Anggota DPR Minta Pemda Integrasikan UMKM dengan Rantai Pasok Industri

Latest Program – Jakarta – Selama kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengajukan usulan kepada pemerintah daerah agar memperkuat keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sistem rantai pasok industri besar. Hendry menekankan pentingnya membangun kemitraan yang lebih erat antara sektor UMKM dengan industri skala besar guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah. Dalam wawancara yang diterima di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa langkah ini perlu didukung oleh kebijakan yang memudahkan proses perizinan, menyediakan insentif, serta menjamin akses ke subsidi dan kesempatan investasi.

Kebijakan Pemda Menjadi Pendorong Utama

Hendry menyoroti bahwa peran pemerintah daerah sangat kritis dalam mengoptimalkan potensi UMKM. Menurutnya, kebijakan belanja barang yang dilakukan Pemda harus dialihkan secara proporsional untuk menyerap produk dari usaha kecil dan menengah. “Dengan adanya pengalihan anggaran, UMKM bisa lebih mudah bersaing di pasar nasional maupun internasional,” katanya. Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar sektor agar UMKM bisa berpartisipasi aktif dalam industri skala besar, terutama dalam hal pengadaan bahan baku atau jasa yang mendukung produksi.

“Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi,” kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selama kunjungan kerja ke Riau, Hendry menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi daerah tersebut bukan berasal dari kekayaan sumber daya alam, tetapi dari kualitas perencanaan, alokasi anggaran, dan keberanian eksekusi terhadap potensi yang dimiliki. Menurutnya, jika kebijakan pemerintah daerah dirancang dengan lebih matang dan komprehensif, maka UMKM akan lebih mudah tumbuh serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. “Pemda harus menjadi pilar penopang bagi UMKM, bukan sekadar penonton,” imbuh Hendry.

Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah

Dalam upaya memperkuat ekonomi daerah, Hendry menyarankan beberapa langkah konkret. Salah satu rekomendasinya adalah pengembangan koridor ekoturisme yang terpadu, yang bisa menjadi poros penggerak untuk sektor pariwisata. Ia juga menekankan perlunya program inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal agar mereka mampu memasarkan produk secara lebih efisien ke pasar internasional. “Dengan pendekatan ini, jaringan distribusi bisa dipangkas, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan,” jelasnya.

Di samping itu, Hendry mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan Pemprov Riau dalam beberapa bidang. Ia menyoroti kebijakan baru terkait kendaraan bermotor, pengendalian BBM bersubsidi, serta perpajakan air permukaan sebagai langkah positif yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. “Kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama dalam hal efisiensi biaya dan pengelolaan sumber daya,” ujarnya. Menurut Hendry, Pemda perlu terus berinovasi agar bisa menjawab tantangan global dan mengubah kebijakan menjadi keberhasilan nyata.

UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi

Hendry menegaskan bahwa UMKM bukan hanya sektor yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama industri, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menekankan bahwa integrasi ini membutuhkan kolaborasi yang intensif antara pemerintah daerah, sektor swasta, serta lembaga pemberdayaan masyarakat. “UMKM harus diintegrasikan secara terencana dalam rantai pasok industri, sehingga mereka bisa mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh peluang bisnis yang lebih baik,” lanjut Hendry.

Dalam konteks ini, Hendry berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju, terutama dalam hal inovasi produk dan peningkatan kualitas layanan. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mampu memenuhi standar industri modern. “Dengan peningkatan keterampilan dan kesiapan berkompetisi, UMKM bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem industri,” kata Hendry. Ia menambahkan bahwa program inkubasi digital tidak hanya membantu dalam pemasaran, tetapi juga dalam manajemen produksi dan distribusi yang lebih efektif.

Keberhasilan integrasi UMKM dengan industri besar, menurut Hendry, akan menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan sektor produktif. Ia menekankan bahwa pendekatan holistik, yang melibatkan semua pihak, adalah kunci untuk mengubah UMKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. “UMKM harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, bukan sekadar usaha yang dianggap kecil atau tidak berdaya,” tutur Hendry.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi

Selama kunjungan kerjanya, Hendry menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Ia menyoroti bahwa kebijakan yang diambil Pemda harus selaras dengan kebutuhan pasar dan kondisi ekonomi nasional. “Pemda harus mampu memfasilitasi UMKM agar bisa bersaing di tingkat nasional, terutama dengan mempercepat proses penyaluran dana dan memudahkan akses ke infrastruktur,” katanya. Hendry juga berharap adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana daerah, sehingga bisa dipastikan efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Menurut Hendry, keberhasilan integrasi UMKM dengan rantai pasok industri besar bisa menjadi bahan acuan bagi daerah lain dalam mengejar pembangunan yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pemda harus memiliki visi jangka panjang serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global. “Pemerintah daerah harus menjadi pelaku aktif dalam pengembangan UMKM, bukan sekadar penyedia dana,” ujarnya. Hendry menambahkan bahwa pemerintah pusat juga perlu terus memberikan dukungan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kinerja UMKM, termasuk dalam hal penguatan kelembagaan dan keterbukaan informasi.

Kebijakan keuangan daerah, seperti pengelolaan BBM bersubsidi dan pajak air permukaan, dinilai Hendry sebagai bagian dari strategi peningkatan pendapatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung UMKM. “Dengan pendapatan daerah yang lebih besar, Pemda bisa memberikan insentif lebih luas bagi pengusaha kecil dan menengah,” jelasnya. Hendry berharap langkah-langkah ini tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat jangka pendek, tetapi juga bisa diimplementasikan secara berkelanjutan untuk membangun ekonomi daerah yang lebih kuat dan stabil.

Kesimpulan dan