Yusril Sebut Komisi Reformasi Polri Telah Selesai Rumuskan Hasil Kerja

Announced – Jakarta, Rabu – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyelesaikan pembuatan rumusan hasil kerja. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa komisi tersebut masih menunggu waktu yang tepat untuk seluruh anggotanya dapat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Jakarta, Rabu.

Hasil Kerja Komisi Belum Diungkapkan

Yusril, yang juga menjadi salah satu anggota komisi, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mampu menjelaskan secara rinci tentang isu-isu yang dirumuskan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, pembagian informasi lebih baik dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie, ketua komisi, atau Ahmad Dofiri, wakil ketua komisi. “Kalau sekarang kami tidak bisa mengumumkan karena tentu kurang baik jika hasil tersebut belum diserahkan kepada Presiden,” ujarnya.

“Setelah hasil tersebut diserahkan kepada Presiden, kami akan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat apa yang telah dirumuskan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri,” kata Yusril.

Dalam wawancara yang sama, Yusril menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai reformasi polri akan diberikan setelah komisi menyelesaikan diskusi dengan seluruh anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa proses internal masih berlangsung sebelum kebijakan diumumkan ke publik. Ia menegaskan bahwa pengumuman hasil kerja akan dilakukan setelah ada kesepakatan bersama dan pengajuan ke Presiden.

Proses Pelantikan Anggota Komisi Reformasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini terdiri dari 10 orang anggota yang berasal dari berbagai bidang, termasuk akademisi hukum, pemerintahan, serta mantan tokoh kepolisian.

Jimly Asshiddiqie, yang juga menjadi salah satu anggota komisi, memimpin kegiatan ini. Sementara itu, Ahmad Dofiri menjabat sebagai wakil ketua. Kedua nama tersebut dianggap sebagai tokoh yang mampu memberikan wawasan komprehensif mengenai perbaikan struktur kepolisian. Yusril menyebutkan bahwa keterlibatan mereka memberikan kepercayaan publik bahwa komisi akan menghasilkan rencana reformasi yang matang dan berimbang.

“Kalau sekarang kami tidak bisa mengumumkan karena tentu kurang baik jika hasil tersebut belum diserahkan kepada Presiden,” kata dia.

Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang didirikan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga kepolisian, memiliki peran penting dalam membentuk arah kebijakan masa depan. Yusril menjelaskan bahwa komisi ini bertugas memastikan bahwa rencana reformasi mencakup perbaikan sistem internal, penyederhanaan prosedur operasional, serta peningkatan kualifikasi anggota polri. Ia juga menyebutkan bahwa hasil yang dirumuskan akan menjadi dasar untuk keputusan bersama antara pemerintah dan institusi kepolisian.

Keterlibatan Akademisi dalam Reformasi Polri

Menurut Yusril, kehadiran unsur akademisi dalam komisi adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan reformasi didasarkan pada penelitian dan analisis yang objektif. “Akademisi memiliki peran dalam menilai struktur kepolisian secara kritis dan menawarkan solusi berbasis data,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan melibatkan masukan dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan organisasi keamanan.

Komisi ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang muncul dari dalam tubuh kepolisian, seperti kasus-kasus korupsi, kelalaian dalam pelayanan, serta ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Yusril menyatakan bahwa komisi memiliki kompetensi teknis untuk menilai isu-isu tersebut secara menyeluruh. “Kami berharap hasil kerja ini bisa menjadi bentuk perubahan yang bermakna bagi institusi Polri,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Masyarakat

Dalam sesi wawancara, Yusril mengakui bahwa hasil kerja komisi masih dalam tahap finalisasi. Ia menambahkan bahwa setelah dibahas dengan seluruh anggota, hasil tersebut akan diumumkan secara resmi. “Ini adalah momen kunci, karena keputusan ini akan mengarahkan arah reformasi kepolisian selama beberapa tahun ke depan,” jelasnya.

Sejumlah pihak mengharapkan kebijakan reformasi ini dapat mewujudkan perbaikan signifikan dalam kinerja polri. Ada yang menyebutkan bahwa proses ini perlu waktu yang cukup untuk menyusun rumusan yang tepat, sementara yang lain menekankan bahwa hasilnya harus segera diumumkan agar masyarakat dapat mengawasi langkah-langkah yang diambil. Meski demikian, Yusril memastikan bahwa semua proses sudah dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan pihak yang relevan.

Yusril juga menjelaskan bahwa komisi ini tidak hanya berfokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk jangka panjang. “Kami berusaha mencakup seluruh aspek yang bisa memperkuat institusi Polri, baik dalam bidang operasional maupun politik,” katanya. Ia menambahkan bahwa reformasi ini diharapkan bisa mengurangi korupsi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam beberapa minggu terakhir, komisi ini telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk mantan tokoh kepolisian, para ahli hukum, serta representasi masyarakat. Proses ini dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat konsensus antara institusi kepolisian dan pemerintah. Yusril menyatakan bahwa komisi berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan transparan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Progres Reformasi dan Tantangan yang Dihadapi

Tentu saja, Yusril mengakui bahwa reformasi polri tidak mudah. Terdapat berbagai tantangan, seperti resistensi dari dalam tubuh institusi, tekanan politik, serta kebutuhan adanya perubahan struktural yang besar. Namun, ia yakin bahwa komisi telah menyiapkan skenario yang matang untuk menghadapi tantangan tersebut. “Kami telah mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk perubahan kepemimpinan dan reorganisasi unit operasional,” ujarnya.

Yusril menekankan bahwa komisi tidak hanya memperbaiki struktur, tetapi juga m