Guyon Politik Bahlil: Presiden Gerindra, Menteri Golkar, Tapi Proyeknya di ‘Kandang Merah’

Presiden Gerindra, Menteri Golkar, dan “Kandang Merah”: Saat Politik Jadi Bahan Canda di Lahan Surya Bali

Pondokkebaikan.com – Sebuah lelucon ringan yang dilontarkan di tengah upacara peresmian proyek energi justru menjadi sorotan utama pada Selasa (25/8/2026) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, melontarkan candaan bernuansa politik di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Inti guyonannya: eksekusi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala 100 GWp dilakukan di “kandang merah” — merujuk pada basis politik PDIP yang menjadi rumah politik Gubernur Koster.

Momen tersebut terjadi saat Bahlil menghadiri Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp, salah satu proyek energi terbarukan terbesar yang pernah digarap di Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi menandai komitmen pemerintah pusat terhadap transisi energi, sementara kehadiran Koster menegaskan peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur lahan.

Landasan Politik di Balik Proyek Energi

Bahlil secara eksplisit menyebut bahwa proyek ini merupakan bukti bahwa perbedaan afiliasi partai tidak perlu menjadi penghalang bagi pelaksanaan program strategis nasional. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memimpin dari kursi Gerindra, dirinya sendiri mengemban tugas kementerian dari posisi Ketua Umum Golkar, sementara eksekusi teknis di lapangan berada di wilayah kekuasaan politik PDIP melalui Gubernur Bali.

“Saya sempat guyon dengan pak gubernur, saya bilang pak gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah ketua umum Gerindra, menterinya adalah ketua umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah. Nah ini. Ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten.”

Pernyataan itu disambut tawa hadirin. Namun di balik candaan tersebut tersimpan pesan politik yang jelas: pembangunan energi bersih menuntut kerja sama melampaui sekat-sekat partisan. Bahlil berharap pola pikir semacam itu menginspirasi seluruh kader partai politik di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan pembangunan di atas kepentingan kelompok.

Dimensi Energi: Mengapa Bali Masih Bergantung pada Fosil

Pemilihan Bali sebagai salah satu titik proyek PLTS bukan tanpa alasan teknis. Hingga saat ini, pulau tersebut masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Ketergantungan pada bahan bakar fosil tersebut bertentangan dengan arah kebijakan energi bersih yang digaungkan pemerintah pusat sekaligus bertabrakan dengan aspirasi Bali mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan.

“Bali ini masih pakai PLTD, jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali, pak, karena kampanyenya adalah green energy.”

Proyek PLTS 100 GWp yang diresmikan di Gilimanuk menjadi bagian dari upaya nasional mengurangi emisi karbon dan mendiversifikasi bauran energi. Skala 100 GWp menempatkan proyek ini di antara instalasi surya terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan potensi mengurangi ketergantungan Bali pada impor bahan bakar diesel secara signifikan.

Peran Gubernur Koster dan Penyediaan Lahan

Salah satu prasyarat teknis proyek berskala masif semacam ini adalah ketersediaan lahan dalam jumlah besar. Gubernur Bali I Wayan Koster telah mengalokasikan total 1.000 hektare tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur PLTS. Dari jumlah tersebut, 320 hektare berada tepat di lokasi groundbreaking di Gilimanuk, sementara sisanya tersebar di area penunjang lain. Dokumen perizinan terkait, menurut Bahlil, telah diterbitkan.

“Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bali Bapak I Wayan Koster. Sudah menyiapkan tanah 1.000 hektare, di lokasi ini 320 hektare, ditambah lagi, suratnya sudah dikeluarkan. Memang paten betul gubernur Bali ini.”

Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan ini menggarisbawahi bahwa proyek energi terbarukan tidak dapat berjalan hanya dengan keputusan eksekutif pusat. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

Konteks Pariwisata dan Energi Bersih

Bali telah lama memosisikan diri sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah provinsi secara konsisten mendorong pengembangan wisata ramah lingkungan. Penggunaan energi bersih bukan sekadar kebijakan lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi: wisatawan internasional semakin memperhatikan jejak karbon destinasi yang mereka kunjungi. Transisi dari PLTD ke PLTS secara langsung mendukung narasi “Bali hijau” yang menjadi daya tarik kompetitif pulau tersebut di pasar pariwisata global.

“Karena Bali ini memang sudah sekian lama merencanakan untuk menarik pariwisata yang baik, maka harus memakai energi yang bersih. Dan kehadiran bapak Presiden hari ini menunjukkan kecintaan bapak Presiden kepada masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya.”

Implikasi Politik dan Harapan ke Depan

Di tengah polarisasi politik yang kerap mewarnai ruang publik Indonesia, pernyataan Bahlil tentang kolaborasi lintas partai membawa pesan yang jarang terdengar di forum publik. Ia menutup sambutannya dengan harapan agar pola pikir kolaboratif tersebut menginspirasi seluruh elemen bangsa.

“Mudah-mudahan pikiran pak gubernur terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita. Gubernur habis ini setoran, ini naik harga saham ini.”

Candaan terakhir itu — merujuk pada “setoran” dan “harga saham” — kembali menegaskan nada ringan yang ingin ia tanamkan: bahwa kerja sama politik untuk kepentingan publik bukan hal yang tabu, melainkan sesuatu yang patut dirayakan. Proyek PLTS 100 GWp di Gilimanuk, dengan demikian, tidak hanya menjadi tonggak teknis dalam sejarah energi Indonesia, tetapi juga menjadi simbol bahwa pembangunan nasional dapat melampaui batas-batas partisan ketika semua pihak memilih untuk bekerja bersama.