Menkeu siap stabilkan pasar obligasi saat nilai tukar sentuh Rp17.500
Menteri Keuangan Siap Pertahankan Pasar Obligasi Saat Rupiah Melemah Hingga Rp17.500
Persiapan Stabilisasi Pasar Surat Utang
Menkeu siap stabilkan pasar obligasi saat – Dalam upayanya mempertahankan kestabilan pasar obligasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah bersiap untuk mengambil langkah-langkah strategis. Pernyataan ini diberikan dalam acara di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (12/5), di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp17.500 per dolar AS. Purbaya menekankan bahwa intervensi diperlukan untuk mencegah lonjakan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang berpotensi memperburuk situasi.
“Kita akan mulai membantu (bank sentral) besok, mungkin dengan masuk ke pasar obligasi,” kata Purbaya dalam wawancara tersebut.
Menurut Menkeu, upaya stabilisasi akan dilakukan melalui dana penstabil obligasi (Bond Stabilization Fund/BSF). Ia menjelaskan bahwa mekanisme ini akan menggunakan anggaran yang tersedia dan mungkin juga melibatkan operasi beli kembali (buyback) obligasi. Dengan langkah ini, pemerintah berharap mampu mengurangi tekanan pada rupiah yang terus mengalami pelemahan.
Strategi Mengendalikan Imbal Hasil SBN
Dalam kondisi kurs rupiah yang melemah, Purbaya memastikan bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan mandat yang diberikan. Namun, ia menambahkan bahwa intervensi di pasar obligasi menjadi penting untuk mengatasi kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang bisa mengancam kepercayaan investor asing.
“Kita kendalikan itu supaya asing tidak keluar, atau malahan masuk kalau yield-nya membaik. Sehingga rupiah akan menguat,” ujarnya.
Purbaya mengingatkan bahwa jika yield SBN terus meningkat, hal tersebut bisa memicu kerugian modal bagi investor asing. Ini berpotensi menyebabkan aliran dana keluar dari pasar keuangan domestik, yang tentu saja akan memperparah pelemahan rupiah. Oleh karena itu, penggunaan BSF dianggap sebagai langkah preventif untuk memastikan pasar tetap stabil.
Ketersediaan Dana Internal dan Persiapan BSF
Sebelumnya, pada Senin (11/5), Purbaya menyatakan bahwa pemerintah masih akan mengandalkan pendanaan internal, seperti kas dan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sebagai langkah awal dalam menghadapi tekanan di pasar obligasi. Ia menegaskan bahwa BSF belum sepenuhnya diaktifkan, dengan penekanan pada penggunaan special mission vehicle (SMV) dan lembaga terkait lainnya sebagai bagian dari skema tersebut.
Di sisi lain, Purbaya menjelaskan bahwa konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5) telah menegaskan bahwa BSF memiliki tujuan utama menjaga pasar surat utang tetap stabil. Ia mengungkapkan bahwa mekanisme ini juga bertujuan mencegah gejolak di pasar keuangan dalam negeri serta mendukung keseimbangan nilai tukar rupiah.
Analisis Rupiah di Atas Asumsi APBN 2026
Dalam menyikapi kondisi kurs rupiah yang terus turun, Purbaya memastikan bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam kondisi relatif aman. Hal ini dijelaskan meski kurs rupiah telah melebihi asumsi APBN 2026, karena simulasi fiskal menggunakan anggapan kurs yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemerintah mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi dan menyiapkan strategi untuk mengatasinya.
Pelemahan rupiah juga menjadi perhatian utama dalam konteks kebijakan moneter. Meski BI diberi mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Purbaya menilai bahwa intervensi di pasar obligasi menjadi komplementer untuk memperkuat kepercayaan investor. Ia menyampaikan bahwa kenaikan yield SBN yang signifikan berpotensi menarik dana asing keluar, sehingga perlu langkah-langkah proaktif untuk mencegahnya.
Peluncuran Intervensi Mulai Besok
Pembicaraan tentang intervensi di pasar obligasi dilakukan sebagai bagian dari strategi stabilitas ekonomi. Purbaya mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini akan dimulai besok, dengan penekanan pada penggunaan BSF sebagai alat utama. Menurutnya, pihaknya akan masuk ke pasar obligasi secara bertahap untuk memperkuat kondisi pasar.
Dalam wawancara tersebut, Purbaya juga menyoroti pentingnya kebijakan moneter yang konsisten. Ia menjelaskan bahwa BI tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah berperan sebagai penunjang melalui intervensi di sektor obligasi. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kurs rupiah, tetapi juga pada pengelolaan keuangan yang efisien.
Pada penutupan perdagangan Selasa (12/5), nilai tukar rupiah melemah 115 poin atau 0,66 persen, mencapai Rp17.529 per dolar AS dari level sebelumnya di Rp17.414 per dolar AS. Purbaya mengakui bahwa pelemahan ini memberi tekanan pada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah stabilisasi. Namun, ia yakin bahwa dengan kombinasi dari kebijakan internal dan intervensi di pasar obligasi, rupiah bisa kembali menguat dalam waktu dekat.
Kebijakan stabilisasi ini juga diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga imbal hasil SBN tetap stabil, Purbaya yakin bahwa investor asing tetap tertarik berinvestasi di pasar keu