DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026

Delapan Minggu Menentukan Nasib RUU Perampasan Aset di Parlemen

Pondokkebaikan.com – Perhitungan mundur telah dimulai di ruang-ruang sidang Komisi III DPR RI. Dengan kalender legislatif yang kian menipis, seluruh tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini terjerat dalam jendela waktu yang sangat sempit. Target yang ditetapkan: pengesahan penuh sebelum penutupan masa sidang pada bulan Desember 2026. Artinya, parlemen hanya memiliki sekitar delapan minggu kerja efektif untuk menuntaskan proses yang mencakup penyerapan aspirasi publik, harmonisasi pasal, rapat kerja lintas kementerian, pembahasan daftar isi materi (DIM), hingga dua putaran pengesahan di tingkat paripurna.

Komitmen Percepatan dari Puncak Komisi III

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara terbuka menyatakan bahwa pembentukan payung hukum perampasan aset akan dikebut hingga titik akhir. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (25/8/2026), ia menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk penundaan lebih lanjut.

“Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026.”

Penjelasan teknis mengenai alokasi waktu disampaikan dengan rinci. Setelah masa reses dipangkas dari total durasi masa sidang, sisa waktu efektif yang tersedia bagi legislator hanya sekitar dua bulan kalender, atau delapan minggu kerja aktif. Dalam rentang waktu tersebut, Komisi III dijadwalkan menggelar rangkaian mekanisme legislasi secara berurutan: rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi, proses harmonisasi antar-komisi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama di komisi, dan akhirnya pengesahan tingkat kedua melalui rapat paripurna DPR pada Desember 2026.

Partisipasi Publik: 35 RDPU dan Tiga Kunjungan Daerah

Sebelum memasuki fase substansial, Komisi III telah menjalankan agenda partisipasi publik dalam skala yang luas. Habiburokhman mengungkapkan bahwa sebanyak 35 kali rapat dengar pendapat umum telah diselenggarakan untuk menjaring pandangan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, tiga kunjungan kerja ke daerah dilakukan guna mendengar langsung aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu, puluhan elemen masyarakat telah menyampaikan masukan secara tertulis.

“Untuk penyerapan aspirasi, Komisi II sudah menggelar 35 Kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis.”

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa proses dialog dengan publik telah memasuki tahap penutupan. Peta opini masyarakat, menurutnya, sudah cukup terfragmentasi sehingga gambaran keseluruhan preferensi publik dapat dipetakan secara memadai. Bagi warga yang belum sempat menyampaikan pandangan, jalur yang masih terbuka adalah pengiriman dokumen tertulis.

Apa yang Dimaksud dengan Perampasan Aset dan Mengapa Penting

RUU Perampasan Aset pada dasarnya menyediakan mekanisme hukum bagi negara untuk menyita dan menyita permanen harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam banyak yurisdiksi, instrumen semacam ini menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi karena memutus rantai keuntungan ekonomi yang mendorong pelaku untuk mengulangi tindakannya. Tanpa kerangka hukum yang eksplisit, upaya pemulihan aset sering kali terhambat oleh celah prosedural atau berlakunya asas praduga tak bersalah dalam konteks perdata.

Kehadiran regulasi ini juga menjawab kekhawatiran lama di kalangan masyarakat sipil: bahwa aparat penegak hukum sendiri dapat menjadi subjek penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan. Oleh karena itu, desain undang-undang yang baik harus menyertakan mekanisme pengawasan berlapis, transparansi prosedur, serta hak banding bagi pihak yang asetnya disita.

Syarat Publik: Ketajaman Anti-Korupsi Beriringan Pengawasan Ketat

Survei aspirasi yang telah dilakukan menunjukkan satu benang merah dari mayoritas responden. Masyarakat mendukung penuh pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Namun, dukungan tersebut datang dengan syarat tegas: regulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi itu sendiri dapat dieliminasi. Dengan kata lain, mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat baru bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

“Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.”

Implikasi dari aspirasi ini terhadap substansi pasal-pasal RUU cukup signifikan. Pembentuk undang-undang akan dituntut untuk memasukkan klausul pengawasan independen, batas waktu penyitaan sementara, kewajiban audit berkala terhadap aset yang ditahan, serta mekanisme ganti rugi apabila penyitaan terbukti tidak berdasar. Tanpa elemen-elemen tersebut, regulasi berisiko menjadi instrumen yang justru memperlebar celah korupsi di dalam sistem peradilan pidana.

Implikasi Jangka Pendek dan Menengah

Jika pengesahan berhasil dicapai pada paripurna Desember 2026, tahap berikutnya adalah pengundangan dan masa transisi sebelum regulasi berlaku penuh. Selama masa transisi, lembaga-lembaga terkait—kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan badan pengawas—akan menyusun peraturan pelaksana, standar operasional prosedur, serta infrastruktur data untuk mendukung pelaksanaan perampasan aset secara sah dan terukur.

Bagi masyarakat, keberadaan undang-undang ini akan mengubah lanskap akuntabilitas keuangan pejabat publik dan pelaku korporasi. Aset yang selama ini tersembunyi di balik struktur perusahaan cangkang atau transaksi lintas negara dapat dijangkau melalui mekanisme hukum yang lebih langsung. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pengawasan yang tertanam di dalam teks regulasi dan pada komitmen institusional untuk menerapkannya secara konsisten, bukan selektif.

Delapan minggu ke depan akan menjadi ujian nyata bagi kapasitas legislasi Komisi III. Tekanan waktu yang tinggi berisiko mengorbankan kedalaman pembahasan substansial. Keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset yang lahir pada akhir 2026 menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang tajam sekaligus berkeadilan, atau sekadar simbol legislasi yang rapuh di hadapan praktik lapangan.