Hutan Baru Terbakar Langsung Jadi Lahan Sawit, Prabowo: Ini Benar-Benar Sengaja?

Hutan yang Baru Hangus Seketika Berubah Menjadi Kebun Sawit: Prabowo Tuntut Pencabutan Izin Korporasi

Pondokkebaikan.com – Sebuah temuan yang mengguncang kebijakan lingkungan nasional terungkap pada Senin (7/9/2026): lahan yang baru saja dilahap api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah telah diubah menjadi area penanaman kelapa sawit dalam waktu yang sangat singkat. Fenomena ini memicu kemarahan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai pola tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan tindakan yang direncanakan dengan sengaja. Dalam rapat terbatas secara daring yang dipimpin langsung oleh kepala negara, Prabowo memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan mengancam pencabutan izin usaha serta Hak Guna Usaha (HGU) bagi korporasi yang terbukti terlibat.

Laporan BNPB: Pembakaran Berbayar di Jambi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan kepada Prabowo bahwa praktik membakar hutan dan lahan kini telah menjadi pekerjaan yang dibayar. Di Jambi, petugas menangkap seorang pelaku yang mengaku bertindak atas suruhan pihak lain dengan imbalan sebesar Rp500 ribu untuk menyalakan api di kawasan hutan. Fakta ini menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar bencana alam atau kelalaian petani kecil, melainkan bagian dari rantai kepentingan ekonomi yang terorganisir.

Suharyanto juga mengungkap temuan visual di Kalimantan Barat. Dalam rekaman citra, terlihat bahwa lokasi yang masih berasap dan belum sepenuhnya padam di satu titik sudah ditandai sebagai rencana penanaman pohon sawit di titik lain. Kecepatan transformasi lahan dari hutan bakau menjadi kebun monokultur ini, menurut Suharyanto, mengindikasikan adanya perencanaan sebelumnya.

“Diberi uang dan kemudian di Kalimantan Barat terlihat di gambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain, lokasi itu sudah berubah jadi rencana penanaman pohon, pohon sawit,” kata Suharyanto.

Kapolri: 138 Tersangka, 8 Korporasi Diproses

Menjawab pertanyaan Prabowo mengenai jumlah pelaku yang telah ditangkap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan data penanganan hukum terkini. Kepolisian telah memproses sekitar 200 laporan kasus karhutla. Dari jumlah tersebut, 138 orang berhasil diamankan sebagai tersangka. Rinciannya, 119 kasus dikategorikan sebagai pembakaran sengaja, sementara 18 kasus masuk kategori kelalaian.

Di tingkat korporasi, Listyo mengungkapkan bahwa delapan perusahaan sedang dalam proses hukum pidana. Selain itu, 18 perusahaan lain tengah didalami untuk kemungkinan unsur pidana, dan 42 perusahaan telah menerima sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin operasional. Listyo menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih akan bertambah karena tim di lapangan terus melakukan pendalaman di berbagai titik kebakaran.

“119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin,” kata Listyo.

Prabowo: “Ini Sudah Kelewatan”

Prabowo menyatakan ketertarikannya pada pola temporal yang mencurigakan: kebakaran terjadi, dan dalam hitungan hari lahan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan. Ia mempertanyakan apakah aktor di balik praktik ini adalah individu kecil atau entitas korporasi berskala besar, dan memerintahkan agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

“Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus,” kata Prabowo.

Presiden kemudian meminta agar daftar nama seluruh korporasi yang sedang diproses—baik delapan perusahaan dalam tahap pidana maupun 18 perusahaan dalam tahap pendalaman—segera disampaikan kepadanya. Prabowo menyatakan akan melibatkan Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Kelapa Sawit (Satgas PKH) untuk menilai apakah pencabutan izin dan HGU perlu dilakukan secara massal.

“Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR, dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” kata Prabowo.

Konteks dan Implikasi

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan sekadar masalah domestik. Setiap tahun, asap karhutla dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi merembes ke Malaysia, Singapura, dan Thailand, memicu gangguan penerbangan, penurunan kualitas udara, serta kerugian ekonomi lintas negara. Pemerintah kerap mendapat tekanan diplomatik untuk mengendalikan sumber emisi tersebut. Temuan bahwa sebagian kebakaran bersifat sengaja dan terkoordinasi dengan alih fungsi lahan ke perkebunan sawit memperburuk citra Indonesia di forum lingkungan internasional dan mengancam komitmen nasional dalam Perjanjian Paris.

Di sisi lain, industri kelapa sawit menyumbang sekitar 10–12 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja di daerah. Oleh karena itu, langkah pencabutan izin yang diminta Prabowo akan berdampak langsung pada rantai pasok komoditas, harga di pasar global, serta mata pencaharian masyarakat sekitar perkebunan. Keterlibatan Satgas PKH dalam proses penilaian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan penegakan hukum dengan stabilitas sektor perkebunan.

Ke depan, efektivitas perintah Prabowo akan diuji oleh kecepatan dan transparansi proses hukum terhadap korporasi. Jika penyelidikan hanya berhenti pada pelaku lapangan berimbalan Rp500 ribu tanpa menjangkau pemilik modal di belakangnya, maka pola pembakaran-terencana-alih-fungsi akan terus berulang setiap musim kemarau. Publik kini menunggu apakah daftar nama korporasi yang diminta presiden benar-benar dipublikasikan, dan apakah pencabutan izin serta HGU menjadi kenyataan, bukan sekadar retorika rapat terbatas.