44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

Penataan Aset Tanah TNI Jadi Sorotan dalam Pembahasan Reforma Agraria

Pondokkebaikan.com – Persoalan legalitas dan sengketa tanah masih membayangi aset pertahanan negara. Dari total aset tanah Barang Milik Negara milik TNI yang mencapai 369.971 hektare, lebih dari separuhnya belum memiliki sertifikat, sedangkan puluhan ribu hektare lainnya tercatat menghadapi persoalan yang dapat berkembang menjadi konflik agraria.

Data itu disampaikan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, Letjen TNI Candra Wijaya, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 September 2026. Forum tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

“Kami akan sampaikan data aset BMN tanah TNI saat ini yang tercatat 369.971 hektar dengan catatan sebagai berikut, 133.619 hektar bersertifikat, 191.657 hektar belum bersertifikat, dan 44.677 hektar masih bermasalah yang akan berpotensi menimbulkan konflik agraria,” kata Candra.

Mayoritas Aset Belum Bersertifikat

Rinciannya menunjukkan bahwa 133.619 hektare aset tanah TNI sudah memiliki sertifikat. Namun, terdapat 191.657 hektare yang status administrasi pertanahannya belum bersertifikat. Selain itu, 44.677 hektare masuk dalam kategori aset bermasalah.

Angka tersebut memperlihatkan pentingnya percepatan penataan administrasi pertanahan di lingkungan pertahanan. Sertifikat tanah berfungsi sebagai dasar legalitas atas penguasaan aset negara. Ketika dokumen itu belum tersedia, proses penegasan batas, pencatatan, hingga penyelesaian klaim dapat menjadi lebih rumit.

Masalah tanah tidak hanya berkaitan dengan administrasi internal instansi. Dalam praktiknya, status lahan yang belum tuntas dapat bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat, riwayat penguasaan fisik di lapangan, maupun klaim dari pihak lain. Karena itu, penanganan sengketa memerlukan pemeriksaan dokumen dan kondisi faktual secara cermat.

Hingga Agustus 2026, tercatat 452 perkara pertanahan pada bidang pertahanan. Sebagian persoalan tersebut berkaitan dengan aset milik TNI yang legalitas sertifikasinya belum selesai. Situasi ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga aset strategis negara sekaligus memastikan penyelesaian konflik dilakukan secara adil.

Sertifikasi Tetap Berjalan

Di tengah besarnya aset yang belum bersertifikat, proses penataan tetap dilakukan. Salah satu langkah yang telah berjalan terjadi pada Maret 2025, ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyerahkan 42 sertifikat tanah dengan luas total 32.782,5 hektare kepada Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI Angkatan Darat.

Penyerahan sertifikat tersebut menjadi contoh bahwa pengamanan aset pertahanan membutuhkan kerja lintas lembaga. Prosesnya tidak berhenti pada pencatatan aset, tetapi juga mencakup penelusuran dokumen, penegasan bidang tanah, pemeriksaan batas, serta penerbitan sertifikat sesuai ketentuan pertanahan.

Penataan status tanah menjadi penting karena aset pertahanan memiliki fungsi yang berbeda dari aset negara biasa. Sejumlah bidang tanah dipakai untuk mendukung kegiatan latihan, fasilitas militer, dan kebutuhan pertahanan negara. Kepastian hukum atas lokasi serta luas lahan diperlukan agar pemanfaatannya tidak terganggu oleh persoalan kepemilikan atau penguasaan di kemudian hari.

Dukungan untuk RUU Reforma Agraria

TNI menyatakan mendukung pembentukan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Dukungan itu ditempatkan dalam kerangka menciptakan keadilan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah.

Meski demikian, TNI mengusulkan pengecualian bagi tanah yang secara sah diperlukan untuk kepentingan pertahanan negara agar tidak menjadi objek reforma agraria. Usulan tersebut diarahkan agar dilakukan melalui mekanisme verifikasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Verifikasi lintas instansi menjadi unsur penting karena status suatu bidang tanah tidak cukup dilihat dari satu sisi. Dokumen kepemilikan, penggunaan aktual di lapangan, kebutuhan pertahanan, serta kemungkinan adanya penguasaan oleh masyarakat perlu diperiksa dalam proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Setiap sengketa tanah antara masyarakat dan institusi pertahanan harus diselesaikan melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan penguasaan fisik, mediasi, dan mekanisme administrasi atau hukum yang transparan serta dapat diuji,” ujarnya.

Pernyataan itu menekankan bahwa penyelesaian konflik pertanahan tidak semata-mata ditentukan oleh status administratif. Pemeriksaan penguasaan fisik dan mediasi juga dibutuhkan agar setiap pihak memperoleh ruang untuk menjelaskan dasar klaimnya. Jika penyelesaian administrasi tidak memadai, jalur hukum tetap harus tersedia secara terbuka dan dapat diuji.

Perlunya Kepastian bagi Aset Strategis dan Masyarakat

Dalam pembahasan regulasi reforma agraria, isu tanah pertahanan memerlukan keseimbangan antara perlindungan aset negara dan kepastian bagi warga yang terlibat dalam sengketa. Penataan yang jelas dapat membantu mencegah konflik berlarut-larut serta mengurangi ketidakpastian atas bidang tanah yang dipersoalkan.

Candra menegaskan bahwa penyelesaian aset militer yang bersifat strategis harus berjalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Pengadaan tanah maupun pemberian kompensasi juga perlu dilaksanakan secara layak apabila menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

“Termasuk pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian yang layak disertai batas waktu yang jelas bagi instansi terkait untuk menuntaskan verifikasi dan penataan status aset,” pungkasnya.

Dengan 191.657 hektare tanah TNI yang belum bersertifikat dan 44.677 hektare yang masih bermasalah, pembenahan administrasi pertanahan menjadi pekerjaan besar. Percepatan sertifikasi, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan akan menentukan sejauh mana potensi konflik agraria dapat ditekan tanpa mengabaikan kebutuhan pertahanan negara.