menambah tekanan diplomatik terhadap keberlanjutan blokade. Bagi Kuba, dukungan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ekonomi dan energi yang dihadapi negara itu tetap berada dalam perhatian forum internasional yang semakin luas.