20 Kardus dan Koper Berisi Uang Ratusan Miliar Diamankan KPK saat OTT Kasus HGB Bogor

KPK Amankan Uang Ratusan Miliar dalam OTT Pengurusan HGB di Bogor

Pondokkebaikan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Uang tersebut ditemukan dalam kemasan beragam, mulai dari boks dan kardus hingga koper, dengan isi berupa rupiah serta valuta asing.

Operasi ini menjerat 17 orang dari sejumlah latar belakang, termasuk pejabat pertanahan, politikus, dan mantan kepala daerah. KPK masih menghitung seluruh barang bukti uang yang diamankan untuk memastikan nominal akhirnya.

Uang Dikemas dalam Kardus hingga Koper

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik menemukan sekitar 20 koper yang berkaitan dengan barang bukti uang tunai. Selain koper, uang juga dikemas dalam boks dan kardus. Nilainya sementara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026) malam.

Proses penghitungan diperlukan karena barang bukti mencakup lebih dari satu jenis mata uang. KPK belum menyampaikan rincian nilai uang dalam rupiah maupun valuta asing, termasuk asal dan alur penguasaan uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Besarnya jumlah uang yang ditemukan menjadi salah satu fokus utama penyidikan. Dalam perkara korupsi, penyidik perlu menelusuri keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang menerima atau menyerahkan uang, serta tahapan administrasi yang sedang berlangsung ketika operasi dilakukan.

Diduga Berkaitan dengan HGB dan Penerimaan Lain

OTT KPK ini berhubungan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku.

Karena berkaitan dengan administrasi tanah dan ruang, proses tersebut dapat melibatkan pemeriksaan dokumen, pengukuran, pencatatan, serta penerbitan atau pengelolaan hak. KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang terhubung dengan perkara tersebut.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” ungkap Budi.

Pernyataan tersebut menunjukkan penyidikan tidak hanya diarahkan pada satu dokumen atau satu tahapan pengurusan HGB. KPK masih perlu mengurai peran setiap orang yang diamankan serta hubungan antara dugaan penerimaan uang dengan kewenangan atau kepentingan dalam proses pertanahan.

Pejabat Pertanahan hingga Politikus Turut Diamankan

Sejumlah nama yang diamankan dalam operasi tersebut berasal dari institusi dan bidang yang berbeda. Mereka mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Tardi.

Selain itu, KPK turut mengamankan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz, yang juga dikenal sebagai Fahd A Rafiq. Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto juga termasuk pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Pengamanan terhadap para pihak itu belum dengan sendirinya menjelaskan status hukum masing-masing individu. KPK memiliki waktu sesuai ketentuan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan langkah berikutnya, termasuk memutuskan apakah terdapat pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam tahapan ini, keterangan para pihak, dokumen pertanahan, komunikasi yang relevan, serta asal-usul uang menjadi unsur penting untuk diperiksa. Penanganan perkara juga dapat berkembang apabila penyidik menemukan keterlibatan pihak lain atau bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan penerimaan tersebut.

OTT ke-20 KPK Sepanjang 2026

Operasi di Kabupaten Bogor ini tercatat sebagai OTT ke-20 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Angka tersebut menggambarkan bahwa lembaga antirasuah masih menggunakan operasi tangkap tangan sebagai salah satu cara untuk mengungkap dugaan korupsi yang berlangsung secara langsung.

OTT biasanya dilakukan setelah KPK mengumpulkan informasi dan bukti awal yang cukup untuk menindak dugaan transaksi atau penerimaan yang dianggap mencurigakan. Namun, proses hukum setelah operasi tetap menentukan arah akhir perkara, karena setiap dugaan harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya integritas dalam layanan pertanahan. Urusan hak atas tanah memiliki dampak besar bagi masyarakat, pelaku usaha, pemilik lahan, dan pembangunan suatu wilayah. Kepastian prosedur serta pelayanan yang bersih menjadi unsur penting agar pengurusan pertanahan tidak berubah menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.

KPK belum mengumumkan detail pembagian peran para pihak maupun jumlah akhir uang yang disita. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan terhadap 17 orang yang diamankan dan penelusuran barang bukti yang telah dibawa penyidik.